Pajak di Mauritania

Mauritania memiliki sistem perpajakan deklaratif. Wajib pajak atau usaha melaporkan penghasilan, transaksi, atau kegiatan kena pajak, lalu otoritas pajak menetapkan atau memverifikasi kewajibannya. Direction Générale des Impôts (DGI) mengelola pendaftaran, nomor identifikasi pajak (NIF), penetapan, penagihan, audit, dan keberatan administratif berdasarkan Code Général des Impôts (CGI). Trésor Public dan Receveur des impôts menerima pembayaran. Douanes mengelola bea impor dan ekspor, sementara commune memungut pajak dan biaya lokal. Aturan pajak nasional umumnya berlaku di seluruh Mauritania; pungutan lokal dapat berbeda antarkota. Mata uang yang digunakan dalam aturan perpajakan adalah ouguiya Mauritania (MRU). Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan kena pajak biasanya memulai dengan deklarasi keberadaan dan pendaftaran NIF. DGI Téléservices, yang juga disebut STT, menyediakan layanan daring untuk pelaporan dan pembayaran pajak, akses ke berkas pajak, keberatan, dan rencana pembayaran. Usaha harus aktif memverifikasi NIF pemasok sebelum menganggap suatu biaya dapat dikurangkan sebagai biaya usaha. Usaha yang menyelenggarakan pembukuan harus memakai rekening bank usaha terpisah dan metode pembayaran yang dapat dilacak berdasarkan aturan keuangan tambahan 2026. Penghasilan kerja dikenai ITS, yaitu pajak atas gaji, pensiun, dan anuitas. Dasar kena pajak dimulai dari total kompensasi dan menambahkan 40% tunjangan natura, lalu mengurangi iuran pensiun atau sosial wajib serta tunjangan yang berlaku. Tunjangan bulanan sebesar 6.000 MRU berlaku, dan tunjangan tertentu dibatasi 1.000 MRU. Tarif bulanan adalah 15% sampai 9.000 MRU, 25% untuk bagian di atas 9.000 sampai 21.000 MRU, dan 40% untuk bagian di atas 21.000 MRU. Rumus perhitungannya adalah RI dikalikan 15%, RI dikalikan 25% dikurangi 900, dan RI dikalikan 40% dikurangi 4.050, dengan RI sebagai penghasilan bulanan kena pajak. Pemberi kerja memotong pajak dari setiap pembayaran, membayarnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan menyerahkan laporan gaji tahunan paling lambat 15 Februari. Penghasilan dari sewa atau properti lainnya, termasuk keuntungan dari penjualan properti, dikenai IRF sebesar 10%. Deklarasi dan pembayaran tahunan jatuh tempo paling lambat 1 Maret tahun berikutnya. Pemotongan atas sewa sebesar 18%, terdiri atas IRF 10% dan contribution foncière 8%; jumlah yang dipotong dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dividen, bunga, dan keuntungan modal dikenai IRCM sebesar 10%. IRCM dilaporkan dan dibayar setiap triwulan paling lambat 15 Januari, 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober. Perusahaan dan badan hukum lainnya umumnya dikenai IS. Dasar pajak mengikuti aturan teritorial yang terkait dengan kantor pusat atau tempat usaha utama perusahaan di Mauritania. Dalam rezim réel normal, yang umumnya digunakan jika omzet lebih dari 5.000.000 MRU, perusahaan membayar jumlah yang lebih besar antara 25% laba bersih atau 2% produk kena pajak, dengan minimum 100.000 MRU. Dalam rezim réel intermédiaire untuk omzet 3.000.000 sampai 5.000.000 MRU, perbandingannya adalah 25% laba atau 2,5% dasar omzet. Perikanan komersial memiliki rezim khusus. IBAPP berlaku bagi orang perseorangan atau badan hukum yang tidak berada dalam rezim IS. Rezim réel normal umumnya berlaku untuk omzet lebih dari 5.000.000 MRU dan rezim réel intermédiaire untuk omzet 3.000.000 sampai 5.000.000 MRU. Dalam rezim pembukuan aktual ini, pajak adalah jumlah yang lebih besar antara 30% laba atau 2,5% produk kena pajak, dengan minimum 125.000 MRU untuk rezim normal dan 75.000 MRU untuk rezim menengah. Rezim forfait berlaku untuk omzet di bawah 3.000.000 MRU dan dihitung sebesar 3% omzet. Deklarasi IBAPP tahunan jatuh tempo paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Untuk IS dan IBAPP rezim aktual, pembayaran biasanya dibagi menjadi 40% paling lambat 31 Maret, 30% paling lambat 30 Juni, dan sisa 30% paling lambat 30 September. Wajib pajak forfait membayar saat mengajukan deklarasi. Berkas perusahaan rintisan atau importir mungkin memerlukan uang muka 30.000 MRU. Kegiatan impor dan ekspor juga dapat memerlukan uang muka 2% dari nilai pabean ditambah bea yang terutang selain TVA; uang muka ini dapat dikreditkan. TVA berlaku atas barang, jasa, dan impor kena pajak. Pendaftaran dan faktur umumnya dimulai saat omzet tahunan mencapai setidaknya 3.000.000 MRU. Wajib pajak di bawah ambang tersebut biasanya harus tetap terdaftar setidaknya dua tahun sebelum mengajukan penghapusan pendaftaran. Importir memiliki kewajiban TVA tanpa memandang omzet. Tarif standar adalah 16%, sedangkan ekspor barang dan jasa dikenai tarif 0%. Usaha terdaftar dapat mengkreditkan TVA atas input dan impor usaha yang terdokumentasi, sesuai bukti yang disyaratkan dan sertifikat TVA. Pelaporan dan pembayaran jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya, dan TVA impor harus dibayar sebelum barang dilepas. Penyedia asing tanpa tempat usaha di Mauritania umumnya memerlukan perwakilan lokal, pendaftaran NIF, serta pelaporan dan pembayaran TVA bulanan. Untuk layanan digital, aturan keuangan tambahan 2026 dapat menganggap penggunaan di Mauritania terbukti melalui faktor seperti pelanggan lokal, alamat penagihan, alat pembayaran, alamat IP, atau nomor telepon setempat. Penyedia atau platform digital nonresiden mungkin harus mendaftar dan memungut TVA dari konsumen. Platform bertanggung jawab jika mengendalikan harga, pembayaran, atau ketentuan kontrak. Bank, lembaga pembayaran, dan lembaga uang elektronik memberikan data transaksi bulanan kepada DGI. Setelah peringatan, ketidakpatuhan dapat menyebabkan pemblokiran akses atau pembayaran maupun penghapusan dari layanan terkait. Pungutan lain berlaku untuk kegiatan tertentu. Tarif TOF normal adalah 16%, sementara komisi transfer dompet digital, penarikan tunai, dan pembayaran dikenai 20%. TTE yang diperkenalkan oleh undang-undang keuangan 2026 sebesar 0,1% dari transaksi bruto, dengan batas 200 MRU per transaksi. Sistem ini menerapkan komisi agen 10%. Badan publik dan transaksi kemanusiaan dikecualikan, demikian pula transaksi perorangan di bawah 5.000 MRU. Perusahaan pemungut membayar TTE paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak asuransi umumnya 10%, 5% untuk asuransi laut, dan 0,1% untuk asuransi kredit ekspor. Pajak pemagangan berlaku berdasarkan rezim aktual dengan dasar penggajian tahun sebelumnya. Usaha yang meminta pembebasan sebagian atau seluruhnya mengajukan permohonan paling lambat 1 Februari. Patente adalah pajak usaha kota terkait omzet; deklarasinya jatuh tempo 28 Februari dan pembayarannya 30 April. TVM adalah pungutan tahunan dan berlaku, di antara kasus lain, atas kendaraan angkutan dengan berat lebih dari dua ton bersama kewajiban patente. Usaha dalam rezim IBAPP forfait mungkin harus membayar pajak kota bulanan, yang dibayar saat dipungut; ketidakbayaran dapat menambah 50%. Pungutan lokal lain dapat mencakup pajak perumahan, TEOM, biaya wilayah kota, bea pendaftaran, bea materai, bea hipotek, cukai, dan bea pabean yang ditentukan berdasarkan barang serta Code des Douanes. Pajak pemotongan berlaku atas beberapa jenis pembayaran. Pembayaran kepada profesi liberal residen umumnya dikenai pemotongan 2,5%. Pembayaran jasa kepada penyedia nonresiden atau tanpa tempat usaha umumnya dikenai 15%, termasuk biaya insidental terkait. Pembayaran oleh Negara dikenai 2%, sedangkan pemotongan sewa 18%. Pembayar menyetorkan jumlah ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemotongan biasanya dapat dikreditkan jika CGI mengizinkannya, tetapi kegagalan menyetorkannya dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan. Keterlambatan pengajuan deklarasi pajak dapat menambah 10% jika keterlambatan kurang dari dua bulan dan 25% jika lebih dari dua bulan. Keterlambatan deklarasi TVA yang menunjukkan pajak nol atau kredit dapat dikenai 2.000 MRU per bulan, meningkat menjadi 10.000 MRU jika omzet tahun sebelumnya lebih dari 30.000.000 MRU. Setelah pemberitahuan pembayaran, masa pembayaran dapat menjadi tiga hari kerja. Penipuan pajak dapat dikenai denda 50.000 sampai 1.000.000 MRU dan pidana penjara enam sampai 24 bulan. NIF atau laporan pemasok yang hilang atau keliru dapat memicu denda 1% dari jumlah terkait, dengan minimum 75.000 MRU. Badan hukum yang bebas pajak harus melaporkan pemasok paling lambat 31 Maret jika omzet tahunan dengan satu pemasok melebihi 500.000 MRU. Audit lapangan DGI umumnya berlangsung paling lama tiga bulan. Masa ini dapat diperpanjang jika dokumen tidak lengkap, terdapat persoalan harga transfer, atau diperlukan bantuan administrasi internasional. Wajib pajak dapat mengajukan réclamation kepada DGI, Domaines, atau Maire, tergantung jenis pajaknya. Masa keberatan normal adalah tiga bulan, dan otoritas memiliki tiga bulan untuk memutuskan. Tidak adanya jawaban dianggap sebagai tacite rejection. Penangguhan pembayaran mensyaratkan pembayaran jumlah yang tidak disengketakan dan jaminan untuk jumlah yang disengketakan; perkara dapat dilanjutkan ke commission paritaire dan Chambre civile. Pengembalian TVA dapat memerlukan waktu sampai tiga bulan sejak keputusan yang menyetujuinya. Mauritania mengenakan pajak atas keterkaitan sumber penghasilan asing sesuai aturan teritorial CGI. Perusahaan asing yang memperoleh penghasilan dari sumber Mauritania dapat dikenai pajak di Mauritania, dan jasa yang disediakan nonresiden dapat dikenai pemotongan 15%. Établissement stable umumnya dikenai pajak berdasarkan aturan biasa. Perjanjian pajak dan pengaturan bantuan berlaku dengan negara dan kelompok termasuk Prancis, Senegal, Tunisia, Arab Maghreb Union, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Sudan, Kuwait, dan Aljazair. Pertambangan, hidrokarbon, dan perikanan dapat tunduk pada aturan khusus dalam kode sektor, kontrak, dan undang-undang keuangan. Karena itu, usaha lintas batas perlu memeriksa aturan CGI biasa dan perjanjian atau rezim sektoral yang berlaku.