Hunian di Kamboja

Kamboja memiliki lembaga properti dan sewa yang mapan, tetapi jalur perumahan tetap terfragmentasi. Masyarakat mendapatkan hunian melalui penyewaan pasar, tinggal bersama keluarga atau tanpa sewa, pembangunan mandiri, konsesi lahan sosial, proyek pemukiman kembali, dan pembelian formal. Borey adalah pengembangan hunian terencana yang dapat mencakup rumah, bidang tanah, dan fasilitas bersama. Gedung milik bersama memiliki unit pribadi serta area umum seperti tanah, struktur, akses, dan saluran bersama untuk air, listrik, atau gas. Hak properti dapat dicatat melalui sertifikat kepemilikan dan Daftar Tanah. Sertifikat penguasaan menjadi bukti penguasaan, tetapi tidak otomatis memberikan tingkat kepastian yang sama dengan kepemilikan terdaftar. Pembeli sebaiknya memverifikasi identitas penjual, sertifikat kepemilikan atau dokumen penguasaan, batas bidang, hipotek, hak servitut, sewa jangka panjang, pajak, serta dokumen bangunan atau hunian melalui Administrasi Kadaster atau Kantor Pertanahan provinsi maupun kota terkait. Dokumen pengalihan pribadi yang tidak didaftarkan mungkin tidak melindungi pembeli terhadap pihak ketiga. Sewa hunian dapat berjangka tetap atau tidak tetap. Kontrak tertulis sebaiknya menjelaskan properti, para pihak, uang sewa, deposit, utilitas, perbaikan, inventaris, masa pemberitahuan, aturan sub-sewa, dan kondisi serah terima. Sub-sewa memerlukan izin tegas dalam kontrak atau persetujuan pemilik. Sewa lisan diperlakukan sebagai sewa sementara dan umumnya dapat diakhiri dengan pemberitahuan yang sesuai dengan periode pembayaran sewa. Penyewa sebaiknya memeriksa kondisi tempat tinggal, merawatnya secara normal, dan menanggung kerusakan abnormal yang disebabkan penyewa; pemilik bertanggung jawab menyediakan properti yang bebas dari cacat tersembunyi serta menjamin ketenangan penyewa. Tidak ada bukti batas sewa nasional atau rezim deposit dan pengusiran nasional yang komprehensif, sehingga kontrak tertulis dan praktik setempat sangat berpengaruh. Orang asing tidak dapat memiliki tanah di Kamboja, tetapi orang asing yang memenuhi syarat hukum dapat memiliki unit pribadi di gedung milik bersama di atas lantai dasar, sesuai pembatasan hukum, kuota unit asing, dan aturan perbatasan 30 kilometer beserta pengecualiannya. Pemilik asing tidak memiliki tanah di bawahnya dan berbagi tanggung jawab untuk area umum serta biaya pengelolaan. Bangunan di atas tanah sewaan milik pihak ketiga dapat melibatkan hak berdasarkan sewa abadi. Sewa jangka panjang terdaftar berlangsung sedikitnya 15 tahun dan paling lama 50 tahun, umumnya dapat dialihkan, diwariskan, atau disewakan kembali sesuai undang-undang dan kontrak, serta wajib didaftarkan. Saat masa sewa berakhir, pemberi sewa umumnya memperoleh perbaikan dan struktur tanpa kompensasi kecuali pengaturan menentukan hal lain. Pembiayaan hunian melalui bank dan lembaga keuangan mikro merupakan jalur yang mapan, tetapi kelayakan, suku bunga, dan persyaratan agunan berbeda antar lembaga. Pemeriksaan kadaster, catatan sewa, dan hipotek dapat dibantu layanan verifikasi terkait serta lembaga keuangan. Pajak properti berlaku bagi real estat di ibu kota dan kota provinsi jika nilai yang berlaku melebihi KHR 100.000.000. Tarif tahunan sebesar 0,1% dari 80% nilai tanah dan bangunan yang dinilai setelah pengurangan KHR 100.000.000, dengan deklarasi dan pembayaran umumnya jatuh tempo dari 1 Januari sampai 30 September. Perlakuan pajak pengalihan dan bea materai dapat berubah, termasuk pengecualian atau preferensi terkini, sehingga GDT atau kantor pajak setempat perlu mengonfirmasi aturan yang berlaku. Biaya layanan kadaster juga mengikuti jadwal terbitan yang dapat berubah. Selama hunian, tanggung jawab utilitas, sanitasi, air, listrik, pengumpulan sampah, perbaikan, dan biaya pengelolaan gedung milik bersama bergantung pada kontrak, penyedia, dan aturan gedung. Pada akhir masa sewa, para pihak sebaiknya mengikuti kontrak, mendokumentasikan kondisi tempat tinggal, serta menyelesaikan utilitas dan deposit. Pengalihan terdaftar, pewarisan, dan perubahan sewa jangka panjang sebaiknya diperbarui di Administrasi Kadaster. Sengketa penguasaan tanah dapat dibawa ke Komisi Kadaster, dengan pengaduan ke pengadilan tersedia bagi pihak yang tidak puas. Kebijakan perumahan nasional menargetkan masyarakat umum, termasuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah serta kelompok rentan. Proyek perumahan terjangkau, konsesi lahan sosial, pemukiman kembali, dan pengaturan perumahan kerja sama publik-swasta tersedia, tetapi akses bergantung pada proyek atau otoritas tertentu, bukan hak perumahan nasional otomatis. Tidak ada padanan yang teridentifikasi untuk kode sewa hunian nasional terpadu, portal akses sewa publik nasional, atau tunjangan hunian universal di Kamboja. Sertifikat yang tidak terverifikasi, dokumen palsu, hipotek yang tidak diungkapkan, masalah serah terima pengembang atau Borey, pelanggaran kepemilikan asing, dan hunian di tanah publik negara menimbulkan risiko besar.