Agama di Myanmar

Sensus 2014 mencatat 89.8% beragama Buddha, 6.3% Kristen, 2.3% Muslim, 0.5% Hindu, 0.8% Animis, 0.2% menganut agama lain, dan 0.1% tidak beragama. Sensus tidak menghitung sekitar 1.09 juta orang di Rakhine, yang mayoritas Muslim, sehingga angka nasional tidak lengkap. Perkiraan USCIRF yang lebih baru menunjukkan sekitar 88% penduduk menganut Buddha Theravada, 6% Kristen, dan sekitar 3% Muslim, dengan komunitas Hindu, Yahudi, tradisional Tionghoa, dan Animis yang lebih kecil. Identitas agama sering beririsan dengan etnis dan status politik: umat Kristen banyak terdapat di komunitas Chin, Kachin, Kayin, dan Kayah; umat Muslim mencakup Rohingya, Kamane, dan komunitas keturunan Asia Selatan; komunitas Hindu tampak di tempat seperti Mandalay; praktik nat atau leluhur kerap berdampingan dengan agama Buddha. Kehidupan keagamaan Buddha mencakup dana, yaitu pemberian atau sedekah, sila atau perilaku etis, puja, meditasi, pengajaran Dhamma, pelimpahan jasa, serta penahbisan sementara atau permanen. Sangha adalah komunitas monastik Buddha. Biara, wihara perempuan, pagoda, pusat meditasi, dan jaringan umat awam menyediakan ibadah, pendidikan, dan dukungan sosial. Sangha Maha Nayaka Committee, yang biasa disebut Ma Ha Na, merupakan otoritas monastik Buddha nasional utama dan beranggotakan 47 orang. Komunitas Kristen mencakup gereja Katolik, Anglikan, Baptis, Metodis, Presbiterian, dan Pentakosta. Praktiknya meliputi ibadah Minggu, doa, pengajaran Alkitab atau Sekolah Minggu, baptisan, Ekaristi, pernikahan, dan pemakaman. Komunitas Muslim menggunakan masjid, imam, madrasah, dan asosiasi masyarakat; praktik umum mencakup salat harian dan Jumat, Ramadan, Idulfitri, Iduladha, ketaatan halal, pernikahan nikah, dan ibadah haji. Komunitas Hindu beribadah di kuil, mengikuti pemuka agama, dan merayakan festival kuil serta, jika relevan, Diwali. Lembaga keagamaan mencakup biara Buddha dan sekolah Dhamma, gereja, masjid, madrasah, kuil Hindu, serta lembaga Yahudi, Baha'i, dan masyarakat adat yang lebih kecil. Sistem formal sudah terbentuk, tetapi lembaga minoritas lebih terfragmentasi. Akses dapat bergantung pada township, izin setempat, kondisi keamanan, dokumen identitas, kewarganegaraan, dan aturan lembaga tertentu. Sekolah umum di wilayah mayoritas Buddha dapat memulai kegiatan dengan doa Buddha, sementara kurikulum umum tidak menyediakan pendidikan agama sebagai mata pelajaran terpisah. Sekolah monastik merupakan alternatif atau jalur tambahan yang sudah mapan; laporan 2023 mengidentifikasi 1,484 sekolah semacam itu dengan sekitar 285,000 murid, kira-kira 4% dari populasi usia sekolah. Sekolah monastik terdaftar menggunakan kurikulum sekolah dasar atau menengah pertama negara, disertai budaya dan cara hidup Buddha. Kementerian mendukung pendidikan monastik, sementara State Pariyatti Sasana Universities di Yangon dan Mandalay, International Theravada Buddhist Missionary University, serta ujian Pali, Tipitaka, dan Dhammacariya menyediakan pendidikan Buddha tingkat lanjut. Sekolah teologi Kristen, sekolah Alkitab, Sekolah Minggu, serta pendidikan agama Muslim atau Hindu yang dijalankan masyarakat mengikuti aturan masing-masing lembaga. Pengajaran agama oleh kelompok non-Buddha dibatasi pada bangunan agama yang disetujui, dan laporan menunjukkan adanya pembatasan pengajaran di rumah pribadi. Kalender hari libur umum 2026 mencakup Maha Thingyan pada 11 hingga 19 April, Hari Bulan Purnama Kason pada 30 May, Hari Bulan Purnama Waso dan awal Masa Prapaskah Buddha pada 29 July, Hari Bulan Purnama Thadingyut dan akhir Masa Prapaskah Buddha pada 25 hingga 27 October, Bulan Purnama Tazaungmone pada 23 hingga 24 November, serta Natal pada 25 December. Perayaan Idulfitri, Diwali, peringatan terkait Vesak, dan hari suci khusus denominasi dapat sangat penting bagi komunitas terkait meskipun bukan hari libur umum nasional. Periksa tanggal lunar dan kalender resmi untuk tahun yang relevan. Ibadah umumnya melibatkan sumbangan, sedekah, persembahan, perjalanan, pakaian, makanan, atau hadiah, bukan biaya masuk umum. Konstitusi, termasuk Pasal 34 dan 361 sampai 364, mengakui kebebasan hati nurani dan praktik agama dengan tunduk pada batasan konstitusional serta memberikan kedudukan khusus kepada agama Buddha. Agama Kristen, Islam, Hindu, dan Animisme diakui secara konstitusional. Penyalahgunaan agama untuk tujuan politik dilarang. Penal Code sections 295 dan 295A menimbulkan risiko pidana atas perusakan atau penodaan tempat ibadah atau penghinaan yang disengaja dan berniat jahat terhadap perasaan keagamaan; ketentuan yang dikutip memberikan hukuman hingga dua tahun. Status resmi organisasi keagamaan, hak atas tanah, pembangunan, dan kegiatan agama umumnya melibatkan registrasi atau izin. Persetujuan pembangunan atau perbaikan dapat tertunda, khususnya bagi kelompok Muslim, Kristen, dan Hindu. Religious Conversion Law 48/2015 menetapkan prosedur bagi pemohon berusia minimal 18 tahun, termasuk permohonan kepada Religious Board tingkat township, wawancara, verifikasi, dan masa tunggu hingga 180 hari, meskipun banyak township dilaporkan tidak memiliki dewan yang berfungsi. Buddhist Women Special Marriage Law 50/2015 mencakup pengumuman publik selama 14 hari dan proses keberatan ketika perempuan Buddha menikah dengan laki-laki non-Buddha. Pernikahan Kristen umumnya menggunakan sertifikat gereja, tetapi praktik pengakuan dan registrasi dapat berbeda. Pernikahan Muslim dan Hindu sering bergantung pada hukum personal, praktik masyarakat, dan nasihat hukum lokal. Upacara kelahiran atau pemberian nama, penahbisan samanera Buddha, baptisan Kristen, aqiqah dan ritual pemakaman Muslim, puja Hindu, pernikahan, serta penguburan atau kremasi biasanya diatur melalui biara, gereja, masjid, kuil, atau pemuka agama terkait. Biaya umumnya berbasis sumbangan atau masyarakat, sedangkan waktu bergantung pada kalender agama, adat lokal, dan keamanan. Pernikahan beda agama dan perpindahan agama dapat membawa konsekuensi hukum dan praktis tambahan. Badan dialog mencakup kegiatan lintas agama kementerian, Religions for Peace-Myanmar, Myanmar Council of Churches, Myanmar Interfaith Dialogue Group, dan forum terkait. Kegiatan mereka sudah ada, tetapi terfragmentasi dan rentan secara politik. Kondisi keamanan berat dan tidak merata. OHCHR mendokumentasikan serangan yang berdampak pada biara Buddha, gereja Kristen, kuil Hindu, wihara perempuan, masjid, dan pemuka agama. Dalam bukti yang ditinjau untuk 2024, sedikitnya 144 situs Buddha rusak atau hancur; situs Kristen terdampak berat di Chin, Kayin, dan Kayah. Bukti yang sama memverifikasi kematian 32 biksu, biarawati, pendeta, dan imam serta penangkapan 147 tokoh agama; 124 masih ditahan dalam periode yang dikutip. USCIRF melaporkan sedikitnya 135 tokoh agama ditahan pada 2025 serta kerusakan atau pengabaian yang berlanjut terhadap situs agama setelah gempa bumi 2025. Karena itu, status, jam buka, atau izin sebuah bangunan perlu diperiksa secara lokal, bukan diasumsikan berdasarkan informasi lama.