Pemagangan di Kamboja

Kamboja memiliki sistem TVET yang mapan, tetapi belum terbukti memiliki struktur pemagangan ganda nasional. Pelatihan dapat berlangsung di lembaga TVET negeri atau swasta, institut pelatihan teknik, pusat pelatihan provinsi atau kejuruan, perusahaan, bengkel, organisasi nonpemerintah (LSM), penyedia layanan masyarakat, atau tempat kerja pengrajin. Pelatihan berbasis kompetensi biasanya menggabungkan teori, praktik laboratorium atau bengkel, dan magang atau masa pelatihan di tempat kerja. Pembelajaran di tempat kerja dan pengembangan keterampilan informal tersebar luas, sementara pemagangan tradisional masih terkonsentrasi pada beberapa bidang seni dan kerajinan. Magang lebih umum daripada pemagangan yang terintegrasi penuh. Kualifikasi TVET formal diatur melalui CQF. Level 1 menghasilkan Sertifikat Kejuruan. Level 2, 3, dan 4 masing-masing menghasilkan Sertifikat Teknik dan Kejuruan 1, Sertifikat 2, dan Sertifikat 3. Kerangka ini memiliki delapan level kualifikasi, tetapi Level 5 ke atas termasuk pendidikan pascasekolah menengah dan berada di luar cakupan topik pemagangan ini. Satu kredit CQF setara dengan 15 jam pengajaran, 30 jam kerja laboratorium atau bengkel, atau 45 jam kerja lapangan atau magang. Dimungkinkan untuk naik dari Level 1 ke Level 4, tetapi penerimaan ke level berikutnya tidak otomatis dan bergantung pada penyedia, persyaratan level, serta persiapan sebelumnya. Pemagangan formal didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 1997, Pasal 51 hingga 64. Pemberi kerja, pengrajin, atau instruktur memberikan pelatihan kerja secara sistematis sebagai imbalan atas pekerjaan peserta magang. Para pihak harus menandatangani kontrak tertulis dalam 14 hari. Lembar fakta ini mencatat bahwa kontrak yang tidak dibuat tepat waktu tidak memiliki akibat hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Kontrak mencantumkan para pihak, pekerjaan, durasi, pembayaran, makanan atau akomodasi dan manfaat lainnya, keterampilan yang akan diajarkan, kompensasi pemutusan hubungan, serta kewajiban masing-masing pihak. Jika peserta magang masih di bawah umur, wakil hukum dan instruktur juga terlibat. Inspektorat Ketenagakerjaan (Labor Inspectorate) meninjau, membubuhkan tanda tangan pendamping, mendaftarkan, dan memantau kontrak pemagangan. Durasi maksimum pemagangan menurut undang-undang adalah dua tahun. Durasi sebenarnya dan masa percobaan, jika ada, bergantung pada peraturan menteri yang berlaku, yang dikenal sebagai Prakas, pekerjaan, level pelatihan, serta pelatihan atau pengalaman peserta magang sebelumnya. Instruktur umumnya harus berusia sedikitnya 21 tahun dan memiliki pengalaman kerja sedikitnya dua tahun, atau satu tahun jika instruktur memiliki diploma teori atau praktik yang diakui. Sebuah Prakas menetapkan pekerjaan dan bidang kerja mana yang diizinkan bagi orang muda mulai usia 18 tahun. Perusahaan dengan lebih dari 60 pekerja memiliki target hukum untuk menampung 10 persen peserta magang, sedangkan jumlah maksimum yang berlaku dan pengecualian pajak pemagangan dapat bergantung pada Prakas terkait atau keputusan Inspektorat Ketenagakerjaan. Instruktur bertindak sebagai pengganti orang tua untuk melindungi dan mendukung perkembangan peserta magang. Instruktur tidak boleh membebani peserta magang dengan pekerjaan berlebihan atau menugaskan pekerjaan yang tidak terkait, harus memberikan pengajaran kerja yang lengkap dan bertahap, serta harus memungkinkan akses ke sekolah kejuruan jika berlaku. Setelah ujian resmi yang dilaksanakan oleh panel penguji netral, instruktur atau penyedia yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat pemagangan. Dalam hubungan pelatihan, peserta magang harus menghormati instruktur, bekerja sesuai kemampuannya, menjaga kerahasiaan profesional, dan mengikuti kewajiban pelatihan yang disepakati. Pelanggaran kontrak atau pemutusan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi atau kompensasi. Kerangka hukum menyediakan Pengadilan Ketenagakerjaan, tetapi sampai pengadilan tersebut beroperasi, sengketa dapat dibawa ke pengadilan biasa. Akses tidak menggunakan satu prosedur seleksi pemagangan nasional. Seseorang dapat masuk melalui lembaga TVET, kontrak dengan pemberi kerja, pengaturan dengan pengrajin, atau program pemerintah yang ditargetkan. Prioritas kebijakan Kamboja mencakup perempuan, kaum muda miskin dan rentan, mereka yang putus sekolah, kelompok terpinggirkan, kelompok etnis, pekerja migran, serta penganggur. Beasiswa, tunjangan, dan dukungan asrama mungkin tersedia melalui program tertentu, bukan sebagai hak universal. Program Skills Bridging mendukung kaum muda yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan Kelas 7, 8, atau 9. Ketentuan akses dan sertifikasinya bergantung pada program dan penyedia. Program Bantuan Sosial Nasional untuk kaum muda dari rumah tangga miskin atau rentan, yang dibentuk berdasarkan Subdekret 329, diluncurkan pada November 2023. Pelatihan yang didukung program ini gratis dan mencakup tunjangan bulanan sebesar 280.000 KHR. Program ini menargetkan 1,5 juta kaum muda dan mencakup 38 jurusan di sepuluh sektor: konstruksi; listrik dan energi; elektronika; penyejuk udara dan pemanas; manufaktur; mekanika umum dan otomotif; pariwisata; jasa; pertanian dan agroindustri; serta bisnis dan teknologi informasi. Dalam data resmi terbaru yang disediakan untuk tulisan ini, bertanggal 25 April 2025, sekitar 113.000 orang telah mendaftar, 72.000 telah lulus, dan sekitar 16.000 telah bekerja. Angka tersebut menggambarkan data program pada tanggal itu, bukan tingkat penempatan kerja otomatis bagi setiap peserta TVET. Kursus keterampilan singkat lainnya ditawarkan oleh penyedia negeri, swasta, LSM, dan komunitas. Data ILO tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak kursus singkat berlangsung sekitar tiga hingga lima bulan, sering kali di bidang pertanian, tetapi lama kursus dan sertifikasinya beragam. Kualifikasi sekolah sebelumnya tidak otomatis memberikan akses ke semua penyedia atau level. Penyedia negeri atau swasta dapat memungut biaya sesuai Standar Keterampilan Nasional dan persyaratan CQF yang berlaku; bukti yang disediakan tidak menetapkan satu biaya kursus nasional. Pendanaan juga dapat melibatkan anggaran negara, Dana Pengembangan Keterampilan, mitra pembangunan, kontribusi sektor swasta, beasiswa, pinjaman, atau dukungan asrama. Proyek Skills for Better Jobs 2024–2029 mendukung mutu TVET, hubungan dengan pemberi kerja, informasi pasar tenaga kerja, dan konseling melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan serta Dana Pengembangan Keterampilan. Keterampilan yang telah dimiliki dapat dinilai melalui Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya (Recognition of Prior Learning, RPL), Pengakuan Kompetensi Saat Ini (Recognition of Current Competencies, RCC), atau proses ERPL terkait. Metode ini dapat membantu orang dengan pengalaman kerja atau informal mendapatkan pengakuan tanpa mengulang seluruh bagian kursus, tetapi akses, penilaian, dan sertifikasi bergantung pada standar pekerjaan serta penyedia yang bertanggung jawab. Pada 2025, pemerintah mengarahkan pekerjaan lanjutan untuk menstandarkan penilaian dan sertifikasi keterampilan yang diperoleh secara informal; bukti yang disediakan tidak menetapkan aturan pengakuan otomatis yang berlaku universal. Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan, atau MLVT, menetapkan kebijakan, peraturan, dan pendanaan nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan di kementerian tersebut melaksanakan TVET, sedangkan Dewan Pelatihan Nasional mengoordinasikan standar dan kebijakan terkait. Dewan Keterampilan Sektoral dan CAMFEBA memberi masukan industri mengenai standar pekerjaan. Badan Ketenagakerjaan Nasional dan Job Center menyediakan panduan karier, informasi pasar tenaga kerja, lowongan, dan pencocokan kerja. Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda serta Dana Bantuan Sosial Nasional berpartisipasi bersama MLVT dalam program sosial dan pelatihan yang ditargetkan. Konstruksi, listrik dan energi, elektronika, pendinginan, manufaktur, mekanika, pariwisata, jasa, pertanian, agroindustri, bisnis, dan teknologi informasi merupakan bidang pekerjaan yang sangat relevan. Peta Jalan Pengembangan Keterampilan Kamboja 2023–2035 menekankan partisipasi sektor swasta, penjaminan mutu, TVET yang dipimpin industri, kegiatan ekonomi hijau, keterampilan Revolusi Industri Keempat, serta penguatan Dewan Keterampilan Sektoral. Peta jalan tersebut mengidentifikasi terbatasnya partisipasi sektor swasta dan penjaminan mutu, serta mengusulkan pedoman pemagangan yang diperbarui untuk memperluas sistem. Peninjauan Kebijakan TVET Nasional 2017–2025 telah dimulai pada 2025, tetapi bukti yang disediakan tidak mengonfirmasi adanya kebijakan pengganti. Menyelesaikan pelatihan atau menunjukkan keterampilan yang memadai dapat mengakhiri status peserta magang dan mengarah pada status pekerja, tetapi sertifikat tidak otomatis memberikan hak atas pekerjaan. Badan Ketenagakerjaan Nasional dan Job Center dapat membantu mencari lowongan dan mencocokkan pekerjaan; sebagian lulusan juga beralih ke usaha mandiri atau kewirausahaan. Manfaat praktis suatu jalur bergantung pada pekerjaan, penyedia, keterlibatan pemberi kerja, mutu penilaian, sertifikat yang diakui, dan permintaan setempat. Saat membandingkan pilihan, seseorang sebaiknya memeriksa penyedia yang bertanggung jawab, status kontrak, level kualifikasi, biaya keseluruhan, ketentuan tunjangan, metode penilaian, tugas di tempat kerja, dan hubungan dengan pekerjaan, alih-alih menganggap setiap program menawarkan perlindungan hukum atau jalur kemajuan yang sama.