Hukum pidana di Malaysia

Hukum pidana Malaysia terutama didasarkan pada undang-undang federal, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code) serta undang-undang mengenai narkoba, korupsi, lalu lintas, senjata, imigrasi, dan tindak pidana tertentu lainnya. Konstitusi Federal dan aturan acara pidana memberikan perlindungan penting, sementara beberapa tindak pidana mungkin tunduk pada undang-undang negara bagian atau undang-undang khusus tambahan. Perkara pidana biasanya dimulai dengan pengaduan, laporan polisi, penyelidikan, atau penangkapan. Penyidik mengumpulkan keterangan dan bukti, lalu penuntut memutuskan apakah dakwaan perlu diajukan. Laporan polisi itu sendiri bukan bukti bahwa orang yang dilaporkan bersalah. Orang yang ditangkap harus diberi tahu, dengan cara yang diizinkan oleh keadaan, alasan penangkapannya dan sebaiknya meminta untuk menghubungi pengacara serta anggota keluarga. Hak atas perwakilan hukum dan waktu akses yang memungkinkan dalam praktik dapat bergantung pada tahap dan keadaan, sehingga bantuan hukum secepatnya penting. Jika polisi perlu menahan seseorang lebih lama daripada jangka awal yang diizinkan setelah penangkapan, mereka dapat meminta perintah penahanan lanjutan dari pengadilan (remand). Hakim magistrat mempertimbangkan permintaan itu, dan remand bukanlah putusan bahwa orang tersebut bersalah. Jaminan (bail) memungkinkan orang yang didakwa tetap berada di luar tahanan selama perkara berlangsung, dengan tunduk pada persyaratan dan keputusan pengadilan. Beberapa dakwaan memiliki aturan jaminan yang lebih ketat atau mungkin tidak dapat dijaminkan, dan penjamin dapat diwajibkan. Dalam persidangan, penuntut harus membuktikan dakwaan sesuai standar pembuktian pidana yang diwajibkan. Orang yang didakwa dapat menggugat bukti, memeriksa silang saksi melalui prosedur yang semestinya, mengajukan pembelaan, dan menerima putusan dari pengadilan. Malaysia memiliki Pengadilan Magistrat, Pengadilan Sesi, dan Pengadilan Tinggi untuk berbagai perkara pidana, sedangkan pengadilan yang lebih tinggi memeriksa banding dan proses lainnya. Penuntutan biasanya dilakukan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum (Deputy Public Prosecutor), yang sering disebut DPP. Jika dinyatakan bersalah, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman seperti penjara, denda, hukuman cambuk jika diizinkan oleh hukum, atau perintah sah lainnya. Hukuman bergantung pada tindak pidana, fakta, undang-undang, dan penilaian pengadilan. Tindak pidana narkoba, kejahatan terorganisasi, keamanan nasional, korupsi, pelanggaran imigrasi, dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dapat memiliki prosedur khusus atau konsekuensi serius. Seseorang sebaiknya tidak hanya mengandalkan penjelasan umum ketika polisi menyita barang, mengambil keterangan, atau mengeluarkan dakwaan.