Konstitusi Liechtenstein menghubungkan monarki, lembaga perwakilan, dan partisipasi rakyat. Kepala negara turun-temurun (Landesfürst) menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Parlemen Liechtenstein (Landtag) mewakili penduduk, sedangkan pemerintah (Government) mengelola administrasi publik dan melaksanakan kebijakan. Hak-hak dasar, supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan menetapkan batas-batas kewenangan publik. Vaduz adalah ibu kota serta tempat kedudukan parlemen dan pemerintah. Negara ini terdiri atas dua wilayah, yaitu wilayah atas (Oberland) dan wilayah bawah (Unterland), serta sebelas munisipalitas. Munisipalitas menangani urusan setempat dengan otonomi yang besar, sehingga tanggung jawab politik ada di tingkat nasional dan munisipalitas. Pada tingkat nasional, pemilu memilih 25 anggota parlemen. Oberland memiliki 15 kursi dan Unterland memiliki 10 kursi. Sistem pemilihannya proporsional, dan suatu kelompok elektoral harus memperoleh sedikitnya 8% suara nasional untuk mendapatkan kursi. Warga negara Liechtenstein berusia 18 tahun atau lebih yang memenuhi syarat untuk memilih dapat memberikan suara secara rahasia dan langsung, dengan hadir sendiri atau melalui pos. Dengan demikian, sistem politik yang sama memadukan kepemimpinan negara secara turun-temurun, perwakilan parlementer, pemberian suara oleh rakyat, dan pemerintahan sendiri di tingkat lokal.
Politik di Liechtenstein
Politik di Liechtenstein memadukan monarki konstitusional turun-temurun dengan demokrasi parlementer. Kepala negara turun-temurun memimpin negara, sementara rakyat menjalankan kewenangan negara secara langsung dan melalui lembaga-lembaga terpilih. Parlemen dan pemerintah bekerja di tingkat nasional, sedangkan 11 munisipalitas memiliki otonomi lokal yang besar. Pemilu menggunakan pemungutan suara yang rahasia, langsung, dan proporsional, dengan 25 kursi parlemen yang dibagi antara Oberland dan Unterland serta ambang batas nasional 8%.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.