Hukum ketenagakerjaan di Kenya

Hukum ketenagakerjaan Kenya mengatur pekerjaan yang dilakukan di bawah arahan pemberi kerja dengan imbalan upah. Hak dan kewajiban utama berasal dari Konstitusi, peraturan ketenagakerjaan, aturan keselamatan kerja, perjanjian kerja bersama, dan kontrak kerja. Hubungan kerja dapat dimulai melalui perjanjian tertulis atau lisan, meskipun ketentuan tertulis memberikan bukti yang jauh lebih jelas. Ketentuan penting mencakup pekerjaan, tempat kerja, upah, pengaturan kerja, cuti, tunjangan, dan aturan untuk mengakhiri hubungan kerja. Pekerja pada umumnya berhak atas upah yang disepakati, kondisi kerja yang wajar, waktu istirahat dan cuti, keselamatan kerja, serta perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan yang melanggar hukum. Pemberi kerja dapat mengarahkan dan mengawasi pekerjaan, tetapi harus menghormati standar hukum dan kontrak kerja. Kenya mengakui serikat pekerja, organisasi pemberi kerja, perundingan bersama, dan tindakan industrial yang sah. Perjanjian kerja bersama dapat menambahkan aturan dan tunjangan tempat kerja bagi pekerja yang tercakup di dalamnya. Hubungan kerja dapat berakhir karena pengunduran diri, berakhirnya jangka waktu yang disepakati, pensiun, redundansi, atau pemecatan. Pemutusan hubungan kerja yang adil biasanya memerlukan alasan yang sah dan proses yang adil, termasuk kesempatan bagi pekerja untuk menjawab tuduhan apabila yang diklaim adalah pelanggaran atau kinerja yang buruk. Redundansi berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi tidak diperlukan, bukan kesalahan pekerja. Biasanya diperlukan alasan operasional yang nyata, metode seleksi yang adil, komunikasi dengan pihak yang terdampak, dan pembayaran hak pekerja yang diwajibkan hukum. Banyak perselisihan dimulai dengan pengumpulan catatan, rapat, pengaduan internal atau proses disipliner, dan terkadang bantuan dari serikat pekerja atau petugas ketenagakerjaan. Perselisihan kerja yang tidak terselesaikan dapat dibawa ke Pengadilan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial atau forum lain yang diberi kewenangan oleh hukum. Catatan yang baik melindungi kedua pihak. Kontrak, slip gaji, catatan kehadiran, persetujuan cuti, surat peringatan, notulen rapat, dan dokumen pemutusan hubungan kerja dapat menunjukkan apa yang disepakati dan apa yang benar-benar terjadi.