Media di Luksemburg

Luksemburg tidak memiliki satu otoritas yang bertanggung jawab atas semua bentuk media. Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique di lingkungan Kementerian Negara menangani kebijakan media, konsesi, pendanaan publik, dan dukungan pers. ALIA, lembaga administrasi publik independen, mengawasi televisi, radio, layanan video sesuai permintaan, dan platform berbagi video, termasuk aturan komunikasi komersial, martabat manusia, survei politik, anak di bawah umur, dan klasifikasi film. Conseil de Presse mendukung swa-regulasi pers melalui kartu pers, daftar jurnalis profesional, kode etik, mediasi, dan prosedur pengaduan. Sektor pers dan audiovisual beroperasi menurut aturan berbeda. Konstitusi melindungi kebebasan pers dan berekspresi serta melarang sensor. Undang-undang Kebebasan Pers mengatur publikasi dan memberi individu atau organisasi yang terdampak hak jawab jika terbitan berkala atau publikasi daring menyebut nama atau dengan jelas mengidentifikasi mereka. Permintaan gratis biasanya harus dikirim melalui surat tercatat dalam 90 hari sejak publikasi; jawaban daring harus diterbitkan dalam tiga hari kerja jika persyaratan hukum terpenuhi. Jurnalis dapat melindungi sumber rahasia dan menolak perubahan penting yang dibuat atas nama mereka. Sejak undang-undang yang berlaku 2 Agustus 2026, jurnalis profesional juga dapat meminta akses ke dokumen administrasi untuk misi informasi yang berkepentingan publik. Radio dan televisi yang disalurkan secara terestrial, melalui kabel, atau satelit umumnya memerlukan konsesi. Layanan radio lokal dan jaringan radio dipilih melalui panggilan publik dan permohonan elektronik ke ALIA. Lanskap radio Luksemburg mencakup layanan lokal, regional, dan nasional. Média de service public 100,7 adalah lembaga layanan publik independen yang menyediakan informasi, budaya, dan hiburan tanpa iklan dalam siaran atau situsnya; RTL dan CLT-UFA juga memiliki kewajiban layanan publik berdasarkan pengaturan negara terpisah. Layanan DAB+ menggunakan multiplex nasional, dengan izin yang dapat diperpanjang selama sepuluh tahun dan biaya yang bergantung pada multiplex serta model kontrak. Video sesuai permintaan atau VOD memungkinkan pengguna memilih konten katalog pada waktu yang mereka inginkan di bawah tanggung jawab editorial. Penyedia VOD yang berbasis di Luksemburg harus memberi tahu menteri media paling lambat 20 hari sebelum layanan dimulai serta memberi ALIA akses atau informasi pengawasan yang diminta. Berdasarkan bukti yang tersedia, tidak ada satu platform streaming nasional yang didirikan di Luksemburg; pengguna umumnya mengakses layanan melalui internet, kabel, satelit, terestrial, dan kontrak penyedia, termasuk langganan atau paywall. Layanan asing umumnya mendapat manfaat dari prinsip negara asal Eropa, dengan tunduk pada pembatasan yang sah. Digital Services Act atau DSA berlaku bagi platform sosial, forum, layanan hosting, marketplace, dan mesin pencari. Autorité de la concurrence bertindak sebagai Koordinator Layanan Digital nasional Luksemburg. Pengguna dapat melaporkan konten ilegal kepada platform dan mengajukan pengaduan melalui prosedur DSA; Komisi Eropa mengawasi platform dan mesin pencari yang sangat besar. BEE SECURE dan KJT menjalankan saluran penanda tepercaya untuk konten yang diduga ilegal pada layanan seperti Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, dan OnlyFans. Platform memutuskan apakah konten yang dilaporkan akan dihapus atau diblokir, sedangkan pengguna terdampak dapat menggunakan pengaduan internal, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tersertifikasi, atau pengadilan. Penggunaan media juga melibatkan data pribadi, hak atas gambar, hak cipta, dan perlindungan anak. Gambar orang yang dapat dikenali merupakan data pribadi, sehingga publikasi profesional atau institusional memerlukan dasar perlindungan data yang sesuai, transparansi, dan penghormatan terhadap hak orang terdampak; izin untuk merekam dan izin untuk menerbitkan adalah dua hal terpisah. Hak cipta dan hak terkait melindungi gambar, video, serta audio pihak ketiga, sehingga mengunggah ulang atau menyiarkannya tidak otomatis diperbolehkan. Konten audiovisual berbahaya harus disajikan dengan cara yang biasanya mencegah anak melihat atau mendengarnya, menggunakan langkah seperti pembatasan waktu, pemeriksaan usia, dan kontrol orang tua. Perlindungan paling ketat berlaku untuk pornografi dan kekerasan tanpa alasan. Usulan batas usia media sosial dan aturan persetujuan orang tua masih merupakan rancangan undang-undang, bukan hukum yang berlaku. Iklan harus dapat dikenali dan tidak boleh menggunakan teknik bawah sadar, merendahkan martabat manusia, atau mendiskriminasi. Sponsorship dan penempatan produk tidak boleh merusak independensi editorial dan umumnya harus diidentifikasi. Iklan televisi dan teleshopping tidak boleh melebihi 20 persen dalam masing-masing periode 06.00–18.00 dan 18.00–24.00. Iklan tembakau di radio dilarang, dan 100,7 tidak menayangkan iklan. Pengaduan tentang konten pers dapat diajukan ke Conseil de Presse, sedangkan pengaduan tentang layanan audiovisual, VOD, platform berbagi video, klasifikasi film, dan survei politik ditujukan ke ALIA. Conseil de Presse dapat menolak atau menerima pengaduan, mengeluarkan rekomendasi, atau menjatuhkan teguran publik maupun pribadi. Audiovisual Centre of Luxembourg, CNA, menerima karya audiovisual, suara, dan multimedia terkait Luksemburg yang wajib diserahkan secara hukum, termasuk streaming dan unduhan web. Penyerahan biasanya harus dilakukan dalam 12 bulan setelah karya tersedia untuk publik atau produksi selesai, dan tidak dipungut biaya. Luksemburg juga memberikan dukungan pers yang netral terhadap teknologi bagi media cetak dan daring yang memenuhi syarat, termasuk pluralisme, konten editorial, pelabelan konten berbayar, aksesibilitas, literasi media, dan perlindungan terhadap konten pengguna ilegal. Dukungan media warga dapat mencakup proyek ASBL atau yayasan dengan partisipasi warga sukarela dan sedikitnya dua pegawai setara penuh waktu, termasuk sedikitnya satu jurnalis profesional. Reformasi yang diusulkan bernama Projet de loi 8625 masih ditinjau komite parlemen pada September 2026 sehingga belum mengubah kerangka kelembagaan yang berlaku.