Sejarah Niger

Sejarah awal Niger yang terdokumentasi berkaitan erat dengan perubahan iklim Sahara. Di Gobero, di Ténéré, komunitas pemburu, nelayan, dan pengumpul makanan hidup sekitar 7700 hingga 6200 SM, dan kompleks pemakamannya berasal dari sekitar 7500 SM. Periode yang lebih kering menyusul sekitar 6200 hingga 5200 SM. Orang-orang kembali antara sekitar 5200 dan 2500 SM, meninggalkan cangkang, sisa ikan, tulang sapi liar, dan bukti awal penggembalaan sapi. Bukti ini menunjukkan perubahan populasi, bukan satu populasi setempat yang terus berlanjut tanpa putus. Lukisan dan ukiran batu menambah bukti lokal, tetapi penanggalan dan penafsirannya berbeda-beda menurut situs. Kontak pra-Islam melintasi Sahara melalui jalur yang menghubungkan Fezzan, Hoggar, Aïr, dan wilayah Niger masa kini. Bukti arkeologi dan tertulis masih tidak lengkap, sehingga sejarah kuno Niger tidak dapat direkonstruksi hanya dari sumber-sumber Mediterania. Dari abad ketujuh hingga kesebelas, Islam menyebar melalui perdagangan, jaringan keilmuan, dan elite politik. Antara abad kesebelas dan keenam belas, Kanem-Bornu berpengaruh di kawasan Danau Chad, Songhai berpusat lebih ke barat di sekitar Gao, negara-kota Hausa membentuk wilayah selatan, dan Aïr menjadi kawasan regional di utara. Wilayah pengaruh ini saling bertumpang tindih, bukan batas negara modern. Manuskrip berbahasa Arab dan teks Ajami, yaitu bahasa setempat yang ditulis dengan aksara Arab, melengkapi sejarah lisan, arkeologi, dan sumber tertulis lainnya. Tidak adanya catatan tertulis bukan berarti suatu masyarakat tidak memiliki sejarah. Tradisi lisan, kronik lokal, dan peninggalan material perlu dibandingkan karena masing-masing menyimpan peristiwa, sudut pandang, dan kekosongan yang berbeda. Pada abad kelima belas dan keenam belas, Kesultanan Aïr terbentuk di Agadez, yang menghubungkan kafilah Sahara dengan pasar Sahel. Komunitas Tuareg juga menetap di sekitar perkemahan yang lebih awal. Agadez mempertahankan sebelas kawasan bersejarah, arsitektur bata lumpur, istana Sultan, Grande Mosquée, dan menara bata lumpur setinggi 27 meter. UNESCO mencatat bahwa sistem kesultanan masih berlanjut, sementara hubungan perdagangan, budaya, dan kerajinan kota ini telah meluas selama lebih dari lima abad. Kronik Agadez, yang juga dikenal sebagai Y Tarichi, merupakan sumber penting untuk abad kelima belas hingga ketujuh belas. Salinan yang masih ada diwariskan oleh elite setempat kepada pejabat kolonial pada awal abad kedua puluh, dan kemungkinan telah disunting secara politis demi kepentingan elite setempat. Karena itu, para peneliti membandingkannya dengan manuskrip independen, keterangan lisan, arkeologi, dan catatan administrasi. Pada abad kesembilan belas, jaringan Hausa dan Sokoto, Bornu, Aïr, serta Tuareg menghubungkan berbagai bagian kawasan ini. Penaklukan dan administrasi militer Prancis meluas sejak 1890-an. Wilayah militer sudah ada sekitar 1900, dan Colonie du Niger menjadi bagian dari Afrique-Occidentale française pada 1 Juli 1922. Pajak, transportasi, administrasi, dan batas kolonial mengubah hubungan regional yang lebih lama, sementara perlawanan, kekerasan, dan perundingan lokal memengaruhi cara pemerintahan kolonial dijalankan. Niger menjadi republik pada 18 Desember 1958 dan memperoleh kemerdekaan pada 3 Agustus 1960 di bawah Hamani Diori. Periode kontemporer mencakup pemerintahan sipil satu partai di bawah Diori dari 1960 hingga 1974, pemerintahan militer Seyni Kountché setelah kudeta 14 April 1974, dan pemerintahan Ali Saibou sejak 1987. Konstitusi 1989 memulihkan sistem satu partai. Protes mahasiswa dan tindakan represif pada 1990 turut mendorong pembukaan menuju politik multipartai. Conférence nationale souveraine berlangsung dari 29 Juli hingga 3 November 1991, disusul pemilu multipartai dan Republik Ketiga pada 1993. Konflik Tuareg dan Toubou selama 1990-an menghasilkan perjanjian damai pada 24 April 1995 dan penyelesaian lebih lanjut pada 1998. Ibrahim Baré Mainassara merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1996 dan tewas pada 1999, disusul transisi militer. Pemberontakan Tuareg lainnya terjadi dari 2007 hingga 2009, krisis konstitusi menyusul pada 2009, dan Salou Djibo memimpin kudeta 2010 serta transisi menuju konstitusi baru. Pemerintahan sipil berkuasa dari 2011 hingga 2021, saat Niger mengalami peralihan kekuasaan damai pertamanya. Pada 26 Juli 2023, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, atau CNSP, mengambil alih kekuasaan dan menangguhkan konstitusi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ECOWAS menyebutnya sebagai perubahan kekuasaan yang inkonstitusional, sedangkan narasi resmi nasional memaparkannya sebagai upaya menegakkan kedaulatan dan pembaruan negara. Charte de la Refondation memperoleh kedudukan konstitusional pada 26 Maret 2025 dan menetapkan masa 60 bulan yang dapat diperpanjang atau disesuaikan. Pada 2026, uraian resmi negara menyebut CNSP, seorang presiden, Conseil Consultatif de la Refondation, dan lembaga transisi lainnya. Sejarah regional tetap penting. Aïr dan Agadez, Ader dan Zinder, kawasan Sungai Niger dan Songhai, wilayah Hausa selatan, serta Diffa dan cekungan Danau Chad memiliki hubungan sejarah dan tradisi sumber yang berbeda. Perubahan iklim memengaruhi mobilitas dan permukiman; jalur Sahara dan Sahel mendukung perdagangan, Islam, dan tradisi tulis; dan batas kolonial menempatkan hubungan regional yang lebih lama ke dalam kerangka negara modern. Penelitian sejarah dan pelestarian warisan budaya melibatkan Institut de recherches en sciences humaines di Université Abdou Moumouni di Niamey, penelitian arkeologi, sejarah, tradisi populer, dan manuskrip di universitas tersebut, Musée National Boubou Hama, direktorat warisan budaya di Kementerian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, UNESCO dan inventaris warisan negara, serta pelaku kesultanan dan komunitas setempat. Institut penelitian tersebut dapat dihubungi oleh publik dan mencantumkan jam buka Senin sampai Kamis, pukul 08.00–17.00, dan Jumat, pukul 08.00–13.00. Museum umumnya terbuka untuk umum. Akses manuskrip, pekerjaan arsip, penggalian, dan kegiatan di situs terlindungi mungkin memerlukan izin lembaga atau izin resmi, sedangkan perjalanan ke kawasan utara atau gurun bergantung pada keamanan dan logistik. Undang-undang 97-022 tanggal 30 Juni 1997 dan dekret 97-407 tanggal 10 November 1997 menjadi kerangka perlindungan, pelestarian, dan pemajuan warisan budaya. Keduanya mendukung inventarisasi, perlindungan keaslian, konsultasi setempat, serta alih pengetahuan tentang bangunan dan konservasi; keduanya tidak memberikan hak umum untuk menggali atau mengambil benda. Tidak ada satu biaya publik atau waktu pemrosesan terstandar secara nasional untuk semua kegiatan sejarah. Biaya penelitian, perjalanan, penyalinan, izin, dan keamanan bergantung pada proyek dan lembaga, sementara pengelolaan warisan biasanya berlangsung dalam jangka panjang.