Politik di Niger menggabungkan institusi transisi saat ini dengan administrasi regional dan komunal, keuangan publik, pengawasan, layanan publik, serta badan-badan keamanan. Negara diselenggarakan sebagai republik kesatuan yang berdaulat dan tidak terbagi berdasarkan Piagam Pembaruan Nasional (Charte de la Refondation nationale). Pemilu merupakan bagian terpisah dari sistem politik karena tatanan sebelumnya menetapkan pemilihan presiden langsung, pemilihan legislatif, serta dewan regional dan munisipal yang dipilih. Penangguhan tatanan konstitusional 2010 mengubah kerangka hukum dan kelembagaan tempat pemilu tersebut berlangsung. Karena itu, memahami politik Niger memerlukan pembedaan antara institusi yang saat ini memerintah negara dan sistem pemilu yang sebelumnya memilih perwakilan nasional dan lokal. Saat ini tidak tersedia proses pemilu aktif maupun kalender pemilu yang dipublikasikan secara resmi.
Politik di Niger
Politik di Niger saat ini dibentuk oleh tatanan transisi yang ditetapkan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Juli 2023. Piagam Pembaruan Nasional, yang diadopsi dan diundangkan pada 26 Maret 2025, memiliki nilai konstitusional, sementara Konstitusi 2010 tetap ditangguhkan. Sistem politik ini mencakup lembaga negara dan administrasi, tetapi Niger tidak memiliki proses pemilu aktif atau kalender pemilu yang dipublikasikan secara resmi.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.