Politik di Mesir

Mesir adalah republik yang diperintah melalui konstitusi, undang-undang nasional, dan lembaga publik. Kewenangan politik dibagi ke dalam fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial, meskipun pengaruh praktisnya tidak setara. Presiden adalah kepala negara dan tokoh sentral dalam politik nasional. Kepresidenan memengaruhi kebijakan umum, keamanan nasional, hubungan luar negeri, serta pembentukan dan arah pemerintahan. Perdana menteri memimpin Kabinet, yang para anggotanya umumnya disebut menteri. Kementerian menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program dan mengawasi bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan, dan urusan sosial. Parlemen memiliki dua kamar: Dewan Perwakilan, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Majlis al-N النواب, dan Senat, yang dikenal sebagai Majlis al-Shuyukh. Dewan Perwakilan adalah kamar legislatif utama, sementara Senat terutama memberikan kajian dan konsultasi mengenai berbagai urusan publik utama. Partai politik dapat mencalonkan kandidat, mengorganisasi pendukung, dan menyampaikan program politik. Kandidat independen juga dapat berperan, dan partisipasi politik berlangsung dalam aturan yang ditetapkan oleh negara. Pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum. Berbagai badan peradilan menangani sengketa biasa, perkara administratif yang melibatkan otoritas publik, serta pertanyaan tentang kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Mesir dibagi menjadi kegubernuran (muhafazat). Gubernur dan badan eksekutif lokal mengelola administrasi publik di bawah tingkat nasional, tetapi Mesir tetap merupakan negara tersentralisasi dan kewenangan utama pada umumnya tetap berada pada lembaga-lembaga nasional. Politik juga mencakup asosiasi profesi, kelompok masyarakat sipil, diskusi publik, petisi, serta kontak dengan perwakilan atau kantor pemerintah. Saluran-saluran ini dapat mengangkat suatu masalah, tetapi jangkauan praktis dan kebebasan untuk beroperasi memiliki batas. Bagi penduduk, keputusan politik memengaruhi berbagai hal sehari-hari seperti layanan publik, harga, pembangunan, sekolah, transportasi, dan dokumen resmi. Mengetahui apakah suatu masalah menjadi tanggung jawab kementerian, kegubernuran, pemerintah kota, perwakilan, atau pengadilan sering kali merupakan langkah awal yang paling berguna.