Pemilihan umum di Maroko

Maroko menyelenggarakan pemilihan umum dalam kerangka monarki konstitusional. Warga memilih para wakil, tetapi lembaga terpilih beroperasi berdampingan dengan Raja serta badan negara lain yang diangkat atau independen. Pemilihan nasional langsung yang utama memilih anggota House of Representatives, majelis rendah Parlemen. Partai bersaing melalui daftar calon di daerah pemilihan, dan kursi dibagikan berdasarkan sistem pemilihan yang berlaku. House of Councillors, majelis tinggi Parlemen, dibentuk melalui pemilihan tidak langsung. Anggotanya mewakili dewan wilayah serta berbagai kelompok profesional, ekonomi, dan sosial, bukan dipilih dalam satu pemungutan suara langsung nasional. Pemilihan komunal dan regional memilih dewan yang bertanggung jawab atas sejumlah urusan lokal dan regional. Pemungutan suara ini dapat memengaruhi prioritas pembangunan, fasilitas setempat, perencanaan, ruang publik, serta kerja sama dengan administrasi kewilayahan. Partai politik menyelenggarakan kampanye, mencalonkan kandidat, dan menyampaikan program. Aturan dapat mengizinkan sebagian calon ikut tanpa menjadi anggota partai, tetapi partai merupakan penghubung utama antara pemilih, dewan terpilih, Parlemen, dan pembentukan pemerintahan. Pemilih biasanya harus memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih yang sesuai. Lokasi tempat pemungutan suara ditentukan oleh pendaftaran, sehingga memeriksa rincian pendaftaran sebelum memilih merupakan langkah praktis yang penting. Di tempat pemungutan suara, pemilih mengonfirmasi identitas, menerima bahan pemungutan suara resmi, memilih sesuai tata cara yang ditetapkan, dan memasukkan surat suara ke kotak suara. Kerahasiaan melindungi kebebasan pilihan setiap pemilih, sementara petugas pemilu dan pengamat yang berwenang membantu menjaga ketertiban pemungutan dan penghitungan suara. Hasil pemilu menentukan pihak yang memperoleh kursi, tetapi tidak selalu memberi satu partai kendali penuh. Partai mungkin membutuhkan koalisi untuk membentuk mayoritas pemerintahan atau memilih pimpinan dewan komunal atau regional. Pemilihan umum membuka peluang bagi partisipasi damai, keterwakilan, dan akuntabilitas. Keterbatasannya mencakup partisipasi yang tidak merata, pembagian kursi yang rumit, janji kampanye yang bersifat umum, dan kenyataan bahwa badan terpilih tidak mengendalikan semua bagian sistem politik Maroko.