Negara di Paraguay

Constitución Nacional (CN) menetapkan Paraguay sebagai Estado Social de Derecho yang kedaulatannya berada pada rakyat. Bahasa resminya adalah bahasa Spanyol dan Guaraní, sedangkan bahasa Pribumi menjadi bagian dari warisan nasional. Tiga cabang pemerintahan berbeda secara kelembagaan: Poder Ejecutivo dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; Congreso Nacional membuat undang-undang serta menjalankan pengawasan politik dan anggaran; dan Poder Judicial menyelesaikan perkara, dengan Corte Suprema de Justicia sebagai pengadilan tertinggi. Ministerio Público secara independen menjalankan penuntutan pidana publik dan melindungi hak konstitusional, harta publik, lingkungan, serta hak Pribumi. Administrasi nasional mencakup kementerian dan Organismos y Entidades del Estado (OEE), seperti badan otonom, terdesentralisasi, dan milik negara. Ministerio de Economía y Finanzas mengoordinasikan pengelolaan anggaran dan keuangan melalui Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Presupuesto General de la Nación (PGN) disetujui setiap tahun melalui undang-undang. Ley No. 7609/2025 menyetujui anggaran 2026 sebesar ₲149.6 triliun, termasuk ₲74.9 triliun untuk Administración Central dan ₲74.7 triliun bagi entitas terdesentralisasi; Ley de Responsabilidad Fiscal menetapkan defisit maksimum 1.5%. Usulan anggaran 2027 sebesar ₲166.3 triliun belum menjadi anggaran yang disetujui per 12 September 2026. Paraguay memiliki departemen dan munisipalitas dengan tanggung jawab berbeda. Setiap departemen memiliki Gobernador dan Junta Departamental yang dipilih langsung untuk masa jabatan lima tahun. Gobernación mengoordinasikan rencana pembangunan regional, infrastruktur, dan anggaran, sedangkan Junta menetapkan aturan departemen dan menjalankan pengawasan. Munisipalitas dikelola oleh Intendente dan Junta Municipal. Junta menetapkan Ordenanzas, Reglamentos, dan Resoluciones, menyetujui anggaran dan aturan pajak munisipal, serta mengawasi Intendente. Tanggung jawab munisipal mencakup perencanaan, pembangunan perkotaan, pembagian bidang tanah, konstruksi, jalan, ruang publik, pasar, layanan lokal, ketertiban umum, dan kadaster. Tanggung jawab nasional tidak otomatis dialihkan ke pemerintah lokal tanpa kewenangan dan sumber daya yang diperlukan. Asunción adalah ibu kota dan memiliki munisipalitas sendiri. Masyarakat dapat menemukan layanan publik dan prosedur melalui Portal Único de Gobierno di paraguay.gov.py. Setiap layanan seharusnya mencantumkan persyaratan, formulir, lembaga penanggung jawab, lokasi, jam buka, saluran akses, dan biaya. Identidad Electrónica menyediakan identifikasi digital terpusat untuk prosedur daring di portal publik yang berpartisipasi, terkadang dengan verifikasi tambahan atau autentikasi dua faktor. Akses digital umumnya tersedia sepanjang waktu, tetapi akses praktis berbeda menurut koneksi internet, jarak, kapasitas kelembagaan, dan layanan bahasa. Alternatif tatap muka bergantung pada layanan terkait. Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan penyebaran informasi. Ley No. 5282/2014 mengatur akses terhadap informasi publik dan transparansi; siapa pun dapat mengajukan permintaan, dengan tunduk pada prosedur, tenggat, dan pengecualian menurut undang-undang. Ley No. 5189/2014 menambahkan kewajiban transparansi bagi badan publik. Lembaga nasional, departemen, dan munisipalitas tercakup; informasi dan komunikasi publik dimaksudkan tersedia dalam bahasa Spanyol dan Guaraní berdasarkan Ley No. 4251/2010, meskipun penerapan dan dukungan bahasanya berbeda menurut lembaga. Sejumlah badan melakukan pengawasan. Contraloría General de la República (CGR) mengaudit pelaksanaan dan pencatatan PGN, aset publik, departemen, munisipalitas, bank, dan OEE, serta menerima deklarasi aset pejabat publik. Kongres dapat meminta informasi, menyelidiki, dan memeriksa keuangan publik. Munisipalitas harus menyiapkan anggaran tahunan, laporan pelaksanaan berkala, dan laporan keuangan tahunan. Defensoría del Pueblo menerima pengaduan tentang hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat secara independen dari kewarganegaraan, usia, atau tempat tinggal, tanpa mensyaratkan bahwa upaya lain telah ditempuh terlebih dahulu. Badan itu tidak dapat bertindak sebagai pengadilan atau otoritas eksekutif. Keselamatan publik dibagi menurut fungsi. Policía Nacional menjaga ketertiban umum, melindungi orang, hak, dan harta benda, mencegah kejahatan, serta melaksanakan perintah dan penyelidikan yang diizinkan di bawah arahan pengadilan. Ministerio del Interior dan struktur keamanan dalam negeri nasional menetapkan kerangka keamanan domestik. Ministerio de Defensa Nacional memimpin kebijakan pertahanan dan keamanan, sedangkan Fuerzas Armadas menjaga pertahanan nasional dan tidak menjalankan administrasi munisipal biasa. Bergantung pada masalahnya, pengaduan atau insiden dapat melibatkan Policía Nacional, Ministerio Público, Juzgado, atau Defensoría del Pueblo. Penduduk dan orang lain yang menggunakan lembaga publik memiliki hak atas informasi serta akses ke prosedur administratif dan peradilan; kewajiban dapat mencakup menaati hukum, membayar pajak dan pungutan lokal yang memiliki dasar hukum, serta bekerja sama dalam proses yang sah.