Sejarah di Nepal

Lembah Kathmandu menjadi pusat penting permukiman, agama, kerajinan, dan perdagangan. Periode Licchavi dikenal melalui prasasti, pendirian kuil, dan hubungan yang lebih luas dengan Asia Selatan. Kerajaan Malla yang muncul kemudian mengembangkan budaya perkotaan khas di Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur. Masyarakat dan negara di luar lembah juga membentuk sejarah kawasan Himalaya, termasuk wilayah yang terhubung dengan Tibet dan dataran India utara. Pada abad ke-18, Prithvi Narayan Shah dan para penerusnya memperluas kerajaan Gorkha dan menyatukan sebagian besar wilayah Nepal saat ini di bawah satu otoritas politik. Monarki Shah berlanjut pada periode-periode berikutnya, meskipun kekuasaan sering dikendalikan keluarga berpengaruh dan kelompok politik. Rezim Rana, yang dibentuk setelah pembantaian Kot pada 1846, menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan perdana menteri Rana turun-temurun, sementara raja Shah tetap menjadi penguasa formal. Pemerintahan Rana berakhir pada 1951 setelah tekanan politik dan gerakan bersenjata yang didukung Raja Tribhuvan. Nepal mengadopsi konstitusi parlementer pada 1990 setelah gerakan rakyat, tetapi ketidakstabilan politik, ketimpangan sosial, dan tuntutan yang belum terselesaikan turut memicu konflik Maois pada 1996 hingga 2006. Proses perdamaian mengakhiri monarki pada 2008 dan menetapkan Nepal sebagai republik. Konstitusi 2015 menetapkan Nepal sebagai negara republik demokratis federal dan menata kembali kewenangan publik pada tingkat federal, provinsi, dan lokal. Karena itu, memahami sejarah Nepal memerlukan perhatian pada perubahan kekuasaan politik serta masyarakat daerah, praktik keagamaan, migrasi, perdagangan, dan pelestarian sumber sejarah.