Pemilu di Kroasia

Di Kroasia, istilah untuk pemilu adalah pemilu (izbori). Pemilu ini memungkinkan pemilih yang memenuhi syarat memilih perwakilan atau pejabat melalui surat suara rahasia berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh hukum. Pemilu parlemen memilih perwakilan ke Parlemen Kroasia (Hrvatski sabor). Pemilih terutama memilih di antara daftar kandidat, dan hasilnya menentukan keseimbangan politik yang menjadi dasar Pemerintah memperoleh dukungan parlemen. Pemilu presiden memilih Presiden Republik secara langsung. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh dukungan yang dipersyaratkan pada putaran pertama, prosesnya dapat mencakup putaran kedua antara kandidat terdepan. Pemilu lokal memilih badan perwakilan di munisipalitas, kota, dan kabupaten, serta pejabat eksekutif lokal yang dipilih secara langsung. Karena itu, seorang pemilih dapat menerima beberapa surat suara yang mencakup fungsi-fungsi lokal yang berbeda. Pemilu Parlemen Eropa memilih anggota Kroasia untuk Parlemen Eropa. Para perwakilan ini membantu mengambil keputusan di tingkat Uni Eropa bersama anggota yang dipilih di negara-negara Uni Eropa lainnya. Sebelum memberikan suara, orang yang memenuhi syarat harus tercantum dalam daftar pemilih yang relevan dan ditetapkan atau diarahkan ke tempat pemungutan suara (biračko mjesto). Pengaturan pemungutan suara khusus dapat berlaku untuk situasi tertentu, tetapi pemilih harus memverifikasi pengaturan mereka sendiri melalui kanal resmi. Di tempat pemungutan suara, petugas pemilu memeriksa kelayakan pemilih dan memberikan surat suara yang benar. Pemilih menandai surat suara secara pribadi, melipat atau menanganinya sesuai petunjuk, lalu memasukkannya ke dalam kotak suara. Suara dihitung sesuai aturan formal, dan hasilnya dihimpun dari tempat-tempat pemungutan suara. Badan pemilu, pengamat, prosedur pengaduan, dan pengadilan dapat membantu melindungi legalitas dan integritas proses tersebut. Pemilu memberi warga cara langsung untuk memengaruhi kepemimpinan publik, tetapi satu suara tidak dapat mengendalikan setiap keputusan berikutnya. Perwakilan, koalisi, kewenangan hukum, partisipasi pemilih, dan partisipasi publik yang berkelanjutan semuanya memengaruhi apa yang terjadi setelah hari pemilu.