Hukum ketenagakerjaan di Jerman

Hukum ketenagakerjaan Jerman terdiri atas undang-undang, kontrak kerja, perjanjian kerja bersama, dan kesepakatan di tempat kerja. Tidak ada satu kitab undang-undang ketenagakerjaan yang memuat semua aturannya. Kontrak kerja menetapkan syarat-syarat utama suatu pekerjaan. Hal-hal yang terutama dicakup adalah tugas, upah, tempat kerja, dan jam kerja. Aturan perlindungan yang wajib juga berlaku meskipun tidak dicantumkan dalam kontrak. Pekerja harus melaksanakan pekerjaan yang disepakati dengan saksama dan mematuhi aturan di tempat kerja. Pemberi kerja harus membayar upah, melindungi pekerja, dan mematuhi kondisi kerja yang disepakati. Perlindungan dalam kehidupan kerja sehari-hari mencakup aturan tentang istirahat, sakit, keselamatan, dan perlakuan setara. Pekerja tidak boleh dirugikan karena ciri pribadi tertentu. Kelompok tertentu mungkin mendapat perlindungan khusus. Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja dan pemberi kerja atau asosiasi pemberi kerja. Perjanjian itu dapat mengatur kondisi kerja bagi banyak pekerja secara bersama-sama. Di perusahaan dengan organisasi yang sesuai, dewan pekerja (Betriebsrat) mewakili kepentingan para pekerja dan memiliki hak partisipasi yang ditetapkan undang-undang. Hubungan kerja dapat berakhir, misalnya, melalui pemutusan hubungan kerja atau perjanjian pengakhiran bersama. Pemutusan hubungan kerja harus memenuhi persyaratan formal dan dapat ditinjau secara hukum. Keadaan khusus dapat memengaruhi perlindungan dari pemutusan hubungan kerja. Jika terjadi perselisihan, simpan kontrak, slip gaji, pesan, dan catatan jam kerja. Banyak perselisihan dimulai dengan percakapan atau tuntutan tertulis. Pengadilan ketenagakerjaan akan memutus perkara jika tidak tercapai penyelesaian. Tenggat waktu dalam hukum ketenagakerjaan bisa singkat dan berdampak besar. Karena itu, siapa pun yang menerima pemutusan hubungan kerja, merasa kekurangan pembayaran, atau merasa diperlakukan tidak setara sebaiknya segera meminta nasihat dari tenaga ahli.