Hukum pidana di Portugal

Hukum pidana Portugal terutama berlandaskan Código Penal (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Código de Processo Penal (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Yang pertama menetapkan perbuatan pidana dan sanksi, sedangkan yang kedua mengatur prosedur penyelidikan dan persidangan. Polisi dapat menerima laporan, melindungi orang, mengumpulkan bukti, dan melakukan penyelidikan berdasarkan kewenangan hukum. PSP dan GNR memiliki peran kepolisian umum, sedangkan Polícia Judiciária menangani penyelidikan tertentu yang serius atau khusus. Ministério Público (kejaksaan umum) mengarahkan atau mengawasi penyelidikan pidana dalam sistem hukum. Pengadilan memutuskan persoalan yudisial penting dan menentukan kesalahan setelah prosedur yang diwajibkan dijalankan. Arguido adalah orang yang secara resmi diberi kedudukan prosedural sebagai tersangka atau orang yang dituduh. Ofendido adalah orang yang dirugikan secara langsung, sedangkan testemunha adalah saksi yang dapat memberikan bukti. Hukum Portugal membedakan tindak pidana yang dapat dituntut secara umum dari perkara yang memerlukan pengaduan atau inisiatif pribadi. Karena itu, jalur praktis bergantung pada jenis dugaan tindak pidana dan peran prosedural korban. Perkara yang lazim dapat mencakup laporan, penyelidikan, wawancara, pengumpulan bukti, keputusan untuk menutup perkara atau mengajukan dakwaan, dan persidangan. Banding dan prosedur peninjauan lainnya dapat menyusul putusan. Perlindungan dasar mencakup praduga tak bersalah, hak atas pengacara, hak atas penerjemah jika diperlukan, dan perlindungan agar seseorang tidak dipaksa memberikan jawaban yang memberatkannya. Orang yang ditahan sebaiknya segera meminta bantuan hukum. Korban dapat memiliki hak atas informasi, partisipasi, perlindungan, dan kompensasi, bergantung pada perkara. Proses pidana dan kompensasi perdata berkaitan, tetapi merupakan proses hukum yang berbeda.