Hukum Perdata di Djibouti

Code civil, yang ditetapkan oleh Loi n°003/AN/18/8ème L dan diamendemen pada 2019 oleh Lois n°47/AN/19 dan n°54/AN/19, mengatur kepribadian hukum, hak sipil, kewarganegaraan, status sipil, domisili, kontrak, harta benda, warisan, dan tanggung jawab. Code de la famille, Loi n°152/AN/02/4ème L, menyediakan kerangka hukum keluarga umum untuk perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, suksesi, dan pemberian cuma-cuma. Code de Procédure Civile, Loi n°004/AN/18/8ème L, mengatur gugatan perdata, sidang, banding, dan prosedur terkait eksekusi. Organisasi pengadilan juga disesuaikan melalui undang-undang yang diadopsi pada 2019 dan 2020. Seseorang memperoleh kepribadian hukum dan hak sipil berdasarkan kerangka hukum perdata. Aturan mencakup privasi, keutuhan tubuh, kewarganegaraan, kelahiran, perkawinan, kematian, koreksi catatan status sipil, domisili, dan ketidakhadiran. Kedewasaan hukum dimulai pada usia 18 tahun. Anak di bawah umur dapat melibatkan émancipation, tutelle, curatelle, atau habilitation familiale, bergantung pada keadaan orang tersebut dan kemampuannya mengelola urusan pribadi atau keuangan. Adopsi tunduk pada ketentuan khusus, termasuk masa perkawinan minimum bagi pasangan dan persyaratan usia bagi pemohon yang belum menikah. Perkara keluarga dapat mengikuti rezim hukum yang berbeda. Perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, hak asuh, nafkah, perwalian, ketidakcakapan hukum, orang hilang, wakaf, hibah, dan wasiat umumnya ditangani Tribunal de Statut Personnel (TSP) berdasarkan Code de la famille. Pasangan dapat memilih rezim keluarga hukum perdata dengan menyatakan pilihan itu kepada petugas status sipil saat menikah; orang yang belum menikah juga dapat menyatakan pilihan jika diizinkan undang-undang. Rezim hukum perdata ditangani kamar perdata Tribunal de Première Instance (TPI). Jika orang tua tidak sepakat mengenai rezim yang berlaku, Code de la famille yang berlaku. Kewajiban perdata dapat timbul dari tindakan hukum, peristiwa yang relevan secara hukum, atau undang-undang. Pembentukan kontrak dapat melibatkan perundingan, penawaran dan penerimaan, perwakilan, perjanjian hak didahulukan, atau janji sepihak. Keabsahan bergantung pada persetujuan, kapasitas hukum, objek, dan dasar hukum yang diwajibkan. Cacat dapat menyebabkan pembatalan. Orang yang menegaskan hak atau pelaksanaan kewajiban umumnya membuktikannya, sedangkan orang yang menyatakan kewajiban telah berakhir membuktikan peristiwa yang mengakhirinya. Kecuali ada aturan khusus, bukti dapat diberikan dengan cara apa pun. Kontrak perdata yang umum mencakup jual beli, sewa, kontrak pekerjaan, pinjaman, penitipan, pemberian kuasa, perseroan perdata, dan pengaturan fidusia. Piutang masa depan mungkin perlu didaftarkan dalam register hak jaminan; fidusia mungkin juga perlu didaftarkan di sana, dengan pendaftaran tambahan di buku tanah jika melibatkan hak atas benda tidak bergerak. Hukum kebendaan membedakan benda bergerak dan tidak bergerak, kepemilikan, penguasaan, dan pemegangan. Hukum ini juga mencakup perlekatan, kepemilikan bersama, kepemilikan kondominium, hak memungut hasil, hak pakai, hak menempati, sewa guna tanah jangka panjang, hak atas permukaan tanah, dan hak servitut. Djibouti menggunakan sertifikat tanah dan buku tanah digital. Pengalihan benda tidak bergerak umumnya memerlukan pendaftaran dan pengumuman. Sistem sertifikat tanah direvisi untuk meningkatkan keamanan hak dan menyederhanakan pengalihan berdasarkan Loi n°006/AN/18. Eksekusi hipotek dapat melibatkan notaris, perintah pembayaran formal, pemeriksaan atau publikasi oleh pencatat tanah, dan lelang umum. Warisan terbuka saat kematian, biasanya di domisili terakhir almarhum. Aturan membahas ahli waris, pasangan yang masih hidup, hak Negara, penerimaan atau penolakan warisan, inventarisasi, harta peninggalan tanpa ahli waris, pembagian secara damai atau melalui pengadilan, bagian mutlak, hibah, dan wasiat. TSP menyediakan layanan hukum umum untuk suksesi, pelunasan utang, dan pembagian. Berkas warisan mungkin memerlukan sertifikat tanah, akta kematian dari Etat-Civil, sertifikat kematian dan ahli waris atau sertifikat kepemilikan dari TSP, permohonan yang ditandatangani dalam bahasa Arab, dan konfirmasi bank jika uang dibagikan. Tanggung jawab perdata dapat timbul dari kontrak atau perbuatan di luar kontrak. Gugatan dapat meminta ganti rugi atas kerugian badan, materi, atau lingkungan, termasuk cedera lalu lintas, produk cacat, atau gangguan yang ditimbulkan kepada tetangga. Penggugat perlu membuktikan kerugian, hubungan sebab akibat, dan tanggung jawab terkait; bukti umumnya dapat disampaikan dengan cara apa pun. Pembatasan atau pengecualian tanggung jawab kontraktual mungkin diperbolehkan, tetapi umumnya tidak mengecualikan tanggung jawab atas cedera badan. Perlindungan konsumen, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pidana tetap menjadi bidang terpisah jika itulah pokok utama perkara. Sistem pengadilan perdata mencakup TPI dan kamar perdatanya, TSP, Pengadilan Banding, dan Cour Suprême. Penggugat perdata memerlukan kedudukan hukum, kapasitas hukum, dan kepentingan yang sah. Gugatan perdata di TPI diajukan melalui kepaniteraan, yang disebut greffe, dan sidang kontradiktor. Perkara TSP dapat dimulai dengan permohonan tertulis yang ditandatangani atau pernyataan pribadi yang dicatat greffier. Pengajuan mencantumkan para pihak, identitas dan tempat tinggal atau domisili mereka, serta gugatan. Penyelesaian yang dicatat pengadilan dapat dieksekusi. Pihak yang kalah dapat dibebani biaya pengadilan, dan putusan dapat dieksekusi sementara jika aturan yang berlaku mengizinkannya. Perlawanan dan banding tersedia dengan syarat yang ditentukan. Struktur pengadilan menyediakan lokasi TPI dan TSP di Ras-Dika, Balbala, Dikhil, dan Obock, dengan cakupan banding untuk Ras-Dika dan Boulaos, Balbala dan Arta, Dikhil dan Ali Sabieh, serta Obock dan Tadjourah. Jika pengadilan belum didirikan secara lokal, sidang keliling dapat berlangsung. Pengadilan yang ada dapat tetap menangani perkara tertunda sampai pengadilan baru benar-benar beroperasi. Kamar perdata TPI memiliki batas nilai tingkat pertama atau terakhir sebesar FDJ 500.000 untuk pokok perkara atau FDJ 100.000 untuk pendapatan bulanan atau sewa dalam kategori terkait. Informasi layanan TSP resmi mencantumkan batas FDJ 5.000.000 untuk utang, sewa, dan gugatan perdata atau komersial, meskipun pembagian yang tepat sebaiknya diperiksa dalam teks prosedural terkini. Informasi layanan TSP menyatakan bahwa hakim memanggil para pihak dalam tiga minggu setelah pengajuan dan sidang sebaiknya berlangsung paling lambat 15 hari setelah panggilan diterima. Perlawanan umumnya dapat diajukan dalam 10 hari sejak pemberitahuan, sedangkan banding umumnya dalam dua bulan. Tidak ditemukan durasi umum untuk perkara perdata biasa; waktu sebenarnya bergantung pada pengadilan, bukti, penyampaian dokumen, sidang, dan kemungkinan banding. Huissier de justice memiliki kewenangan nasional untuk penyampaian dokumen, pemberitahuan, dan eksekusi putusan atau titel eksekutorial lainnya. Huissier dapat menagih utang secara damai atau melalui pengadilan dan dapat meminta bantuan aparat publik jika diizinkan. Notaris membuat akta autentik dan dapat menangani bagian eksekusi hipotek, termasuk lelang jika syarat hukum terpenuhi. Biayanya diatur. Informasi bantuan hukum yang tercantum merujuk ke TPI dan sumber daya di bawah FDJ 100.000 per bulan, dengan ambang FDJ 150.000 bagi seseorang yang menanggung tiga anak tanggungan. Jumlah yang tercantum dibayar Negara meliputi FDJ 75.000 untuk pengacara di TPI, FDJ 50.000 saat banding, FDJ 15.000 untuk permohonan, dan FDJ 25.000 untuk proses mendesak; jumlah huissier yang tercantum meliputi FDJ 4.000 untuk akta, FDJ 10.000 untuk laporan, dan FDJ 20.000 untuk pengusiran. Biaya notaris ditetapkan oleh peraturan dan jumlah umum terkini belum diketahui. Jam pengajuan perkara yang tercantum adalah pukul 8.00 hingga 17.00 dari Minggu sampai Kamis. Hak sipil warga negara asing dapat tunduk pada asas timbal balik perjanjian. Warga negara asing dapat digugat di Djibouti atas kewajiban yang dibuat di Djibouti dengan pihak Djibouti. Permohonan status sipil biasanya melalui Etat-Civil atau kepaniteraan terkait, sedangkan perkara tanah melibatkan conservation de la propriété foncière, notaris, dan buku tanah. Lokasi operasional pengadilan saat ini, daftar biaya, dan perubahan hukum berikutnya sebaiknya diperiksa kepada pihak berwenang terkait jika pengajuan, pengalihan, pembagian warisan, atau tindakan eksekusi akan segera dilakukan.