Sejarah Komoro

Kepulauan Komoro terletak di antara pesisir Afrika Timur dan Madagaskar. Situs arkeologi yang terdokumentasi sejak sekitar abad kedelapan menunjukkan adanya aktivitas yang telah mapan, sementara kemungkinan pendudukan yang lebih awal belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Keramik dan tanaman pangan menunjukkan hubungan dengan populasi Afrika, Madagaskar atau proto-Madagaskar, serta Austronesia, meskipun urutan kedatangan mereka belum dapat dipastikan. Belum ada kronik tertulis pribumi yang berkesinambungan untuk periode awal yang dapat diverifikasi. Islamisasi kemungkinan meluas pada abad kesembilan seiring pertukaran maritim dengan pesisir Afrika, Madagaskar, Jazirah Arab, Teluk, Laut Merah, dan India. Sejak abad kesebelas, kelompok elite Persia atau Shirazi dan Arab mendirikan atau memengaruhi pusat perdagangan pesisir, serta berbaur dengan masyarakat Afrika dan Madagaskar setempat. Pusat-pusat perkotaan berkembang setidaknya sejak abad kesebelas, sedangkan negara-kota dan kesultanan menjadi menonjol sekitar abad keempat belas dan kelima belas. Kekuasaan politik tetap terpecah, dengan persaingan antarpulau dan aliansi sementara. Masyarakat Komoro pada masa lalu memadukan adat matrilineal dan matrilokal, kelompok umur, serta tradisi Islam patrilineal. Kepulauan ini juga ikut serta dalam ekonomi perbudakan di Samudra Hindia. Serangan dari Madagaskar menawan orang, dan kawasan permukiman budak umumnya terletak di luar medina bersejarah. Benteng mencerminkan ancaman serangan. Enam medina bersejarah menyimpan bukti perkembangan perkotaan dan politik, dan UNESCO menetapkannya sebagai Warisan Dunia pada 2026 berdasarkan kriteria (iii) dan (iv). Pemerintahan kolonial membagi sejarah politik kepulauan ini. Mayotte diserahkan kepada Prancis pada 1841, menjadi koloni resmi Prancis pada 1843, dan perbudakan dihapuskan di sana pada 1846. Prancis membentuk protektorat atas Grande Comore, Anjouan, dan Mohéli masing-masing pada 1886, 1887, dan 1892; pulau-pulau tersebut menjadi koloni pada 1912 dan digabungkan dengan Madagaskar hingga 1946. Pada 1946, kepulauan ini menjadi wilayah seberang laut Prancis, dengan Dzaoudzi sebagai pusat administrasinya. Dalam referendum 22 Desember 1974, tercatat 154,184 suara mendukung kemerdekaan dan 8,853 menentangnya; hasil keseluruhan menunjukkan 94.56 persen mendukung kemerdekaan. Catatan-catatan berikutnya memperdebatkan cara menafsirkan hasil tersebut untuk masing-masing pulau. Proklamasi kemerdekaan Komoro menyusul pada 6 Juli 1975, sementara Mayotte tetap berada di bawah pemerintahan Prancis. Uni Komoro dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan klaim kedaulatan Komoro, sedangkan Prancis mengelola Mayotte; posisi-posisi ini harus diatribusikan, bukan disajikan sebagai fakta yang tidak diperselisihkan. Periode setelah kemerdekaan mencakup lebih dari dua puluh kudeta atau upaya kudeta antara 1975 dan 2000, Republik Islam Federal pada 1978, pembunuhan Ahmed Abdallah pada 1989, serta krisis pemisahan diri di Anjouan dan Mohéli pada 1997. Perjanjian Fomboni pada 17 Februari 2001 dan referendum Desember 2001 mendahului pembentukan Uni Komoro pada 2002, dengan otonomi pulau dan kerangka kepresidenan bergilir. Krisis Anjouan pada 2007–2008 berakhir dengan penyatuan kembali. Referendum konstitusi pada 2018 mengubah sistem rotasi presiden dan diikuti kerusuhan di Anjouan. Penelitian mengandalkan arkeologi, perjanjian kolonial dan catatan administrasi, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkas pencalonan dan evaluasi UNESCO, inventaris CNDRS dan Direction Générale des Arts et de la Culture, karya akademis, serta ingatan lisan atau komunitas. CNDRS adalah Centre national de documentation et de recherche scientifique. Commission nationale comorienne pour l’UNESCO juga berkontribusi pada dokumentasi terkait warisan budaya. UNESCO mencatat bahwa kajian ilmiah dan data arkeologi masih terbatas, sehingga klaim tentang asal-usul Shirazi, kronologi awal, dan status hukum Mayotte memerlukan atribusi yang jelas. Dokumen publik PBB dan UNESCO umumnya dapat diakses, sementara akses ke CNDRS, DGAC, arsip, dan situs bergantung pada izin dan kondisi proyek; penelitian yang tersedia belum menetapkan tarif nasional atau tenggat standar.