Hukum ketenagakerjaan di Maroko

Hukum ketenagakerjaan Maroko mengatur sebagian besar hubungan kerja di sektor swasta. Kerangka utamanya umum disebut Code du travail, atau Kode Ketenagakerjaan, dan diterapkan bersama kontrak kerja, perjanjian bersama, serta aturan mengikat lainnya. Hubungan kerja ada ketika seseorang bekerja di bawah arahan pemberi kerja dengan imbalan upah. Kenyataan hukumnya lebih penting daripada nama yang diberikan pada pengaturan tersebut, sehingga menyebut seseorang sebagai pekerja mandiri saja tidak menentukan persoalannya. Contrat de travail dapat berlaku tanpa batas waktu atau untuk jangka waktu tertentu. Kontrak tanpa batas waktu umum dikenal sebagai CDI, sedangkan kontrak berjangka disebut CDD dan umumnya ditujukan untuk situasi yang membenarkan jangka waktu terbatas. Kontrak sebaiknya menjelaskan ketentuan penting, termasuk pekerjaan, tempat kerja, upah, jadwal, dan tanggal mulai. Dokumen tertulis sangat berguna karena membantu kedua pihak membuktikan apa yang disepakati. Pemberi kerja wajib menyediakan kondisi kerja yang sesuai hukum, menghormati kewajiban dasar kesehatan dan keselamatan, serta menghindari perlakuan berbeda yang dilarang. Pekerja wajib menjalankan tugasnya, mengikuti instruksi yang sah, dan mematuhi aturan tempat kerja. Catatan upah, dokumen cuti, catatan kehadiran, dan pendaftaran jaminan sosial dapat menjadi bukti penting. Perwakilan pekerja, serikat pekerja, perjanjian bersama, dan inspektur ketenagakerjaan juga dapat memengaruhi penerapan aturan di tempat kerja. Hubungan kerja dapat berakhir karena pengunduran diri, kesepakatan, berakhirnya kontrak berjangka yang sah, pensiun, atau pemecatan. Pemecatan biasanya membutuhkan alasan yang sah dan prosedur yang benar, dan aturan khusus mungkin berlaku untuk pelanggaran berat atau pengurangan tenaga kerja secara kolektif. Perselisihan ketenagakerjaan dapat dimulai dengan pembicaraan internal, pengaduan tertulis, dukungan serikat pekerja, atau menghubungi layanan inspeksi ketenagakerjaan. Jika tidak ditemukan penyelesaian, pengadilan yang berwenang dapat memeriksa fakta, dokumen, prosedur, dan pemulihan yang diminta.