Agama di Nepal

Sensus Nepal 2021 mencatat 23.677.744 orang Hindu, 2.393.549 orang Buddha, 1.483.066 orang Muslim, 924.204 pengikut Kirat, 512.313 orang Kristen, dan 102.048 pengikut Prakriti. Angka-angka ini mewakili kategori sensus dan tidak sepenuhnya menggambarkan praktik pribadi, variasi wilayah, atau kemungkinan identitas agama ganda. Praktik Hindu sangat relevan secara nasional, sedangkan lembaga Buddha dan Islam juga tersebar luas; komunitas Kirat, Kristen, Prakriti, dan komunitas yang lebih kecil memiliki arti khusus di wilayah atau lokalitas tertentu. Akses keagamaan biasanya dimulai melalui komunitas lokal atau tempat ibadah. Kuil, biara, gumba, masjid, gereja, dan organisasi komunitas menyediakan ibadah, pengajaran, upacara, dan dukungan. Guthi adalah lembaga mirip perwalian yang dapat mengelola properti keagamaan, kuil, biara, festival, dan kegiatan terkait पूजा. Guthi Sansthan dan Department of Archaeology memiliki peran mengenai properti Guthi, situs keagamaan, dan warisan budaya. Ministry of Home Affairs menangani pengaturan hari libur nasional dan administrasi terkait, sementara District Administration Offices dapat mendukung struktur kerukunan beragama lokal. Ward Offices lokal menangani pencatatan sipil untuk peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pasal 4 Konstitusi menetapkan Nepal sebagai negara sekuler. Pasal 26 melindungi kebebasan setiap orang untuk menganut, menjalankan, dan melindungi agama sesuai keyakinan pribadi, dengan tunduk pada kesehatan publik, kesusilaan, moralitas, ketertiban umum, serta perlindungan agama lain. Negara harus memperlakukan orang secara setara tanpa memandang agama. Perpindahan agama dan tindakan yang merugikan agama lain dibatasi. Bab 9 Muluki Criminal Code menetapkan hukuman untuk merusak atau menodai tempat keagamaan atau suci, melukai perasaan keagamaan, sengaja menghalangi ritual keagamaan orang lain, dan tindakan terkait perpindahan agama. Hukuman maksimum yang dinyatakan berkisar dari denda atau penjara hingga satu tahun untuk menghalangi ritual, hingga penjara lima tahun dan denda NPR 50.000 untuk perpindahan agama, percobaan perpindahan agama, hasutan, atau propaganda terkait perpindahan agama. Sekolah agama mencakup lembaga Madrasa, Gumba, Vedavidyashram, Gurukul, dan Ashram. Ministry of Education, Science and Technology bertanggung jawab atas kebijakan, standar, prosedur, dukungan, pemantauan, regulasi, dan koordinasi. School Education Sector Plan 2022/23–2026/27 mencakup hibah bagi sekolah Ashram atau Gurukul, Gumba, dan Madrasa pada jenjang sekolah tertentu. Pendaftaran sekolah formal, pengakuan, dan persyaratan kurikulum terpisah dari pengajaran agama berbasis komunitas. Daftar hari libur tahunan Nepal mencakup perayaan keagamaan dan etnoreligius seperti Maha Shivaratri, Ram Navami, Buddha Jayanti, Krishna Janmashtami, Ghatasthapana, Idulfitri, Iduladha, Natal, Tamu Lhosar, Sonam Lhosar, Gyalpo Lhosar, Ubhauli, dan Udhauli. Tanggal tepat dan status resmi hari libur harus diperiksa pada daftar Ministry of Home Affairs terkini. Hari libur umum tidak berarti setiap komunitas merayakannya dengan cara yang sama. Nepal Hajj Committee menyediakan jalur formal yang diorganisasi negara bagi Muslim Nepal yang menunaikan Haji. Prosesnya mencakup permohonan tahunan, seleksi, orientasi, pengaturan paspor dan visa, perjalanan, akomodasi, serta persiapan kesehatan. Umrah juga termasuk lingkup kerjanya. Ziarah lainnya umumnya diorganisasi melalui lembaga lokal atau komunitas. Biaya ritual dan komunitas tidak mengikuti satu tarif nasional; biaya Haji diumumkan secara resmi setiap tahun. Pernikahan agama, upacara pemberian nama atau penerimaan, pemakaman, dan doa mengikuti komunitas serta ritual terkait. Upacara keagamaan saja tidak menggantikan pencatatan sipil. Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi didaftarkan melalui Ward Office yang terhubung dengan tempat tinggal tetap atau lokasi peristiwa. Untuk pendaftaran perkawinan, kedua pasangan menjadi pelapor; pendaftaran dalam 35 hari gratis, sedangkan pendaftaran setelahnya dikenai biaya keterlambatan. Dialog agama tetap terfragmentasi secara kelembagaan. District Administration Offices dapat membentuk Religious Harmony Committees lokal, dan National Inter-Religious Network Nepal telah menjalankan struktur lintas agama nasional, distrik, dan kota sejak 2008. Muslim Commission adalah badan konstitusional yang berfokus pada hak, budaya, dan pemberdayaan Muslim. Biaya yang seragam secara nasional, jumlah keanggotaan, serta aturan ritual terperinci untuk semua komunitas tidak ditetapkan; praktik lokal karena itu sebaiknya dipastikan dengan komunitas atau lembaga yang bertanggung jawab.