Sejarah Djibouti

Bukti arkeologis menempatkan kegiatan Zaman Batu Awal di Barogali dan Oued Doure sekitar 1,6 hingga 1,3 juta tahun lalu. Abourma memiliki sekitar tiga kilometer ukiran batu prasejarah yang dikaitkan dengan kehidupan pastoral, organisasi sosial, dan hierarki. Gundukan pemakaman Awellos, yang diperkirakan berasal dari sekitar 3.000 SM dan terutama ditemukan di sekitar Randa, Tadjourah, dan Ali-Sabieh, menambah bukti tentang masyarakat setempat awal, meskipun sebagian penanggalan dan interpretasinya masih terbatas. Pesisir Djibouti merupakan bagian dari dunia perdagangan Laut Merah dan Teluk Aden. Islamisasi menghubungkan kawasan ini dengan Arabia, Zeila, Harar, dan Tanduk Afrika yang lebih luas. Hubungan politik abad pertengahan mencakup wilayah Ifat dan Adal yang lebih luas, sementara kesultanan yang dipimpin Afar pada masa berikutnya, seperti Aussa, Tadjourah, dan Rahaita, menjadi lebih penting secara lokal. Pemimpin Afar dan Issa/Somali juga membentuk perdagangan awal modern, pergerakan karavan, dan hubungan pesisir. Kekuatan regional tersebut tidak sepenuhnya mengikuti perbatasan negara modern, dan catatan tertulis sering berasal dari luar kawasan; sejarah lisan setempat menambah bukti, tetapi memerlukan kritik sumber. Prancis memperoleh Obock melalui perjanjian dengan Sultan Tadjourah pada 1862 dan memperluas protektoratnya pada 1884 dan 1885 ke seluruh Teluk Tadjourah dan wilayah Issa. Djibouti menggantikan Obock sebagai pusat administrasi dan pelabuhan pada 1892. Wilayah itu bernama Côte française des Somalis, atau Somaliland Prancis, sejak 1896. Pengaturan perbatasan dengan Etiopia, Somaliland Britania, dan Italia, bersama jalur kereta api Djibouti–Addis Ababa, menjadikan wilayah tersebut pusat pelabuhan, transit, militer, dan bea cukai. Pembangunan kereta dimulai pada 1897 dan jalur tersebut mencapai Addis Ababa pada 1917. Sistem kolonial lebih berfokus pada infrastruktur strategis dan transit daripada kolonisasi pemukim berskala besar. Referendum 1958 mempertahankan hubungan wilayah tersebut dengan Prancis. Dalam referendum 1967 yang diperselisihkan, 22.555 suara mendukung hubungan dengan Prancis dan 14.666 menentangnya. Wilayah itu kemudian berganti nama menjadi Territoire français des Afars et des Issas. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Persatuan Afrika mengikuti proses dekolonisasi. Djibouti menjadi République de Djibouti pada 27 Juni 1977 dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 September 1977. Dari 1977 hingga 1990-an, Rassemblement populaire pour le progrès mendominasi politik di bawah Presiden Hassan Gouled Aptidon. Politik multipartai dibuka sejak 1992, meskipun partai yang berkuasa mempertahankan dominasi politik. Ketegangan historis terkait perwakilan politik Afar dan Issa turut menyebabkan konflik bersenjata FRUD, yang dimulai pada November 1991 dan terutama berpusat di wilayah utara Obock dan Tadjourah. Pertempuran merusak infrastruktur, menyebabkan pengungsian, dan meninggalkan dampak terkait ranjau. Perjanjian damai pada Desember 1994 diikuti konflik berlanjut dengan faksi FRUD lain sampai penyelesaian damai akhir pada 12 Mei 2001. Ismail Omar Guelleh telah menjadi presiden sejak 1999. Djibouti masa kini masih mencerminkan pola historis yang dibentuk oleh letak strategisnya, kehadiran militer Prancis, ekonomi pelabuhan dan transit, serta dampak perang regional dan perpindahan pengungsi. Penafsiran sejarah harus membedakan nama dan perbatasan kolonial dari komunitas politik yang lebih awal serta tidak menyamakan etnisitas, perwakilan politik, dan kekuasaan historis. Bukti yang berguna berasal dari catatan dekolonisasi dan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, materi UNESCO, arsip administrasi dan militer kolonial, kajian sejarah, dan sejarah lisan setempat. Sumber daring PBB, UNESCO, dan Library of Congress umumnya dapat diakses tanpa biaya, sementara akses ke arsip lokal tidak seragam. Penelitian lapangan, kunjungan arsip, dan konservasi warisan bergantung pada proyek dan mungkin memerlukan izin; tidak ada jadwal biaya nasional atau waktu pemrosesan standar untuk penelitian sejarah. Otoritas budaya nasional dan kerangka terkait UNESCO menangani perlindungan warisan arkeologis dan takbenda; Djibouti meratifikasi konvensi UNESCO terkait pada 2007.