Konstitusi Liberia mengikat otoritas publik dan individu serta menetapkan kerangka pemerintahan, hak, dan kewajiban publik. Monrovia adalah ibu kota. National Legislature memiliki dua kamar: Senat dan House of Representatives. Setiap dari 15 county Liberia memilih dua senator, sehingga Senat memiliki 30 anggota; masa jabatan senator dibuat berselang selama sembilan tahun. Wakil Presiden memimpin Senat dan dapat memberikan suara penentu. Legislatif mengesahkan undang-undang dan anggaran nasional, meratifikasi perjanjian, menjalankan pengawasan, dan mengonfirmasi banyak pengangkatan oleh presiden. Sidang regulernya dimulai pada Senin kerja kedua bulan Januari. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menjabat sebagai Panglima Tertinggi. Wakil Presiden dan para menteri membentuk Kabinet. Presiden mencalonkan menteri, dengan persetujuan Senat sebagai syarat. Sekretariat Kabinet mengoordinasikan pekerjaan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Ministry of Information, Cultural Affairs and Tourism menyampaikan informasi resmi dan urusan publik, sementara direktori Government of Liberia mencantumkan badan publik nasional, county, dan lokal. Kehakiman dipimpin secara administratif dan yudisial oleh Supreme Court. Pengadilan ini memiliki lima hakim dan mensyaratkan tiga hakim untuk kuorum. Presiden mencalonkan hakim Supreme Court dan Senat mengonfirmasinya. Di bawah Supreme Court beroperasi pengadilan circuit, magistrate, probate, komersial, ketenagakerjaan, pajak, pendapatan, lalu lintas, anak, dan jenis lainnya; layanan kehakiman tersedia di seluruh 15 county. Supreme Court juga meninjau persoalan konstitusional dan memeriksa banding. Sengketa hukum perdata terutama termasuk bidang hukum perdata yang terpisah, tetapi pengadilan tetap menjadi bagian dari sistem negara dan menyediakan sarana perlindungan hukum. County adalah unit politik dan administrasi utama Liberia. County terdiri atas distrik dan klan, serta unit lokal seperti kota, township, chiefdom, general town, town, dan desa. Ministry of Internal Affairs mendukung administrasi lokal, desentralisasi, perdamaian, dan kohesi sosial. County superintendent memimpin administrasi county, sedangkan county council memiliki fungsi pengaturan, perwakilan, dan konfirmasi. Kepala lokal dan tetua dapat dipilih, ditetapkan, atau diangkat, bergantung pada pengaturan setempat. County Development Planning Units ditetapkan dalam Local Government Act 2018, tetapi pelaksanaan dan pelatihannya berjalan bertahap, sehingga administrasi lokal masih berbeda-beda di seluruh negeri. County tidak memiliki kewenangan negara independen tanpa batas di luar kerangka konstitusi dan hukum. Administrasi nasional didukung oleh Civil Service Agency, yang menangani rekrutmen berbasis prestasi, perencanaan sumber daya manusia, pelatihan, kinerja, dan karier. Kementerian, badan, dan komisi menjalankan program publik dan membelanjakan dana publik. Liberia Land Authority serta kantor dan dewan pertanahan county menangani administrasi pertanahan. Ministry of Justice memberi nasihat hukum kepada Government of Liberia, mengoordinasikan penuntutan dan pemasyarakatan, serta memiliki tanggung jawab terkait kewarganegaraan, warga asing, dan bidang pengaturan tertentu. LISGIS menghasilkan statistik resmi dan informasi geografis menurut county, distrik, dan klan. Keuangan publik mengikuti siklus anggaran nasional untuk tahun fiskal Januari hingga Desember. Ministry of Finance and Development Planning mengelola kebijakan fiskal, pengelolaan ekonomi, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan publik. Kementerian ini menerbitkan National Budget, laporan keuangan konsolidasi, laporan utang, dan laporan kinerja anggaran. Liberia Revenue Authority memungut pajak dalam negeri, bea cukai, dan pendapatan perbatasan berdasarkan Revenue Code beserta amendemen berikutnya. General Revenue Account disimpan di Central Bank of Liberia. Keuangan county dan pelaksanaan anggaran yang didesentralisasi masih berkembang, sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa setiap layanan publik atau izin memiliki satu biaya nasional yang seragam. Pengadaan pemerintah dilaksanakan oleh entitas pengadaan berdasarkan anggaran publik. Public Procurement and Concessions Commission mengatur dan memantau pengadaan, membangun kapasitas, serta menangani keluhan dan banding. Kerangkanya bertujuan mencapai nilai yang sepadan dengan biaya, persaingan, transparansi, dan akuntabilitas. Perencanaan pengadaan mengikuti persetujuan anggaran. Konsesi, kemitraan pemerintah-swasta, dan pengadaan elektronik merupakan bagian dari proses reformasi yang berlanjut. Sejumlah lembaga mengawasi kekuasaan publik dan dana publik. General Auditing Commission adalah lembaga audit tertinggi yang otonom, melapor kepada Legislatif, dan mengaudit entitas publik, dana publik, korporasi, proyek, kementerian, badan, serta komisi. Liberia Anti-Corruption Commission menangani pencegahan, edukasi, penyelidikan, dan penuntutan, serta memiliki kewenangan penuntutan langsung berdasarkan undang-undang yang telah diamendemen. Auditor internal, Financial Intelligence Agency, Independent National Commission on Human Rights, dan Liberia Extractive Industries Transparency Initiative menjalankan fungsi pengawasan tambahan. Pejabat publik di Eksekutif, Legislatif, dan Kehakiman tunduk pada aturan deklarasi aset. Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi dan pers. Freedom of Information Act 2010 mengizinkan seseorang meminta, menerima, meninjau, memperbanyak, atau menyimpan informasi publik. Badan publik hanya dapat menahan informasi dalam kerangka pengecualian dan harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian serta kepentingan publik; pemberian sebagian informasi atau penyuntingan bagian tertentu mungkin sesuai. Permintaan biasanya ditujukan kepada otoritas terkait atau Information Officer. Peninjauan internal dapat diminta melalui proses yang berlangsung paling lama 30 hari kerja, kemudian keluhan atau banding dapat diajukan kepada Information Commissioner dan peninjauan yudisial dapat diminta. Biaya reproduksi dapat berlaku, dan kerangka yang disebutkan membatasi penahanan informasi hingga paling lama 15 tahun. Akses praktis mungkin lebih terbatas di luar Monrovia karena sumber daya institusi berbeda-beda. Keamanan nasional dikoordinasikan oleh National Security Council yang diketuai Presiden. Ministry of National Defense mengawasi kebijakan pertahanan dan kendali sipil atas Armed Forces of Liberia, sedangkan Presiden tetap menjadi Panglima Tertinggi. Ministry of Justice mengawasi atau mengoordinasikan Liberia National Police, Liberia Immigration Service, Liberia Drug Enforcement Agency, dan National Fire Service. Layanan imigrasi menangani pengawasan perbatasan udara, darat, dan laut, penerimaan, izin tinggal, dan dokumen perjalanan. Lembaga keamanan tetap tunduk pada hak konstitusional, kendali sipil, dan kewajiban hak asasi manusia. Pengabdian masyarakat dapat menjadi tanggung jawab warga atau pengganti dalam kasus yang diatur Local Government Law untuk ketidakbayaran pajak yang disertifikasi, sedangkan kepatuhan pajak dan bea cukai dikelola oleh Liberia Revenue Authority.
Sistem Negara Liberia
Liberia adalah republik berdaulat kesatuan yang diatur berdasarkan Konstitusi Liberia, hukum tertinggi negara tersebut. Kekuasaan negara dibagi antara National Legislature, Eksekutif, dan Kehakiman, dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Negara menjalankan pemerintahan melalui 15 county dan struktur administrasi daerahnya, sementara keuangan publik, pengawasan, akses informasi, dan keamanan ditangani oleh lembaga yang ditunjuk.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.