Negara Laos di Laos

Konstitusi adalah hukum dasar Laos. Konstitusi direvisi pada 2025 dan berlaku secara hukum melalui dekret promulgasi Presiden; semua undang-undang harus sesuai dengannya. Naskah bahasa Lao adalah naskah yang berwenang, sedangkan terjemahan bahasa asing bersifat informatif. Lembaran Negara merupakan sumber berwenang untuk peraturan umum di tingkat nasional, provinsi, dan ibu kota. Aturan distrik dan desa dapat menggunakan cara publikasi lokal lain yang mudah diakses. Rancangan undang-undang umumnya dibuka untuk komentar publik selama 60 hari, dengan tunduk pada pengecualian. Promulgasi oleh Presiden biasanya memerlukan waktu hingga 30 hari; jika dikembalikan untuk dipertimbangkan lagi, prosesnya diikuti jangka waktu tambahan hingga 15 hari. Majelis Nasional adalah organ tertinggi kekuasaan negara. Majelis mengesahkan undang-undang, menyetujui pajak, pinjaman publik, dan anggaran nasional, mengangkat pejabat penting, serta menjalankan pengawasan. Pada 2026, periode ke-10 memiliki 175 anggota dan berlangsung selama lima tahun. Biasanya terdapat dua sidang reguler setiap tahun. Komite Tetap menjalankan tugas di antara masa sidang. Majelis Rakyat daerah menjalankan kewenangan negara setempat melalui resolusi, anggaran, dan pengawasan. Thongloun Sisoulith adalah Presiden Laos, Xaysomphone Phomvihane adalah Presiden Majelis Nasional, dan Sonexay Siphandone adalah Perdana Menteri. Pemerintah menyediakan administrasi negara yang terpadu dan menyeluruh serta bertanggung jawab kepada Majelis Nasional dan Presiden. Perdana Menteri memimpin Pemerintah dan administrasi daerah. Pada 2026, struktur pusat memiliki 13 kementerian dan dua badan setara kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Bank of the Lao PDR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Pertahanan Nasional. Model konstitusional 2025 memiliki tingkat provinsi, distrik, dan subdistrik. Saat ini Laos memiliki 18 provinsi dan ibu kota, serta 148 distrik. Reformasi 2026 telah mengoperasikan 379 subdistrik di 110 distrik, dengan jumlah total 621 yang direncanakan. Komite Administratif Subdistrik dan, jika sudah dibentuk, majelis lokal menangani layanan lokal, perencanaan, anggaran, sumber daya alam, keamanan, dan petisi. Subdistrik umumnya disebut Ta Saeng. Provinsi disebut khoueng, distrik disebut mueang, dan desa disebut ban. Pusat layanan publik terpadu satu atap beroperasi di beberapa subdistrik. Jarak perjalanan, jumlah staf, fasilitas, anggaran, dan prosedur berbahasa Lao dapat memperlambat akses di daerah terpencil. Warga dapat mengajukan petisi kepada badan publik, menyampaikan keluhan, dan mencari keadilan. Kerangka konstitusional memberikan perlindungan hukum dan hak mengajukan petisi kepada warga asing serta orang tanpa kewarganegaraan. Pengadilan Rakyat merupakan otoritas yudisial dan mencakup Mahkamah Agung, pengadilan lokal, serta pengadilan militer, dengan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Kejaksaan Rakyat beroperasi pada tingkat tertinggi, lokal, dan militer. Sidang terbuka untuk umum kecuali undang-undang menetapkan pengecualian. Terdakwa berhak atas informasi, pembelaan, dan penasihat hukum. Laos tidak memiliki satu jadwal nasional yang seragam untuk biaya pengadilan atau lama perkara. Kementerian Keuangan mengelola keuangan publik, Bank of the Lao PDR merupakan otoritas moneter, dan Kementerian Perencanaan dan Investasi mengoordinasikan perencanaan, statistik, bantuan pembangunan resmi, dan investasi. Kementerian Keuangan menerbitkan anggaran awal 2026 serta laporan pelaksanaan kuartal pertama dan kedua. Utang publik dan utang yang dijamin publik pada 2024 tercatat sekitar USD 14,07 miliar, setara sekitar 94% PDB, dengan kira-kira 76% berasal dari luar negeri. Pada 2026, IMF menilai Laos mengalami tekanan utang eksternal dan keseluruhan, serta menggambarkan posisi utangnya tidak berkelanjutan. Karena itu, pembayaran utang, kewajiban perusahaan milik negara, pemungutan penerimaan, belanja modal, dan transparansi keuangan publik memengaruhi kemampuan Negara menyediakan layanan. Kebijakan fiskal diperkirakan akan lebih longgar pada 2026. Otoritas Inspeksi Negara memantau kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, hak, dan kewajiban; menangani upaya antikorupsi dan keluhan; meninjau deklarasi aset dan pendapatan; serta dapat mewajibkan tindakan korektif. Organisasi Audit Negara melaksanakan audit keuangan, kepatuhan, dan kinerja melalui struktur pusat dan regional. Audit dapat direncanakan, diminta, atau dilakukan secara mendadak. Pemberitahuan audit biasa umumnya diberikan 15 hari sebelumnya, sementara audit mendadak merupakan pengecualian. Hasil audit atas pelaksanaan anggaran dilaporkan kepada Majelis Nasional dan Perdana Menteri. Pengungkapan hasil memerlukan izin badan negara yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Audit. Konstitusi secara resmi melindungi kebebasan berbicara, menulis, berkumpul, berserikat, berdemonstrasi secara damai, beragama, dan berpindah tempat, dengan tunduk pada pembatasan hukum. Front Pembangunan Nasional Lao dan organisasi massa mendukung mobilisasi, melindungi hak anggota, dan memantau perkumpulan. Kebijakan media menetapkan misi negara bagi media yang berkaitan dengan perlindungan dan pembangunan nasional, serta melarang konten yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Dengan demikian, kerangka hak formal berjalan berdampingan dengan media dan saluran kemasyarakatan yang dikelola negara. Penilaian OHCHR melaporkan adanya pembatasan yang memengaruhi kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan independensi media. Presiden memimpin Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional serta bertugas sebagai Panglima Tertinggi. Pertahanan dan keamanan merupakan fungsi negara, yang juga mencakup kewajiban warga seperti dinas militer dan pemeliharaan ketertiban umum. Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Keamanan Publik, dan struktur keamanan setempat bertanggung jawab atas kedaulatan, keutuhan wilayah, stabilitas, penanganan krisis, dan tanggap bencana. Pada 2026, Komite Pengelolaan Internet Nasional dibentuk di bawah Kementerian Keamanan Publik. Akses administrasi, publikasi, biaya, dan waktu pemrosesan bergantung pada prosedur. Untuk urusan tertentu, periksa instansi yang bertanggung jawab dan prosedur lokal berbahasa Lao.