Hukum pidana di Liberia

Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika hukum Liberia menetapkannya sebagai tindak pidana. Kategori utamanya mencakup felony tingkat pertama, kedua, dan ketiga; misdemeanor tingkat pertama dan kedua; serta pelanggaran ringan. Pembunuhan merupakan felony tingkat pertama. Perkara hukum pidana yang umum meliputi pembunuhan, penganiayaan fisik, pemerkosaan dan tindak pidana seksual lainnya, perampokan, pencurian, konspirasi, membantu tindak pidana, pembakaran, tindak pidana terhadap harta benda, serta tindak pidana terkait korupsi publik. Liberia National Police, termasuk Criminal Services Department-nya, menyelidiki tindak pidana, melakukan penangkapan, dan mengamankan bukti. Ministry of Justice menuntut perkara melalui Attorney General, County Attorneys, dan City Solicitors. Magistrate Courts menangani perkara seperti pencurian kecil, misdemeanor tertentu, dan pelanggaran lalu lintas, serta melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk tindak pidana yang lebih serius. Grand Jury umumnya mempertimbangkan dakwaan untuk tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati atau tindak pidana berat tertentu. Circuit Courts menyidangkan tindak pidana yang dapat didakwa dan tindak pidana serius, sedangkan Supreme Court menangani banding dan merupakan pengadilan tertinggi. Seseorang yang ditangkap di Liberia harus segera menerima informasi terperinci mengenai tuduhan, berhak untuk tetap diam, dan berhak didampingi penasihat hukum sejak awal penyelidikan. Interogasi pada umumnya memerlukan pendampingan penasihat hukum, dan pernyataan yang diambil tanpa penasihat hukum tidak dapat diterima sebagai bukti. Tuduhan formal dan kehadiran di pengadilan semestinya dilakukan dalam 48 jam. Perlindungan hukum mencakup habeas corpus, asas praduga tak bersalah, pembuktian melampaui keraguan yang wajar, pemeriksaan silang, pemanggilan saksi dan bukti secara paksa, perlindungan dari pemaksaan untuk memberatkan diri sendiri dan dari pengadilan ulang untuk tindak pidana yang sama, serta persidangan yang cepat, terbuka, dan tidak memihak. Penahanan preventif pada prinsipnya dilarang, tetapi Ministry of Justice melaporkan bahwa dalam praktiknya penahanan praperadilan dapat berlangsung lama. Jaminan atau pembebasan bersyarat bergantung pada hukum yang berlaku dan keputusan pengadilan. Panggilan, subpoena, kewajiban hadir di pengadilan, serta syarat jaminan atau pengawasan menimbulkan kewajiban bagi pihak terkait. Terdakwa yang tidak mampu membayar penasihat hukum dapat memperoleh bantuan Public Defense atau bantuan hukum lain tanpa biaya jika memenuhi persyaratan kebutuhan dan kepentingan keadilan yang berlaku. Penasihat hukum swasta, jaminan, dokumen, dan transportasi dapat menimbulkan biaya; tidak ada satu tarif nasional yang berlaku untuk semua perkara. Akses di daerah pedesaan dan kapasitas praktis dapat lebih terbatas daripada di kawasan perkotaan yang lebih besar; fasilitas akses keadilan dan keamanan dapat menjadi pintu masuk praktis. Pengadilan dapat menjatuhkan denda, hukuman penjara, penjara seumur hidup, masa percobaan, restitusi atau ganti rugi sebagai bagian dari pemidanaan atau masa percobaan, pembebasan bersyarat, dan pengawasan masyarakat. Bureau of Corrections and Rehabilitation mengelola fungsi penahanan, rehabilitasi, masa percobaan, dan pembebasan bersyarat. Penal Law masih menetapkan hukuman mati untuk tindak pidana tingkat pertama tertentu yang serius, tetapi Supreme Court menyatakan pada 2024 bahwa hukuman tersebut tidak sedang dilaksanakan. Status hukumnya tetap sensitif karena komitmen internasional Liberia. Women and Children Protection Section dari Liberia National Police menyelidiki kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengumpulkan bukti fisik, melakukan wawancara, dan dapat merujuk perkara ke fasilitas medis atau One Stop Centers. SGBV Crimes Unit menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban untuk pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, sodomi, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Victim Support and Case Liaison Officers dapat membantu dalam perlindungan dan rujukan. Kewenangan khusus atas tindak pidana seksual pernah dijalankan oleh Sexual Offences Court atau Criminal Court “E” di Montserrado. Pengadilan dapat menyidangkan perkara seksual secara tertutup, melindungi nama dan alamat korban, serta mengatur penempatan sementara di tempat perlindungan. Liberia tidak memiliki skema kompensasi pidana bagi korban yang telah dikonfirmasi secara umum; restitusi atau ganti rugi dapat diberikan sebagai syarat pemidanaan atau masa percobaan. Anak di bawah usia 18 tahun tunduk pada Children’s Law 2011 dan Juvenile Procedure Code. Juvenile Courts, dan dalam situasi tertentu Magistrate Courts yang berwenang atas perkara anak, menerapkan prinsip kesejahteraan, kepentingan terbaik anak, dan proses hukum yang semestinya. Pengalihan perkara ke layanan kesejahteraan sosial, konseling, atau dukungan dengan pengawasan dapat dilakukan pada berbagai tahap penyelidikan dan penuntutan melalui petugas masa percobaan atau pekerja sosial. Catatan perkara dan pengaturan masa percobaan anak dipisahkan, dan anak semestinya tidak ditahan bersama orang dewasa, meskipun pelaksanaannya bergantung pada kapasitas yang tersedia. Vehicle and Traffic Law berlaku di jalan umum dan jalan pribadi yang digunakan oleh publik. Undang-undang ini mencakup perizinan mengemudi, registrasi, asuransi, perilaku mengemudi, mengemudi dalam pengaruh alkohol atau narkoba, kewajiban pejalan kaki, parkir, serta tilang atau pelanggaran lalu lintas. Liberia National Police menegakkan aturan jalan, sedangkan Ministry of Transport mengelola dokumen dan regulasi transportasi. Traffic Courts dan Magistrate Courts menangani proses yang relevan, dan aturan setempat tidak boleh bertentangan dengan Vehicle and Traffic Law nasional. Kerangka hukum khusus untuk kejahatan digital di Liberia masih belum pasti. Dokumen resmi Ministry of Posts and Telecommunications menyebut Cybercrime Act 2021 sebagai draf final atau rancangan yang masih dalam proses pengesahan, tetapi belum ada konfirmasi independen bahwa undang-undang itu telah disahkan. Kerangka yang diusulkan mencakup akses tanpa izin, penyalahgunaan data dan sistem, penipuan, pencurian identitas, penguntitan siber, perundungan siber, pelecehan seksual terhadap anak secara daring, infrastruktur penting, perintah preservasi dan penyerahan data, bukti elektronik, serta kerja sama internasional. Sampai pengesahannya dipastikan, Penal Law, aturan telekomunikasi, Children’s Law, serta aturan umum tentang bukti dan prosedur pidana menjadi dasar hukum terkait yang terdokumentasi. Jangan menganggap Liberia memiliki layanan polisi khusus kejahatan siber atau pengadilan khusus.