Komunikasi di Kiribati

Communications Commission of Kiribati (CCK) mengatur layanan komunikasi, perizinan, penomoran, persetujuan perangkat, cakupan seluler, langkah akses universal, dan pengaduan konsumen. Ministry of Information, Communications and Transport (MICT) mengawasi fungsi publik terkait, termasuk Kiribati Postal Services. Digital Transformation Office (DTO) mengoordinasikan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintahan digital, serta keamanan siber. Aturan konsumen CCK mewajibkan ketentuan standar yang mudah dipahami dalam bahasa Inggris dan Kiribati. Informasi pasar CCK mencatat dua penyedia seluler dan tiga penyedia layanan internet, dengan sekitar 72.000 langganan seluler dan penetrasi internet yang dilaporkan sekitar 80 persen. Vodafone dan Oceanlink tercantum dalam data cakupan CCK. Cakupan berbeda menurut pulau dan teknologi jaringan: South Tarawa dilaporkan memiliki cakupan penduduk sekitar 92 persen untuk Vodafone dan 80 persen untuk Oceanlink, sementara contoh di Kepulauan Terluar mencakup sekitar 47 persen di Onotoa, 49 persen di Tabiteuea Utara, dan 41 persen untuk Oceanlink di Butaritari. Angka ini berasal dari inspeksi antara 2019 dan 2026 dan tidak menggambarkan cakupan nasional yang seragam. Pulau terpencil mungkin bergantung pada sambungan data khusus atau radio VHF atau HF, terutama untuk komunikasi keselamatan dan darurat. Universal Access Fund (UAF) mendukung proyek seperti akses telepon dan internet, komunikasi keselamatan maritim, komunikasi bencana, pusat teknologi informasi dan komunikasi masyarakat, kios, titik akses publik, akses perangkat, dan layanan pemerintahan elektronik. Masyarakat dan sekolah dapat menjadi kelompok sasaran, dan proyek umumnya diadakan melalui tender. Kelayakan penyedia, cakupan, dan akses kontrak bergantung pada lokasi. Tarif terkini penyedia dan biaya kontrak perorangan belum terverifikasi dalam informasi resmi yang tersedia, jadi penyedia perlu memastikan harga dan ketentuan layanan saat ini sebelum aktivasi. Peralatan komunikasi yang diimpor atau dijual memerlukan persetujuan tipe CCK sebelum diimpor, dijual, atau dioperasikan. Kiribati Postal Services adalah penyedia pos nasional yang ditunjuk dan mengoperasikan kantor utama di Bairiki, Betio, Bikenibeu, dan Kiritimati, serta agen pos di Kepulauan Terluar. Layanan mencakup surat, surat tercatat, paket, Express Mail Service (EMS), kotak pos, pigeonhole, transfer uang domestik POSMO, surat dalam jumlah besar dan surat pemerintah, serta layanan filateli. Kotak pos biasanya memerlukan identitas, detail kontak, formulir, sewa tahunan, dan deposit. POSMO dapat mengirim uang kepada penerima yang diidentifikasi dengan dokumen identitas tanpa mengharuskan penerima memiliki rekening bank; biaya, batas, dan ketersediaannya bergantung pada lokasi. Jam buka kantor pos utama adalah Senin hingga Jumat pukul 09.00 sampai 17.15, tetapi kondisi dan biaya setempat perlu dipastikan sebelum berkunjung. Waktu pengiriman pos bergantung pada jadwal pesawat dan kapal, cuaca, akses antar-pulau, dan bea cukai. Perkiraan waktu internasional yang tercatat untuk EMS dan paket adalah 3 hingga 7 dan 4 hingga 7 hari ke Australia dan Selandia Baru, 5 hingga 9 dan 5 hingga 9 hari ke Amerika Serikat, 7 hingga 12 dan 7 hingga 12 hari ke Jerman, serta 10 hingga 14 dan 10 hingga 14 hari ke tujuan di Amerika Latin dan Oseania. Pengiriman barang pos ke Amerika Serikat ditangguhkan sejak 26 Agustus 2025 sampai pemberitahuan lebih lanjut dalam pemberitahuan pos yang tercatat, sedangkan layanan untuk dokumen perlu diperiksa saat ini. Gunakan alamat lengkap, kemasan aman, serta informasi isi, nilai, dan bea cukai yang akurat, lalu simpan tanda terima dan nomor pelacakan. Digital Government Act 2023 mengatur layanan publik daring, domain resmi gov.ki, email pemerintah, dan akun media sosial resmi. Digital Government Project DTO mencakup Digital ID, tanda tangan elektronik, portal satu pintu, dan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah. Halaman resmi kementerian dan direktori kontak A-to-Z dapat membantu mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab, tetapi tidak semua layanan tersedia daring atau dapat dijangkau dari setiap Kepulauan Terluar. Pengaduan kepada penyedia sebaiknya terlebih dahulu melalui proses pengaduan gratis penyedia dengan surat, telepon, formulir daring, email, atau kunjungan langsung. Jika penyedia tidak menyelesaikan masalah, pengaduan dapat disampaikan kepada CCK, yang menargetkan penyelesaian dalam 30 hari dan dapat meminta permintaan maaf, koreksi, atau pengembalian dana. Simpan kontrak, catatan layanan, dan pesan sebagai bukti. Pesan komersial harus menyediakan cara berhenti berlangganan dan tidak boleh melecehkan atau menyesatkan. Data pribadi harus digunakan untuk tujuan yang disebutkan; hak untuk memperbaiki dan menghapus berlaku menurut aturan terkait, dan penyimpanan umumnya dibatasi sampai tiga tahun setelah tujuan berakhir kecuali ada pengecualian. Data Protection Act 2025 telah diterbitkan, tetapi mulai berlakunya bergantung pada pemberitahuan menteri. Cybersecurity Act 2026 menetapkan peran DTO dan National CERT untuk infrastruktur penting dan pengelolaan risiko insiden, sedangkan Cybercrime Act 2021 mengatur tindak pidana terkait komputer. Komunikasi aksesibel masih belum merata. Kebijakan disabilitas Kiribati merujuk pada bahasa sederhana, gambar, huruf besar, penerjemah bahasa isyarat, Braille, pembaca layar, dan perangkat bantu dengar. Kiri Sign Language tidak diakui secara hukum sebagai bahasa resmi, pelatihan dan ketersediaan penerjemah terbatas, dan informasi aksesibel tidak konsisten tersedia di televisi, situs web, atau layanan digital. Penerjemah mungkin dapat diatur melalui Disability Division atau organisasi mitra, tetapi aksesnya tidak setara di setiap pulau dan tidak dijamin secara hukum dalam semua keadaan.