Hukum perdata di Jerman

Hukum perdata di Jerman juga disebut hukum privat. Dasar utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (Bürgerliches Gesetzbuch), yang dilengkapi dengan undang-undang lain. Hukum ini mengatur hubungan yang pada dasarnya menempatkan para pihak dalam kedudukan hukum yang setara. Kontrak terbentuk melalui pernyataan para pihak yang saling sesuai. Kontrak dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar, menyerahkan barang, memberikan hak penggunaan, atau menyediakan layanan. Banyak kontrak dapat dibuat tanpa bentuk khusus, tetapi transaksi tertentu mensyaratkan bentuk tertentu. Hukum perikatan mencakup hak berdasarkan kontrak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kondisi tertentu, orang yang melanggar kewajiban atau menyebabkan kerugian dapat diwajibkan memberikan ganti rugi. Pelanggaran kewajiban, kerugian, penyebab, dan tanggung jawab dinilai secara terpisah. Hukum kebendaan mengatur penguasaan dan kepemilikan. Penguasaan berarti kendali nyata atas suatu benda, sedangkan kepemilikan berarti penetapan hak secara hukum. Karena itu, seseorang dapat menguasai suatu benda tanpa menjadi pemiliknya. Bidang khusus antara lain hukum jual beli, hukum sewa, hukum keluarga, dan hukum waris. Setiap bidang memiliki istilah dan prosedur yang khas. Sebagian perkara keluarga dan waris ditangani oleh bagian pengadilan khusus. Hak harus disebutkan dengan jelas dan ditegakkan tepat waktu. Kedaluwarsa berarti setelah jangka waktu yang berlaku lewat, suatu hak pada umumnya tidak dapat lagi ditegakkan dengan berhasil jika pihak lawan mengajukan keberatan berdasarkan kedaluwarsa. Awal masa kedaluwarsa dan kemungkinan penghentiannya bergantung pada kasus. Sebelum mengajukan perkara, surat tuntutan sering kali bermanfaat. Surat tersebut mencantumkan kejadian, tuntutan, dan tenggat yang wajar untuk pemenuhannya. Perundingan, mediasi, dan konsiliasi dapat menghindari perselisihan di pengadilan. Dalam proses perdata, para pihak menyampaikan fakta dan bukti. Pengadilan memutus tuntutan yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan proses. Bergantung pada hasilnya, pihak yang kalah juga dapat menanggung biaya proses.