Politik di Oman

Sistem politik Oman didasarkan pada Hukum Dasar Negara (Basic Law of the State) dan dipimpin oleh Sultan. Sultan bertindak sebagai kepala negara dan memegang kewenangan luas atas arah nasional, administrasi eksekutif, serta pengangkatan pejabat penting negara. Kementerian pemerintah dan lembaga publik lainnya menjalankan kebijakan serta layanan publik dalam sistem yang terpusat ini. Dewan Oman (Council of Oman) memiliki dua kamar: Majelis al-Shura (Majlis al-Shura) yang dipilih dan Majelis al-Dawla (Majlis al-Dawla) yang ditunjuk, yang juga dikenal sebagai Dewan Negara. Keduanya mengkaji rancangan undang-undang, kebijakan publik, dan urusan pemerintahan dalam kewenangan yang ditetapkan oleh Hukum Dasar Negara. Karena itu, Dewan Oman menyediakan konsultasi dan partisipasi legislatif, tetapi tidak memilih pemerintahan melalui mayoritas parlementer. Oman terbagi menjadi kegubernuran yang dikelola melalui otoritas pusat dan daerah. Dewan munisipal menyediakan saluran tambahan untuk representasi lokal dan membahas hal-hal yang memengaruhi layanan serta pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian, partisipasi politik berlangsung dalam beberapa bentuk, termasuk pemilihan Majelis al-Shura dan dewan munisipal, konsultasi melalui lembaga publik, serta keterlibatan dengan otoritas pemerintah. Keseimbangan praktis antara saluran-saluran ini bergantung pada kewenangan konstitusional Sultan, peran kementerian, dan kewenangan yang ditetapkan untuk setiap dewan.