Hukum pidana di Arab Saudi

Hukum pidana di Arab Saudi didasarkan pada Basic Law of Governance, prinsip hukum Islam, undang-undang, dan aturan prosedur pidana. Tindak pidana yang berbeda dapat diatur oleh undang-undang khusus, seperti aturan tentang narkoba, kejahatan siber, penipuan, atau ketertiban umum. Polisi dapat menerima laporan, mengamankan bukti, menyelidiki, dan melakukan penangkapan berdasarkan prosedur yang berlaku. Kejaksaan Umum, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai النيابة العامة, memimpin atau mengawasi penuntutan dan memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan. Pengadilan pidana memeriksa perkara serta menilai bukti, argumentasi hukum, dan tanggapan orang yang dituduh. Pengadilan, bukan polisi atau pelapor pribadi, memutuskan pertanggungjawaban pidana dan konsekuensi yang sah. Orang yang sedang diselidiki sebaiknya memahami tuduhannya dan tidak menandatangani pernyataan yang tidak dapat dibaca atau dipahaminya. Akses kepada pengacara dan penerjemah dapat menjadi penting, terutama bagi warga negara asing. Bukti dapat berupa kesaksian, dokumen, benda fisik, rekaman, materi digital, catatan keuangan, dan analisis ahli. Komunikasi digital dapat menjadi penting, sehingga menghapus atau mengubah materi dapat menimbulkan masalah tambahan. Sebagian perkara pidana bermula dari pengaduan seseorang, sedangkan perkara lain diperlakukan sebagai tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum. Penyelesaian pribadi tidak otomatis menghentikan penuntutan umum atau menghapus semua konsekuensi. Konsekuensi yang mungkin terjadi sangat beragam menurut tindak pidana dan faktanya. Konsekuensi dapat mencakup penahanan, denda, pemenjaraan, penyitaan, pembatasan, atau dampak keimigrasian; tindak pidana berat dapat membawa hukuman berat. Risiko praktis utama meliputi keterlambatan, hambatan bahasa, hilangnya bukti, pernyataan kepada publik, dan salah memahami perbedaan antara tuduhan dan putusan bersalah. Siapa pun yang menghadapi perkara pidana sebaiknya segera mencari bantuan hukum setempat yang berkualifikasi.