Hukum pidana di Maladewa

Konstitusi Maladewa melindungi jaminan prosedur pidana, termasuk proses peradilan terbuka yang adil dalam waktu wajar, praduga tak bersalah, akses bantuan hukum dalam perkara pidana serius bagi terdakwa yang tidak mampu membayar, dan perlindungan dari perlakuan melawan hukum. Undang-Undang KUHP 9/2014 mulai berlaku pada 16 July 2015 dan terakhir diamendemen dalam catatan penelitian melalui Amendemen Keenam yang disahkan pada 17 December 2024. Prinsip Syariah juga memengaruhi KUHP dan sejumlah sanksi. Undang-Undang Hukum Acara Pidana 12/2016 mengatur prosedur pidana sejak 2 July 2017. Undang-undang ini mencakup pelaporan dan penyelidikan, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, bukti, pilihan penuntutan, teguran bersyarat, kesepakatan pengakuan bersalah, dan banding. Undang-Undang Pembuktian 11/2022 menyediakan kerangka pembuktian yang lebih luas. Pengakuan atau bukti lain yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat diterima. Maldives Police Service, yang umum disebut MPS, menerima laporan di seluruh negeri dan melakukan penyelidikan, penangkapan, serta kepolisian khusus, termasuk urusan siber dan lalu lintas. Kejahatan dapat dilaporkan melalui kanal pelaporan MPS, tip kejahatan, atau layanan Scam Check; 911 adalah nomor darurat dan 332 2111 nomor non-darurat. Kantor Jaksa Agung, atau PGO, meninjau bukti, memilih dan mengajukan dakwaan, melakukan penuntutan, dapat menghentikan perkara sebelum putusan, menangani banding, dan memeriksa legalitas tindakan penyidikan sementara. Jalur umumnya adalah penyelidikan, peninjauan bukti dan dakwaan oleh PGO, lalu proses di pengadilan. Criminal Court, yang juga disebut Jinaaee Court, menangani yurisdiksi pidana utama; High Court dan Supreme Court menangani banding atau peninjauan akhir. Lethun adalah arsip resmi hukum dan putusan. Orang yang ditangkap di Maladewa umumnya harus dibawa ke hadapan hakim dalam 24 jam; perkara terorisme dapat mengizinkan hingga 48 jam berdasarkan aturan yang berlaku. Orang yang ditangkap berhak mendapat informasi tentang penangkapan, menghubungi kerabat, teman, atau pengacara sebelum diperiksa, menjalani pemeriksaan medis atas permintaan, diperlakukan secara manusiawi, dan tetap diam saat pemeriksaan setelah diberi tahu tentang hak tersebut. Habeas corpus menyediakan cara hukum untuk menggugat penahanan yang melawan hukum. Bantuan hukum negara tidak otomatis tersedia untuk setiap laporan atau perkara pidana. Kantor Jaksa Agung menyediakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Bantuan Hukum dan uji kemampuan ekonomi, sedangkan Konstitusi memberikan penasihat hukum dalam perkara pidana serius bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Sanksi bergantung pada tindak pidana dan hukum yang berlaku. Sanksi dapat berupa penjara, tahanan rumah, pembuangan, denda, dan hukuman menurut undang-undang lainnya. Hukuman mati belum dihapuskan dalam hukum; catatan penelitian menyatakan bahwa dalam praktik pemerintah hukuman itu terbatas pada kasus pembunuhan, tunduk pada banding otomatis dan pengesahan Supreme Court, dengan grasi presiden berlaku dalam kerangka Syariah. Maldives Correctional Service mengelola pemenjaraan, rehabilitasi, dan pembebasan bersyarat melalui fasilitas termasuk Maafushi, Malé, dan Asseyri. Undang-undang khusus mengubah aturan untuk keadaan tertentu. Undang-Undang Narkoba 17/2011 mendukung jalur Drug Court untuk penggunaan narkoba, perdagangan narkoba, dan tindak pidana terkait ketergantungan, dengan pengecualian serius berdasarkan pasal 36. Undang-Undang Tindak Pidana Seksual 17/2014 dan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga 3/2012 menetapkan perlindungan dan prosedur khusus. Undang-Undang Pencegahan Terorisme 10/1990 menetapkan aturan khusus terorisme, termasuk pengecualian penahanan yang disebutkan di atas. Undang-Undang Lalu Lintas Jalan 5/2009 mencakup perilaku seperti mengabaikan rambu, tidak memberi jalan, parkir berbahaya, mengebut, menggunakan telepon genggam saat mengemudi, dan mengoperasikan kendaraan yang tidak laik; konsekuensi pidana bergantung pada perilaku, cedera, kerusakan, dan ketentuan tindak pidana yang berlaku. Dasbor MPS mencatat 2,081 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2026, yakni 23.9% dari kasus yang ditampilkan, tetapi angka itu bukan tingkat kejahatan umum. Undang-Undang Peradilan Anak 18/2019 menetapkan sistem peradilan anak terpisah untuk orang di bawah 18 tahun. Anak di bawah 15 tahun tidak dikenai hukuman pengadilan biasa. Sistem ini mengutamakan kesejahteraan anak, rehabilitasi, reintegrasi, dan diversi, serta menjadikan penangkapan atau penahanan sebagai upaya terakhir untuk waktu sesingkat yang diperlukan. Juvenile Court, Department of Juvenile Justice, kepolisian khusus, dan jaksa anak bekerja bersama layanan pengawasan, pemasyarakatan, dan fasilitas tempat tinggal atau rumah singgah. Anak memperoleh bantuan hukum, dan yurisdiksi Juvenile Court dimulai sejak tahap penyelidikan berdasarkan amendemen 2020. Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang hukuman mati bagi anak. Korban dapat melaporkan tindak pidana kepada MPS, dan PGO diharapkan mendukung korban serta saksi selama proses pidana. Layanan eDhoroashi Victim, Mental Health and Victim Support serta undang-undang khusus tindak pidana seksual dan kekerasan dalam rumah tangga menyediakan jalur tambahan. Kompensasi atau restitusi tidak diatur oleh satu aturan seragam untuk semua perkara; kelayakan dan tenggat bergantung pada tindak pidana serta hukum yang berlaku. Hukum pidana digital berkembang melalui Amendemen Keenam KUHP pada 2024, yang mencakup perilaku seperti akses sistem tanpa izin, penyadapan data, gangguan sistem, penyalahgunaan komputer, kekerasan siber, pemalsuan komputer, penipuan atau kecurangan komputer, dan pelanggaran hak cipta. MPS Cyber Crime Centre dan fungsi Digital Data and Technology menangani kepolisian terkait. Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber NCSA belum berlaku menurut catatan penelitian dan bukan dasar hukum saat ini. Layanan polisi dan penuntutan tersedia di seluruh negeri, tetapi perjalanan, pengacara, dan biaya prosedural dapat lebih sulit di luar Malé karena akses dan sumber daya antar-pulau berbeda. Catatan penelitian tidak menetapkan daftar biaya seragam atau perkiraan umum durasi prosedur pidana yang dapat diandalkan. Dasbor MPS mencantumkan 2,387 kasus pencurian, 1,874 kasus narkoba, 453 kasus penyerangan, 186 kasus tindak pidana seksual, dan 105 kasus perampokan pada 2026; angka ini menggambarkan laporan yang ditampilkan dan tidak boleh dianggap sebagai ukuran prevalensi yang lengkap.