Hukum perdata di Kenya

Hukum perdata di Kenya mengatur hak, kewajiban, dan upaya pemulihan pribadi. Berbeda dari hukum pidana, tujuan utamanya biasanya menyelesaikan sengketa atau memulihkan kerugian, bukan menghukum tindak pidana atas nama negara. Hukum kontrak membahas janji yang diakui hukum sebagai mengikat. Sengketa dapat berkaitan dengan apakah suatu perjanjian terbentuk, arti ketentuannya, apakah seseorang gagal melaksanakannya, dan kerugian apa yang timbul. Hukum perbuatan melawan hukum membahas pelanggaran perdata di luar atau di samping kontrak. Contoh umum mencakup kelalaian, kerusakan harta benda, cedera diri, pencemaran nama baik, gangguan, dan campur tangan terhadap hak orang lain. Sengketa properti dapat berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, batas, sewa, penggunaan tanah, atau pengalihan. Perkara keluarga dan warisan menggunakan prosedur tersendiri untuk persoalan seperti perkawinan, anak, nafkah, harta peninggalan, dan pewarisan. Penggugat biasanya menjelaskan kewajiban hukum, pelanggaran, kerugian, dan upaya pemulihan yang diminta. Pihak lain dapat menyangkal fakta, menawarkan penafsiran berbeda, mengajukan pembelaan hukum, atau mengajukan gugatan balik. Perkara perdata umumnya diputus berdasarkan standar pembuktian perdata, yaitu dengan menentukan keterangan mana yang lebih mungkin benar daripada tidak. Dokumen, kesaksian saksi, bukti ahli, catatan elektronik, dan bukti fisik semuanya dapat berperan. Upaya pemulihan dapat berupa pembayaran utang, ganti rugi, pengembalian properti, pelaksanaan kewajiban, pernyataan mengenai hak, atau putusan sela yang memerintahkan seseorang untuk bertindak atau berhenti bertindak. Pengadilan juga mempertimbangkan apakah upaya yang diminta sah dan didukung bukti. Kenya memiliki pengadilan dan tribunal dengan bidang perkara serta kewenangan yang berbeda, termasuk Small Claims Court untuk gugatan yang sesuai. Perundingan, mediasi, dan arbitrase dapat menjadi alternatif praktis, tetapi forum dan prosedur yang tepat bergantung pada sengketanya.