Agama di Mozambik

Mozambik adalah negara sekuler. Konstitusi memisahkan negara dari komunitas agama dan melindungi kebebasan untuk menganut agama, berpindah agama, tidak menganut agama, serta beribadah di ruang publik atau pribadi. Konstitusi melarang diskriminasi, penganiayaan, dan perlakuan merugikan berdasarkan kepercayaan, keyakinan, atau praktik agama. Komunitas agama dapat mengorganisasi diri, melakukan kegiatan keagamaan, memiliki properti, dan melindungi tempat ibadah sesuai hukum. Negara juga mengakui kontribusi mereka terhadap toleransi, perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Keberatan berdasarkan hati nurani tersedia dengan syarat yang ditetapkan undang-undang, dan partai politik tidak boleh menggunakan nama atau simbol agama. Sensus resmi 2017 mencatat umat Katolik 27,3%, Muslim 19,1%, Kristen Evangelis dan Pentakosta 16,7%, komunitas Zione atau Sião 16,3%, orang yang menyatakan tidak beragama 13,5%, Anglikan 1,7%, agama lain 4,3%, dan afiliasi yang tidak diketahui 1,2%. Kategori ini memiliki keterbatasan metodologis dan tidak mencatat secara terpisah seluruh bentuk kepercayaan adat atau sinkretis. Komunitas Kristen terdapat di seluruh negeri. Islam memiliki kehadiran sangat kuat di wilayah utara dan pesisir; Cabo Delgado dilaporkan pada 2023 sebagai satu-satunya provinsi dengan mayoritas Muslim, sementara Nampula, Niassa, dan provinsi lain juga memiliki komunitas Muslim yang cukup besar. Wilayah selatan, termasuk Maputo, lebih kuat bercorak Kristen, tetapi kondisi lokal perlu diperiksa untuk komunitas atau layanan tertentu. Lembaga dan komunitas keagamaan umum mencakup Gereja Katolik, Gereja Anglikan, Gereja Presbiterian Mozambik, gereja Metodis, Baptis, dan Advent Hari Ketujuh, gereja independen Afrika, gereja Evangelis, Pentakosta, dan Karismatik, komunitas Sunni dan Muslim lain, kelompok Zione atau Sião, serta komunitas Yahudi, Hindu, dan Baha'i yang lebih kecil. Istilah lokal mencakup igreja untuk gereja, mesquita untuk masjid, culto untuk ibadah, madrassa untuk pendidikan agama Islam, dan Dia da Família sebagai nama resmi 25 Desember. Praktik Kristen dan Muslim juga dapat berdampingan dengan tradisi keluarga dan leluhur; kategori sensus tidak boleh dianggap sebagai gambaran lengkap kombinasi tersebut. Kementerian Kehakiman, Urusan Konstitusional, dan Agama, yang biasa disebut MJCR, merupakan badan negara nasional utama yang terkait dengan registrasi dan pengawasan agama. Berdasarkan posisi hukum yang tersedia pada 2023, kelompok dan organisasi agama dapat didaftarkan melalui MJCR dalam kerangka organisasi nonpemerintah. Permohonan mungkin memerlukan dokumen identitas pemimpin lokal dan, jika relevan, bukti afiliasi internasional. Registrasi berguna secara praktis untuk hal-hal seperti membuka rekening bank, meminta pembebasan bea cukai, atau mendukung permohonan visa, meskipun tidak ada sanksi terhadap kelompok tak terdaftar yang dilaporkan dalam penelitian yang tersedia. Pelaporan keuangan dan penyimpanan catatan juga dapat dipengaruhi oleh aturan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Gereja Katolik juga memiliki status badan hukum melalui perjanjian dengan Takhta Suci. Rancangan undang-undang Dewan Menteri yang diumumkan pada 28 Oktober 2025 mengusulkan penggantian Lei No. 4/71 tentang kebebasan beragama dan beribadah, tetapi tidak boleh dianggap sebagai hukum yang berlaku kecuali telah disahkan. Pendidikan publik secara konstitusional bersifat nonkonfesional, dan pengajaran agama bukan bagian dari sistem sekolah negeri. Organisasi keagamaan dapat mengelola sekolah, gereja, masjid, madrassa, sekolah Minggu, dan pendidikan komunitas lainnya sesuai hukum pendidikan dan persyaratan kelembagaan yang berlaku. Tidak ada satu kurikulum agama nasional yang berlaku di semua sekolah negeri. 25 Desember tercantum dalam daftar hari libur nasional sebagai Dia da Família dan bertepatan dengan Natal bagi komunitas Kristen. Jumat Agung, Paskah, Idulfitri, dan Iduladha tidak tercantum sebagai hari libur negara umum dalam daftar nasional yang ditinjau. Tanggal Muslim mengikuti kalender lunar dan berubah setiap tahun. Pemberi kerja, sekolah, dan lembaga mungkin memiliki pengaturan sendiri, jadi pengumuman hari libur terkini perlu diperiksa untuk tanggal tertentu. Komunitas agama biasanya menyelenggarakan ibadah, doa, khotbah, pengajaran Alkitab atau Al-Qur'an, puasa, sedekah, bantuan komunitas, ziarah, dan perayaan sesuai tradisinya. Sumbangan, persepuluhan, iuran anggota, pelajaran, upacara, dan pemakaman tidak memiliki tarif nasional yang seragam; jumlah dan waktunya bergantung pada komunitas, tempat, dan layanan. Akses juga dapat bergantung pada bahasa, tempat tinggal, usia, gender, harapan keanggotaan, dan situasi keamanan. Konflik dan pengungsian di Cabo Delgado telah memengaruhi bangunan agama, perjalanan, dan akses komunitas. Kekerasan di wilayah tersebut tidak boleh otomatis digolongkan murni sebagai masalah agama karena faktor sosial, politik, dan ekonomi juga berperan. Peristiwa kehidupan agama mencakup baptis, penguatan, Ekaristi, perkawinan, dan pemakaman Kristen; nikah, salat, sunat, dan pemakaman Muslim; serta upacara keluarga atau leluhur. Perkawinan agama atau tradisional harus didaftarkan berdasarkan kerangka Hukum Keluarga. Perkawinan dapat memperoleh akibat hukum sipil melalui transkripsi atau pencatatan dalam registri negara, sehingga upacara saja bukan pengganti yang andal untuk registrasi resmi. Tidak ada otoritas agama, tradisional, lokal, atau administratif yang dapat mengesahkan persatuan yang melibatkan anak, dan perkawinan, persetujuan, pewarisan, serta perlindungan tetap diatur oleh kerangka hukum negara. Dialog antaragama didukung oleh badan dan jejaring seperti Christian Council of Mozambique, yang dikenal sebagai CCM, Islamic Council of Mozambique, yang dikenal sebagai CISLAMO, kepemimpinan Katolik dan Muslim, klub perdamaian, serta organisasi berbasis agama. Kegiatannya mencakup pembangunan perdamaian, toleransi, bantuan sosial, dan dukungan kemanusiaan, termasuk kerja sama terkait pengungsi di Nampula dan Cabo Delgado. Pengaturan ini merupakan kerja masyarakat sipil dan organisasi berbasis agama, bukan satu lembaga agama negara yang wajib diikuti.