Pertanggungjawaban pidana di Laos biasanya bergantung pada empat unsur: perbuatan atau akibat material, keadaan objektif, keadaan batin seseorang, dan pelaku yang bertanggung jawab. Kesengajaan dan kelalaian dapat dinilai secara berbeda. Persiapan dan percobaan pada umumnya tidak dihukum untuk pelanggaran ringan, sedangkan persiapan atau percobaan yang berkaitan dengan pelanggaran berat atau kejahatan dapat dihukum berdasarkan ketentuan tindak pidana tertentu. Pembelaan yang sah, keadaan terpaksa, paksaan atau ancaman, kewajiban atau perintah yang sah, dan olahraga yang diatur dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban apabila syarat hukumnya terpenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi pelanggaran ringan, pelanggaran berat, dan kejahatan. Pelanggaran ringan dapat dikenai teguran publik atau denda. Pelanggaran berat dapat dikenai pembinaan ulang tanpa perampasan kemerdekaan atau penjara selama tiga bulan sampai sepuluh tahun, serta denda. Kejahatan dapat dikenai penjara selama lima tahun sampai seumur hidup, denda, dan, untuk tindak pidana yang dicakup undang-undang, hukuman mati. Tindakan lain mencakup penyitaan, tahanan rumah, pencabutan izin, larangan menjalankan jabatan atau profesi, pemulihan, pembatasan hak memilih atau dipilih, kerja untuk kepentingan umum, dan pembatasan ruang. Perusahaan dan badan hukum lain dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan atas nama, demi kepentingan, atau di bawah pengelolaannya; denda pokoknya dapat mencapai dua kali hukuman yang berlaku bagi orang perseorangan, dan pembubaran serta pembatasan usaha atau pendanaan juga dimungkinkan. Perkara pidana dapat bermula dari pengaduan atau laporan, lalu berlanjut ke penyelidikan dan pemeriksaan, penelaahan serta pengajuan dakwaan oleh Kejaksaan Rakyat (People's Procuracy), putusan Pengadilan Rakyat, banding atau pembukaan kembali perkara, dan pelaksanaan putusan. Badan penyelidik dapat mencakup polisi, militer, bea cukai, otoritas kehutanan, badan antikorupsi, dan Kantor Intelijen Anti-Pencucian Uang. Kejaksaan Rakyat mengawasi legalitas, menelaah berkas penyelidikan, dan dapat mengambil tindakan terhadap pembebasan yang melanggar hukum. Penangkapan, penahanan, dan penggeledahan memerlukan dasar serta perintah yang sah. Penahanan yang melanggar hukum atau berlebihan dapat berujung pada pembebasan, pertanggungjawaban, dan ganti rugi. Persidangan menggunakan bahasa Lao, dan orang yang dituduh berhak membela diri serta memperoleh pengacara. Kantor bantuan hukum di Kementerian Kehakiman, Departemen Kehakiman, kantor Kehakiman distrik, dan Kantor Bantuan Hukum Asosiasi Advokat dapat memberikan bantuan; bantuan hukum gratis disediakan berdasarkan Dekret 77/GOV tanggal 28 Februari 2018. Terjemahan teks prosedural menyebutkan bahwa pengaduan atau laporan yang dapat dipercaya seharusnya sampai kepada jaksa dalam 24 jam dan perkara mendesak harus ditangani segera, tetapi naskah Lao yang berlaku menjadi acuan. Lama perkara bergantung pada fakta, bukti, penahanan, dan proses pengadilan; tidak ada satu biaya pengajuan perkara pidana yang berlaku secara menyeluruh. Undang-undang berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan di Laos dan memuat aturan ekstrateritorial tertentu yang didefinisikan bagi warga negara Laos, warga negara asing yang tinggal di Laos, dan kepentingan asing tertentu. Masa kedaluwarsa umum adalah satu tahun untuk pelanggaran ringan, tujuh tahun untuk pelanggaran berat, dan lima belas tahun untuk kejahatan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap keamanan nasional tidak memiliki masa kedaluwarsa, kecuali pemalsuan atau penggunaan uang kertas dan pencucian uang berdasarkan aturan yang disebutkan. Kerugian harta benda di bawah LAK 1.000.000 umumnya diarahkan ke mediasi atau penyelesaian lain, tetapi pengecualiannya mencakup penjambretan, perampokan, pengulangan tindak pidana, dan pelanggaran berulang. Aturan khusus mengatur anak, korban, perilaku di jalan, aktivitas digital, dan narkotika. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada usia 15 tahun jika orang tersebut mampu secara mental. Anak di bawah 15 tahun dikenai tindakan pendidikan, pengawasan, permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja untuk kepentingan umum, bukan hukuman pidana biasa. Untuk usia 15 hingga di bawah 18 tahun, penahanan dan pemenjaraan merupakan upaya terakhir, hukuman dapat dikurangi, dan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak tersedia. Orang tua atau wali, pengacara, serta pekerja sosial atau psikolog berpartisipasi dalam perkara anak. Pengadilan pidana dapat memutus ganti rugi bersama perkara pidananya; penilaian kerugian yang belum tuntas dapat dilanjutkan melalui proses perdata. Beberapa perkara yang kurang serius memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan pencabutan pengaduan dapat mengakhiri proses, dengan pengecualian untuk perempuan, anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, kekerasan berulang, dan pengulangan tindak pidana. Identitas anak korban dilindungi oleh hukum pidana. Tindak pidana di jalan mencakup pelanggaran yang disengaja atau lalai terhadap keselamatan lalu lintas, kendaraan yang tidak aman, penugasan pengemudi tanpa kualifikasi, balapan ilegal, penghalangan, melarikan diri, dan kecelakaan. Berdasarkan ketentuan yang dikutip, menyebabkan cedera dapat dikenai denda LAK 1.000.000–5.000.000; menyebabkan cedera berat dapat dikenai penjara enam bulan sampai tiga tahun dan denda LAK 4.000.000–15.000.000; menyebabkan kematian dapat dikenai penjara dua sampai lima tahun dan denda LAK 5.000.000–20.000.000. Tindak pidana digital mencakup akses ilegal, penyadapan, kerusakan daring, penyebaran pornografi, gangguan sistem, phishing, penghancuran data, dan perangkat untuk kejahatan siber; hukumannya berkisar dari beberapa bulan penjara dan denda hingga lima tahun atau lebih, bergantung pada perbuatannya. Tindak pidana narkotika bergantung pada jumlah dan dapat berujung pada penjara, penjara seumur hidup, denda, dan penyitaan. Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbahasa Inggris yang dikutip menyatakan bahwa lebih dari 500 gram heroin, morfin, atau kokain, atau lebih dari tiga kilogram amfetamin, sabu, atau zat psikotropika lain yang disebutkan, dapat dikenai hukuman mati; untuk perkara tertentu, naskah Lao yang berlaku beserta amendemennya harus menjadi acuan.
Hukum pidana di Laos
Hukum pidana di Laos menetapkan tindak pidana, menentukan pertanggungjawaban, mengatur penyelidikan dan persidangan, serta menetapkan hukuman dan hak bagi orang yang dituduh dan pihak yang dirugikan. Tindak pidana adalah perbuatan atau kelalaian yang membahayakan kepentingan umum dan berdampak pada Negara, masyarakat, hak, nyawa, kesehatan, martabat, keamanan, atau ketertiban umum. Kerangka utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 26/NA tanggal 17 Mei 2017, yang berlaku sejak 1 November 2018, serta Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 37/NA tanggal 14 November 2017.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.