Hukum perdata di Myanmar

Hukum perdata Myanmar bersumber dari beberapa hal. Sumbernya mencakup undang-undang Persatuan, undang-undang era kolonial yang masih berlaku, Hukum Adat Myanmar, hukum agama dan personal, serta putusan pengadilan yang dikenal sebagai Pyatton. Dhammathat merujuk pada naskah hukum adat Myanmar dan tetap relevan terutama untuk perkawinan, perceraian, pembagian harta, suksesi, warisan, dan adopsi. Bahasa Myanmar merupakan bahasa yang berwenang dalam praktik hukum; terjemahan yang diterbitkan Law Translation Commission memiliki kekuatan hukum yang sama jika perintah Commission menetapkannya demikian. Sistem ini mencakup kecakapan hukum, perwalian, pencatatan kelahiran, kontrak, jual beli barang, properti, hubungan keluarga, warisan, tanggung jawab perdata, proses pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Menurut Child Rights Law 2019, anak umumnya adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Majority Act, Guardians and Wards Act, serta Registration of Kittima Adoptions Act juga dapat memengaruhi status, perwalian, atau adopsi seseorang. Perkara wali dan anak dalam perwalian ditangani District Court yang berwenang, sedangkan akses dan bukti yang diperlukan bergantung pada usia, perwalian, dokumen kelahiran atau identitas, komunitas, dan status. Kontrak dapat dibuat tertulis, lisan, atau melalui perilaku, bergantung pada transaksi dan hukum yang berlaku. Contract Act 1872 menyediakan kerangka umum, sedangkan Sale of Goods Act 1930, Specific Relief Act, dan Power of Attorney Act berlaku untuk situasi tertentu. Pelanggaran kontrak dapat berujung pada ganti rugi, pemulihan spesifik, pembatalan, atau pemulihan lain berdasarkan undang-undang. Arbitrase merupakan jalur kontraktual terpisah berdasarkan Arbitration Law 2016. Jalur ini memerlukan perjanjian arbitrase tertulis, membatasi campur tangan pengadilan dalam keadaan tertentu, dan dapat mendukung pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase domestik atau asing. Hak properti memerlukan perhatian khusus. Pasal 37 Konstitusi menempatkan kepemilikan utama atas tanah dan sumber daya alam pada Persatuan. Warga negara hanya dapat memiliki hak atas properti pribadi dan warisan sebagaimana diatur hukum, sedangkan Farmland Law 2012 umumnya memberikan hak untuk menggunakan lahan pertanian, bukan kepemilikan bebas tanpa batas. Transfer of Property Act 1882, Farmland Law, rezim Vacant, Fallow and Virgin Lands, serta Registration of Deeds Law 2018 semuanya dapat memengaruhi transaksi properti tak bergerak. Pendaftaran diwajibkan untuk pemberian properti tak bergerak, penjualan senilai 100,000 Kyat atau lebih, hipotek, sewa lebih dari satu tahun atau sewa dengan pembayaran tahunan, serta beberapa dokumen lainnya. Pengajuan dapat memerlukan dokumen dalam bahasa Myanmar atau terjemahan Myanmar yang dinotariskan, peta bersertifikat, dan riwayat kepemilikan. Tenggat pengajuan biasa tidak lebih dari 120 hari sejak penandatanganan atau putusan akhir. Pendaftaran dan penelusuran ditangani melalui Department of Agricultural Land Management and Statistics (DALMS) dan Registration of Deeds Offices dalam struktur registrar terkait. Transaksi pihak asing atau bukan warga negara memerlukan pemeriksaan tersendiri menurut Transfer of Immovable Property Restrictions Law 1987; kewarganegaraan atau tempat tinggal tidak dengan sendirinya membuktikan hak umum untuk memiliki tanah. Perkawinan, perceraian, pembagian harta, suksesi, dan adopsi tidak mengikuti satu hukum keluarga untuk semua komunitas. Dhammathat dan Hukum Adat Myanmar tetap relevan bersama undang-undang seperti Christian Marriage Act, Special Marriage Act, Myanmar Divorce Act, Guardians and Wards Act, dan undang-undang tentang adopsi Kittima. Jalur yang berlaku dapat bergantung pada status agama atau personal, bukti perkawinan, perwalian, properti, dan komunitas. Warisan juga dapat bergantung pada Partition Act, undang-undang warisan Hindu, aturan Kristen atau Muslim, dan hukum adat. Pendaftaran surat wasiat atau pengaturan keluarga umumnya bersifat opsional menurut Registration of Deeds Law, tetapi harta warisan tetap mungkin memerlukan bukti perwakilan hukum atau kewenangan lain atas harta tersebut. Tanggung jawab perdata umumnya dinilai berdasarkan dasar hukum klaim. Pelanggaran kontrak dapat menghasilkan ganti rugi atau pemulihan lain menurut Contract Act dan Specific Relief Act. Tidak ditemukan satu undang-undang umum komprehensif tentang perbuatan melawan hukum dalam kumpulan undang-undang resmi terkait, sehingga tanggung jawab nonkontraktual dan preseden perdata memerlukan verifikasi berdasarkan kasus. Kematian, cedera, dan kerusakan properti korban kecelakaan kendaraan bermotor juga dapat melibatkan Third-Party Liability Insurance Rules 2003. Bukti dan tenggat daluwarsa dapat menentukan apakah klaim dapat dilanjutkan. Masalah pidana, perlindungan konsumen, dan hukum ketenagakerjaan dapat menyertai sengketa perdata, tetapi mengikuti kerangka hukum yang berbeda. Proses perdata umumnya menggunakan Code of Civil Procedure 1908, Evidence Act, Limitation Act 1908, Court Fees Act, dan Process Fees Act. Township Courts umumnya bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan District Courts atau Self-Administered Area Courts, Region atau State High Courts, dan Union Supreme Court menyediakan tingkat lebih tinggi, banding, atau pengawasan yang berlaku menurut hukum. Mediasi yang dipimpin pengadilan telah berlangsung sejak 1 Agustus 2022 di High Courts, Self-Administered Area Courts, District Courts, dan Township Courts. Legal Aid Law 2016 menyediakan Legal Aid Boards di tingkat Persatuan, Region, State, dan Township. Biaya pengadilan, biaya proses, penasihat hukum, penerjemahan, dan penyampaian dokumen berbeda menurut klaim dan tempat; tidak ada durasi nasional yang seragam, dan penyampaian dokumen, bukti, perwakilan, kondisi administratif, serta kondisi keamanan dapat menyebabkan keterlambatan. Putusan tidak menjamin pemulihan. Pelaksanaan umumnya diajukan kepada pengadilan yang menerbitkan putusan atau pengadilan tempat pelaksanaannya dialihkan. Bergantung pada perintah, pelaksanaan dapat melibatkan pembayaran, penyerahan properti bergerak atau tidak bergerak, pelaksanaan spesifik, perintah larangan, penyitaan dan penjualan, atau penangkapan maupun penahanan perdata menurut undang-undang. Sertifikat penjualan pengadilan mungkin memerlukan pendaftaran pada Registration of Deeds Office. Putusan arbitrase memerlukan pengakuan dan pelaksanaan menurut Arbitration Law. Hasil praktis bergantung pada finalitas dan banding, penyampaian dokumen, lokasi dan keterlacakan aset, tempat, serta biaya pelaksanaan.