Politik di Jerman

Jerman adalah republik federal yang demokratis dan sosial. Undang-undang dasar (Grundgesetz) menjadi landasan utama negara dan melindungi, antara lain, martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi demokratis. Jerman adalah negara federal. Pemerintah federal memutuskan berbagai urusan bersama, sedangkan 16 negara bagian federal (Bundesländer) memiliki parlemen dan pemerintah sendiri serta mengatur, misalnya, bagian penting dari pendidikan, kepolisian, dan administrasi. Kota, munisipalitas, dan distrik juga penting secara politik. Mereka menangani banyak tugas sehari-hari, seperti sekolah, jalan, fasilitas umum, pembangunan, dan layanan setempat. Parlemen Federal Jerman (Deutscher Bundestag) dipilih oleh warga yang memiliki hak pilih. Parlemen ini menetapkan undang-undang, mengawasi pemerintah federal, dan memilih kanselir federal. Pemerintah federal memimpin politik di tingkat federal. Pemerintah ini terdiri atas kanselir federal dan para menteri federal, yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang kerja tertentu. Dewan Federal (Bundesrat) mewakili pemerintah negara bagian. Dewan ini ikut serta dalam proses legislasi, terutama ketika keputusan berkaitan dengan kewenangan atau keuangan negara bagian. Kepala negara adalah presiden federal. Jabatan ini mewakili Jerman di dalam dan luar negeri, terutama menjalankan tugas yang menyatukan dan bersifat formal, serta bukan bagian dari kepemimpinan pemerintahan sehari-hari. Keputusan politik biasanya terbentuk melalui beberapa tahap. Sebuah usulan dibahas, diperiksa oleh para ahli dan kelompok politik, didiskusikan di parlemen, lalu disetujui atau ditolak; bergantung pada pokoknya, Dewan Federal juga ikut berperan. Pengadilan bersifat independen dan memeriksa sengketa berdasarkan hukum. Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) terutama mengawasi agar tindakan negara dan undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar. Demokrasi menyediakan cara damai untuk melakukan perubahan, tetapi tidak menjamin bahwa setiap orang dapat mewujudkan keinginannya. Kompromi membutuhkan waktu, mayoritas dapat berubah, dan hak-hak dasar serta aturan negara hukum membatasi kekuasaan politik.