Hukum Pidana di Luksemburg

Luksemburg memiliki satu sistem peradilan pidana nasional yang dijalankan melalui distrik yudisial Luxembourg dan Diekirch. Code pénal menetapkan tindak pidana dan sanksi. Code d'instruction criminelle mengatur penyelidikan dan proses pidana. Prinsip legalitas berarti seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilarang oleh hukum saat perbuatan itu dilakukan. Crime dikenai hukuman pidana, délit dikenai hukuman koreksional, dan contravention dikenai hukuman kepolisian. Percobaan melakukan crime dapat dihukum. Percobaan melakukan délit hanya dapat dihukum jika undang-undang secara tegas menyatakannya. Badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas crime atau délit yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingannya, sementara orang-orang yang bertindak atau turut serta tetap dapat bertanggung jawab secara pribadi. Ministère public, yang lazim disebut Parquet, mengarahkan penuntutan umum dan dapat mengoordinasikan tindakan mendesak kapan pun. Police grand-ducale menetapkan fakta, mengidentifikasi tersangka, mengamankan bukti, melakukan penangkapan, dan melaksanakan perintah pengadilan. Service de police judiciaire, termasuk unit khusus DCPJ, menangani perkara serius atau kompleks seperti kejahatan terorganisasi, kejahatan keuangan, pelanggaran seksual, dan kejahatan siber. Pengaduan dapat diajukan kepada polisi atau Parquet. Juge d'instruction dapat melakukan penyelidikan formal yang disebut instruction préparatoire; penyelidikan ini wajib untuk crime dan dapat digunakan untuk délit. Korban juga dapat mengajukan plainte avec constitution de partie civile di hadapan hakim penyidik, meskipun pengadilan mungkin meminta uang jaminan. Contravention umumnya disidangkan oleh Tribunal de police. Délit biasanya disidangkan oleh chambre correctionnelle, yang dapat menjatuhkan hukuman penjara yang lazim berkisar dari 8 hari sampai 5 tahun, denda sekurang-kurangnya EUR 251, dan tindakan tambahan. Crime disidangkan oleh chambre criminelle dan dapat berujung pada penjara seumur hidup atau hukuman penjara tetap sekurang-kurangnya 5 tahun. Penyitaan, larangan mengemudi, pembatasan profesi atau usaha, serta pembatasan hak lainnya dapat menyertai hukuman. Dalam perkara yang sesuai, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dengan penangguhan, kerja sosial, pemantauan elektronik, atau tindakan pelaksanaan lainnya. Putusan verstek umumnya dapat dilawan melalui opposition dalam 15 hari. Banding biasa dalam perkara koreksional umumnya memiliki tenggat 40 hari. Kasasi pidana merupakan pemeriksaan hukum khusus dengan tenggat satu bulan. Perhitungan tepatnya bergantung pada cara dan waktu putusan disampaikan. Korban dapat melaporkan pelanggaran, menerima informasi dalam bahasa yang dipahaminya, memperoleh penerjemahan lisan atau tertulis, mencari bantuan hukum, dan menuntut ganti rugi sebagai partie civile. Service d'aide aux victimes dapat memberi dukungan, dan Kementerian Kehakiman dapat memberi kompensasi kepada korban berdasarkan persyaratan undang-undang apabila pelaku tidak mampu membayar. Keadilan restoratif dapat ditawarkan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan, tetapi tidak menggantikan penuntutan pidana. Sistem peradilan anak terutama menggunakan tindakan perlindungan dan pendidikan berdasarkan undang-undang 10 Agustus 1992 sebagaimana diubah. Tindakan dapat mencakup teguran, bantuan pendidikan, kerja sosial tanpa bayaran, penempatan keluarga dengan pengawasan, atau penempatan di pusat khusus. Catatan pidana anak tidak diperlakukan seperti catatan pidana orang dewasa biasa. Pelanggaran lalu lintas mencakup mengemudi saat terpengaruh alkohol, menolak tes, mengebut secara berbahaya, dan menggunakan perangkat seluler saat mengemudi. Batas alkohol umum adalah 0.25 mg per liter napas, sedangkan batas untuk kelompok khusus adalah 0.1 mg. Mulai dari 0.55 mg per liter, hukum menetapkan denda EUR 500 hingga EUR 10,000, enam poin, pencabutan langsung SIM, dan kemungkinan penjara 8 hari hingga 3 tahun. Akses sistem dengan cara curang, phishing, ransomware, pelanggaran identitas, dan kejahatan alat pembayaran termasuk dalam kerangka kejahatan digital dan dapat diselidiki unit khusus kejahatan siber.