Maladewa tidak menggunakan satu kodifikasi hukum perdata bergaya kontinental yang terpadu. Hak dan kewajiban perdata bersumber dari Konstitusi, undang-undang khusus, peraturan, aturan pengadilan, dan perjanjian yang sesuai dengan batas hukum dan Syariah yang berlaku. Konstitusi melindungi hak warga negara Maladewa untuk memperoleh, memiliki, mewarisi, dan mengalihkan properti. Properti pribadi dilindungi, sedangkan pengambilalihan wajib memerlukan tujuan publik, dasar hukum, perintah pengadilan, serta kompensasi yang adil dan memadai. Civil Court menangani sebagian besar sengketa perdata, termasuk perjanjian, utang, pembayaran, properti, warisan, kompensasi, pengusiran, hipotek, dan pengesahan dokumen. Family Court menangani perkawinan, perceraian, hak asuh, pemeliharaan, perwalian, paternitas, dan hubungan orang tua-anak. Magistrate Courts menangani perkara perdata dan keluarga yang ditugaskan ke wilayah yudisialnya, sedangkan High Court dan Supreme Court menangani perkara dalam yurisdiksi masing-masing. Registrar, Male' Municipality, dewan pulau atau kota, serta saluran oneGov juga menjalankan fungsi pendaftaran dan administrasi. Civil Procedure Code 32/2021 mencakup tahap praperadilan, sidang, bukti, putusan, perintah pengadilan, dan pelaksanaan. Karena itu, gugatan perdata dapat melibatkan pengajuan, penyampaian dokumen, bukti, keputusan, dan pelaksanaan, tetapi langkah tepatnya bergantung pada gugatan serta pengadilannya. Biaya dan durasi berbeda menurut perkara dan pengadilan; tidak ada satu tarif atau jadwal umum yang berlaku untuk semua perkara perdata. Bantuan hukum negara terutama mendukung orang yang tidak mampu membayar bantuan hukum, tetapi cakupan hukum perdatanya untuk perkara tertentu perlu dipastikan. Hukum kontrak lebih terfragmentasi daripada sistem pengadilan. Sengketa dapat menyangkut perjanjian pribadi atau publik, barang dan jasa, pembayaran, utang, bunga, atau hipotek. Undang-undang, peraturan, perjanjian, dan batas Syariah yang berlaku menentukan hasilnya; arbitrase berdasarkan Arbitration Act 10/2013 dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Pendaftaran properti, pengalihan tanah, sewa, kepemilikan bersama, dan hipotek mengikuti Maldivian Land Act 1/2002 serta prosedur terkait. Perkara keluarga dan warisan dapat memerlukan dokumen Family Court atau Civil Court, dan bagian warisan atau batas wasiat mungkin memerlukan analisis berbasis Syariah atau perintah pengadilan.
Hukum perdata di Maladewa
Hukum perdata di Maladewa mengatur hubungan hukum antara orang dan organisasi, termasuk kontrak, properti, urusan keluarga, warisan, tanggung jawab, dan proses pengadilan. Sistemnya mengacu pada Konstitusi, undang-undang, peraturan, serta Syariah Islam dalam batas konstitusional Pasal 10. Pengadilan dan otoritas berbeda menangani perkara berbeda, sehingga prosedur yang tepat bergantung pada pokok masalah dan lokasi.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.