Hukum pidana di Pilipinas

Hukum pidana di Pilipinas melindungi orang, harta benda, ketertiban umum, dan kepentingan lainnya dengan menetapkan perbuatan tertentu sebagai pelanggaran. Kerangka utamanya adalah Revised Penal Code, yang didukung banyak undang-undang pidana khusus. Suatu pelanggaran biasanya mensyaratkan adanya tindakan atawa kelalaian yang dilarang serta keadaan batin yang diwajibkan oleh hukum terkait. Beberapa pelanggaran berfokus pada kesengajaan, sementara yang lain didasarkan pada kelalaian atawa kewajiban hukum khusus. Perkara pidana diajukan atas nama Rakyat Pilipinas. Orang yang dirugikan dapat melaporkan kejadian dan memberikan bukti, tetapi penuntutan umumnya ditangani negara melalui jaksa. Pengaduan dapat bermula dari laporan polisi, penyelidikan jaksa, atawa rujukan lain yang sah. Jaksa menilai apakah fakta yang tersedia mendukung penetapan probable cause untuk mengajukan perkara. Setelah diajukan, pengadilan menangani perkara melalui sidang, pemberitahuan, permohonan, bukti, dan prosedur persidangan. Terdakwa dianggap tidak bersalah dan penuntut harus membuktikan kesalahan melampaui keraguan yang wajar. Penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, jaminan, dan penahanan diatur oleh perlindungan konstitusional dan prosedural. Seseorang memiliki hak penting atas penasihat hukum, untuk tetap diam, dan untuk menggugat tindakan pemerintah yang tidak sah. Keadilan barangay, yang dikenal sebagai Katarungang Pambarangay, mungkin mewajibkan upaya perdamaian lokal untuk sengketa tertentu antara orang-orang yang tinggal di wilayah yang sama. Proses ini bukan pengganti penuntutan untuk setiap pelanggaran serius, dan pengecualian dapat berlaku. Kemungkinan hasil mencakup penghentian perkara, pembebasan, pemidanaan, pengaturan pengakuan bersalah jika diizinkan hukum, atawa penyelesaian perkara yang boleh diselesaikan menurut hukum. Tuntutan perdata atas cedera atawa kerugian dapat diajukan bersama perkara pidana. Karena catatan pidana dan hilangnya kebebasan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, siapa pun yang terlibat sebaiknya menyimpan bukti, menghindari menghubungi atawa mengancam pihak lain, dan memperoleh bantuan hukum yang berkualifikasi sedini mungkin.