Hukum pidana di Lebanon

Hukum pidana Lebanon mengidentifikasi perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan kemungkinan konsekuensi hukumnya. Kerangkanya mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan acara pidana, undang-undang khusus, dan putusan pengadilan. Tindak pidana umumnya dikelompokkan menurut tingkat keseriusannya, dengan pengadilan dan prosedur berbeda yang berlaku untuk kategori berbeda. Klasifikasi hukum yang tepat bergantung pada fakta, bukan hanya sebutan sehari-hari untuk peristiwa tersebut. Perkara dapat dimulai dari pengaduan, laporan polisi, penyelidikan resmi, atau informasi yang diterima penuntut umum. Kejaksaan umum (النيابة العامة atau parquet) mengarahkan atau mengawasi bagian penting dalam proses pidana. Polisi dan badan keamanan lainnya dapat mengumpulkan keterangan, dokumen, benda, rekaman, dan bukti forensik. Hakim penyidik dapat melakukan penyidikan yudisial yang lebih formal dalam perkara yang memerlukannya. Orang yang dituduh dianggap tidak bersalah kecuali kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum. Akses kepada pengacara, pemahaman atas tuduhan, dan penggunaan perlindungan prosedural yang tersedia sangat penting selama pemeriksaan dan penahanan. Setelah penyidikan, perkara dapat ditutup, diteruskan, atau dibawa ke pengadilan pidana yang berwenang. Pengadilan memeriksa bukti yang dapat diterima, mendengarkan para pihak, dan memutuskan apakah tuduhan terbukti serta konsekuensi apa yang berlaku. Hasil yang mungkin mencakup pembebasan, hukuman penjara, denda, tindakan pidana lain, atau kombinasi yang diizinkan hukum. Sebagian perkara juga melibatkan tuntutan kompensasi finansial dari korban di dalam atau bersama proses pidana. Lebanon memiliki pengadilan pidana umum dan yurisdiksi khusus untuk perkara atau orang tertentu. Karena itu, otoritas yang berwenang, jalur peninjauan, dan proses praktis bergantung pada tindak pidana yang dituduhkan dan pihak-pihak yang terlibat.