Kesehatan di Papua Nugini

Departemen Kesehatan Nasional (NDoH) menetapkan kebijakan, standar, dan pemantauan nasional berdasarkan Rencana Kesehatan Nasional 2021–2030. Otoritas Kesehatan Provinsi mengelola perawatan primer dan rumah sakit di provinsi masing-masing, sementara Layanan Kesehatan Distrik menyediakan fasilitas setempat, kegiatan kesehatan masyarakat, dan layanan kunjungan. Layanan pemerintah dan Layanan Kesehatan Kristen merupakan penyedia utama, terutama di luar pusat perkotaan. Layanan swasta terutama terkonsentrasi di kota dan pada tingkat layanan yang lebih tinggi, jadi status fasilitas perlu diperiksa sebelum bepergian. Papua Nugini menggunakan sistem bertingkat. Pos bantuan dan pos kesehatan Tingkat 1 biasanya memberikan edukasi kesehatan, perawatan penyakit ringan, dan rujukan melalui pekerja kesehatan masyarakat atau perawat, tanpa rawat inap rutin. Pos Kesehatan Masyarakat dan subpusat kesehatan Tingkat 2 menyediakan perawatan dasar, rawat inap hingga 24 jam, layanan antenatal dan pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, layanan gizi, layanan tuberkulosis, HIV, dan malaria, serta stabilisasi darurat. Pusat kesehatan pedesaan atau perkotaan Tingkat 3 menambahkan layanan medis, kebidanan, dan anak, operasi kecil, keluarga berencana, pengendalian penyakit, serta layanan rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit pedesaan atau distrik Tingkat 4 menyediakan rawat inap umum, layanan laboratorium, pencitraan, perawatan gigi, dan operasi jika tenaga serta peralatan memungkinkan. Rumah sakit provinsi Tingkat 5 menyediakan perawatan sekunder atau tersier, layanan farmasi, laboratorium, dan radiologi, dengan subspesialisasi yang bergantung pada ketersediaan tenaga. Rumah Sakit Umum Port Moresby, atau PMGH, adalah rumah sakit pendidikan nasional dan rumah sakit rujukan spesialis untuk kasus kritis dan kompleks. Kondisi yang melampaui kemampuan suatu fasilitas seharusnya dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi, biasanya dari Tingkat 1 hingga 3 ke rumah sakit distrik atau provinsi. Kasus kompleks mungkin memerlukan perawatan provinsi atau rujukan ke PMGH. Kembali ke perawatan masyarakat dan kesinambungan setelah perawatan merupakan bagian dari sistem yang direncanakan, tetapi dalam praktiknya hal ini tidak merata akibat geografi, transportasi, tenaga kerja, tempat tidur, kapasitas laboratorium, dan pasokan obat. Rujukan dari daerah terpencil dapat memerlukan jalan darat, perahu, maupun penerbangan. Pencegahan dan perawatan dini mencakup imunisasi, kesehatan ibu, anak, dan bayi baru lahir, keluarga berencana, gizi, malaria, tuberkulosis, HIV dan infeksi menular seksual, penyakit tropis terabaikan, penyakit tidak menular, kanker, kesehatan mulut, dan kesehatan mental. Cakupan imunisasi pentavalen dosis pertama sekitar 60% pada 2024, sehingga sekitar 144.000 anak belum terlindungi. Perawatan antenatal oleh tenaga terampil mencapai 56%, persalinan dengan bantuan tenaga terampil 42%, dan rasio kematian ibu dilaporkan sebesar 171 per 100.000 kelahiran hidup. Inisiatif imunisasi PIRI 2025 dilaksanakan di 12 provinsi. Layanan kesehatan mental sedang diintegrasikan ke layanan distrik dan perawatan primer melalui pelatihan mhGAP, skrining, deteksi dini, pencegahan bunuh diri, dan kemitraan dengan masyarakat, gereja, serta LSM. Ketersediaannya sangat berbeda antarwilayah, sehingga rujukan mungkin diperlukan untuk penilaian atau dukungan spesialis. Obat diatur melalui standar farmasi, registrasi produk, perizinan tempat usaha dan tenaga kerja, pengujian kendali mutu, serta pemantauan keselamatan berdasarkan Undang-Undang Obat dan Kosmetik 1999. Katalog Medis dan Kedokteran Gigi menjadi dasar daftar obat esensial publik, tetapi stok dan kapasitas rantai dingin berbeda-beda secara lokal. Produk yang tidak terdaftar atau kedaluwarsa tidak boleh digunakan. St John Ambulance mengoperasikan nomor darurat nasional 111 sepanjang waktu. Menurut kebijakan layanan yang dinyatakan, transportasi darurat ke rumah sakit umum gratis bagi warga negara dan penduduk tetap Papua Nugini, tetapi cakupan dan ketersediaan transportasi yang sesuai berbeda-beda menurut wilayah. Di tempat terpencil, pertolongan pertama mungkin dimulai secara lokal sebelum rujukan melalui jalan darat, perahu, atau pesawat. Kebijakan menetapkan layanan kesehatan primer publik gratis, sedangkan layanan khusus disubsidi; perawatan swasta, layanan bagi pengunjung, dan transportasi non-esensial mungkin dikenai biaya. Waktu tunggu dan sistem janji temu tidak dapat diasumsikan berlaku secara nasional karena bergantung pada jarak, cuaca, tenaga, tempat tidur, kapasitas laboratorium, dan ketersediaan obat. Pasien harus menerima informasi dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi, serta layanan kesehatan harus melindungi kerahasiaan dan kesetaraan. Kebijakan Pos Kesehatan Masyarakat menetapkan jenis dan mutu layanan yang sama tanpa memandang lokasi atau penyedia, meski ketersediaan aktual tetap berbeda. Ikuti petunjuk rujukan, arahan penggunaan obat, dan saran keselamatan, serta tanyakan fasilitas mana yang akan memberikan tindak lanjut. Pekerja kesehatan masyarakat, relawan kesehatan desa, pos kesehatan gereja dan masyarakat, LSM, serta tim bergerak dapat memperluas akses, tetapi pengobatan tradisional belum ditetapkan sebagai pengganti setara untuk pemeriksaan diagnostik, obat, perawatan darurat, atau perawatan rujukan.