Politik di Malta

Konstitusi Malta menyediakan kerangka bagi kewenangan publik, hak-hak dasar, dan supremasi hukum. Presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memimpin Pemerintah dan Parlemen membuat undang-undang. Pengadilan menjalankan kekuasaan kehakiman dan meninjau sengketa hukum dalam peran konstitusionalnya. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan akuntabilitas publik bergantung pada tetap terpisahnya tanggung jawab tersebut. House of Representatives, atau Dewan Perwakilan, adalah badan legislatif nasional Malta. Pemilihan umum menentukan susunan anggotanya yang terpilih dan dengan demikian memengaruhi partai atau koalisi mana yang dapat membentuk Pemerintah. Pemilihan Parlemen Eropa memilih perwakilan Malta di Parlemen Eropa. Dewan Lokal (Local Councils) menangani urusan yang diberikan kepada pemerintahan lokal, sedangkan referendum memungkinkan pemilih menjawab pertanyaan tertentu secara langsung. Pemilihan umum, pemilihan Parlemen Eropa, dan pemilihan lokal menggunakan sistem suara tunggal yang dapat dialihkan (Single Transferable Vote), yang memungkinkan pemilih mengurutkan kandidat, bukan hanya memilih satu kandidat. Referendum menggunakan suara ya atau tidak. Dengan demikian, partisipasi politik mencakup pemerintahan kelembagaan dan pilihan elektoral. Aturan yang berlaku bergantung pada jenis pemilihan atau referendum, termasuk kelayakan, pendaftaran, dokumen pemungutan suara, pengaturan tempat pemungutan suara, dan penghitungan suara. Memahami politik di Malta memerlukan pembedaan antara pemerintahan nasional, perwakilan Eropa, administrasi lokal, dan pemungutan suara langsung atas proposal tertentu.