Usaha di Laos

Laos mengakui empat jenis usaha: usaha negara, usaha campuran, usaha swasta, dan usaha koperasi. Bentuk hukum utamanya adalah usaha perseorangan, persekutuan, dan perusahaan. Usaha perseorangan bukan badan hukum yang terpisah, sedangkan persekutuan dan perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah. Perusahaan dapat berbentuk perseroan terbatas, perseroan terbatas tunggal, atau perseroan publik, sedangkan persekutuan dapat berbentuk biasa atau terbatas. Departemen Pengelolaan Usaha serta Kantor Industri dan Perdagangan tingkat provinsi atau distrik menerbitkan ERC, mencatat perubahan, dan memelihara informasi usaha. Permohonan yang lengkap biasanya mencantumkan nama usaha, bentuk usaha, lokasi, modal terdaftar, direktur atau manajer, pemilik, sekutu atau pemegang saham, kegiatan, dan dokumen identitas. Pendaftaran berlaku satu kali selama usaha beroperasi. Menurut Undang-Undang Usaha yang berlaku saat ini, petugas pencatatan seharusnya menerbitkan ERC dan memasukkan usaha ke dalam sistem informasi usaha nasional paling lambat tiga hari kerja setelah menerima berkas lengkap. Panduan daring yang lebih lama mungkin mencantumkan batas waktu berbeda, sehingga kanal permohonan yang berlaku saat ini perlu diperiksa. Nomor identifikasi wajib pajak, atau TIN, terintegrasi dalam ERC dan tercantum pada dokumen resmi perpajakan, kepabeanan, dan akuntansi. Jika diwajibkan, usaha juga memerlukan cap perusahaan yang disahkan; pengurusan cap dan izin penggunaannya dilakukan melalui Kepolisian. Pendaftaran jaminan sosial wajib bagi hubungan usaha dan pekerja yang terkait. Setelah pendaftaran, kewajiban pelaporan pajak, pencatatan akuntansi, serta penutupan buku atau pelaporan tahunan tetap berlaku. ERC saja tidak memberi izin untuk menjalankan semua kegiatan komersial. Kegiatan yang tercantum dalam Daftar Kendali (Control List) mungkin memerlukan persetujuan investasi dan izin operasi usaha dari otoritas sektor yang bertanggung jawab. Kegiatan di luar daftar itu pun masih dapat memerlukan izin sektoral. Kegiatan impor dan ekspor, perdagangan domestik, industri, dan kerajinan tangan mungkin memerlukan lisensi terpisah, dan beberapa kegiatan dapat melibatkan beberapa instansi. Departemen Promosi Investasi serta Kantor Layanan Investasi Satu Pintu (One-stop Investment Service Office, OISO) pusat atau provinsi mengoordinasikan investasi yang dikendalikan, konsesi, dan permohonan investasi lainnya. Akses bagi pihak asing bergantung pada kategori kegiatan, izin investasi, dan konsesi yang berlaku; tidak ada satu aturan yang memberi akses ke semua kegiatan. Modal terdaftar harus akurat dan disediakan sepenuhnya dalam bentuk uang tunai, barang, atau tenaga kerja sejauh diizinkan oleh bentuk hukumnya. Persyaratan modal minimum hanya berlaku untuk kegiatan tertentu yang disetujui Pemerintah. Lokasi, kepemilikan, pengelolaan, kegiatan, serta informasi lain dalam ERC dapat menimbulkan kewajiban pelaporan. Perubahan substantif umumnya harus dilaporkan dalam 30 hari, dan petugas pencatatan dapat memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk meninjaunya. Dokumen registri dapat diperiksa atau disalin dengan membayar biaya resmi. Kementerian Keuangan dan Departemen Pajak menangani administrasi perpajakan. Biaya terkini bergantung pada formulir pendaftaran, izin sektoral, proses investasi atau konsesi, cap perusahaan, dan layanan yang diminta; tidak ada satu jumlah total terkini yang berlaku bagi semua usaha. Karena itu, biaya akuntansi, pajak, dan izin sebaiknya dikonfirmasi kepada kantor yang bertanggung jawab sebelum pengajuan. Departemen Promosi UMKM mendukung kebijakan, pembiayaan dan akses kredit, layanan pengembangan usaha, pelatihan, pendaftaran, serta pameran. Proses Dana UMKM yang terdokumentasi dapat mencakup rencana usaha, pelatihan kapasitas, kepatuhan terhadap Undang-Undang Akuntansi, dan persyaratan tidak memiliki pinjaman bermasalah. Prioritas yang terdokumentasi mencakup bidang seperti pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, pertanian, pariwisata, dan lokasi tertentu. Bank komersial dan lembaga keuangan lainnya merupakan jalur kredit yang terpisah. Undang-Undang Promosi Investasi hasil amendemen tahun 2024 mencantumkan bidang prioritas, termasuk produksi bersih dan pertanian, industri lingkungan dan hijau, pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, substitusi impor, ekspor, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, kegiatan digital, penelitian, pariwisata berkelanjutan, infrastruktur, zona ekonomi khusus, dan logistik. Insentif bergantung pada kegiatan dan lokasi. Sebagai contoh, pembebasan pajak laba dapat mencapai 10 tahun di Zona 1 dan 4 tahun di Zona 2 sebelum tambahan masa berdasarkan sektor, sedangkan pendidikan mendapat perlakuan tersendiri. Aturan bea cukai, pajak pertambahan nilai, laba yang diinvestasikan kembali, pengalihan kerugian ke tahun berikutnya, dan biaya penggunaan tanah negara mengikuti undang-undang serta persyaratan sertifikasi yang berlaku. Perubahan kepemilikan, direktur, kegiatan, atau lokasi memerlukan pemberitahuan kepada petugas pencatatan dan otoritas sektor terkait. OISO menangani pengalihan atau pemindahan kepemilikan usaha dalam proses investasi yang berlaku. Penggabungan atau pemisahan perusahaan terbatas memerlukan keputusan khusus, pemberitahuan kepada kreditur sekurang-kurangnya 10 hari kerja, dan masa keberatan 30 hari. Usaha dapat ditutup berdasarkan keputusan pemilik, sekutu, atau pemegang saham, keputusan pengadilan, ketentuan hukum, atau kepailitan. Untuk usaha perseorangan, likuidasi memprioritaskan biaya tenaga kerja, pajak, dan kewajiban lainnya. Setelah menerima pemberitahuan pembubaran, petugas pencatatan seharusnya menghapus usaha dari basis data dan menerbitkan pemberitahuan terkait paling lambat tiga hari kerja. Kepailitan dan likuidasi melalui pengadilan mengikuti aturan pemulihan atau kepailitan yang terpisah.