Sistem politik Nepal memadukan pemerintahan konstitusional, lembaga-lembaga terpilih, dan administrasi publik. Konstitusi Nepal 2015, sebagaimana telah diubah, menyediakan kerangka bagi republik demokratis federal dan menggambarkan Nepal sebagai negara yang berdaulat, sekuler, inklusif, dan berorientasi sosialisme. Kekuasaan dibagi antara pemerintah federal, tujuh pemerintah provinsi, dan 753 tingkat pemerintahan lokal, bukan dipusatkan pada satu administrasi nasional. Lembaga-lembaga negara memberikan kerangka hukum dan administratif bagi keputusan publik. Pengadilan menjalankan fungsi yudisial, badan-badan publik mengelola layanan dan dana publik, lembaga pengawasan memeriksa pelaksanaan kewenangan, dan organisasi keamanan menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Pemilu menyediakan proses demokratis untuk mengatur perwakilan politik di tingkat federal, provinsi, dan lokal. Komisi Pemilihan Umum Nepal (Election Commission Nepal), yang umum disebut ECN, mengelola pendaftaran pemilih, pendaftaran kandidat dan partai, pemungutan suara, penghitungan suara, serta pengumuman hasil. Pemilih pada umumnya harus memiliki kewarganegaraan Nepal, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, dan tercantum dalam daftar pemilih. Dengan demikian, dimensi negara berkaitan dengan cara kekuasaan dan lembaga diatur, sedangkan dimensi pemilu berkaitan dengan partisipasi, kandidat, pemungutan suara, dan penetapan hasil.
Politik di Nepal
Politik di Nepal berlangsung dalam sebuah republik demokratis federal yang berdaulat, sekuler, inklusif, dan berorientasi sosialisme, yang dibentuk oleh Konstitusi Nepal 2015 sebagaimana telah diubah. Kekuasaan politik dijalankan melalui pemerintah federal, tujuh pemerintah provinsi, dan 753 tingkat pemerintahan lokal. Pemilu menghubungkan warga dengan tingkat-tingkat tersebut, sementara administrasi publik, pengadilan, keuangan publik, lembaga pengawasan, dan organisasi keamanan menjalankan fungsi negara.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.