Hukum ketenagakerjaan di Prancis

Hukum ketenagakerjaan Prancis terutama disebut sebagai hukum ketenagakerjaan (droit du travail). Hukum ini melindungi pekerja sekaligus menetapkan hal-hal yang boleh diwajibkan oleh pemberi kerja dan cara tempat kerja harus beroperasi. Dokumen utamanya adalah kontrak kerja (contrat de travail). Bentuk yang umum adalah kontrak kerja tanpa batas waktu (CDI), sedangkan CDD adalah kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu (CDD) yang diizinkan untuk situasi sementara yang telah ditentukan. Ketentuan tertulis biasanya mencantumkan pekerjaan, upah, tempat kerja, pengaturan kerja, dan masa percobaan. Kebijakan serta aturan kolektif yang berlaku dapat menambahkan kewajiban lebih lanjut. Perjanjian kerja bersama untuk suatu sektor atau pekerjaan (convention collective) dapat memperbaiki atau memperjelas aturan mengenai klasifikasi pekerjaan, masa pemberitahuan, cuti, atau tunjangan tambahan. Pemberi kerja harus menyediakan upah yang sah, tempat kerja yang aman, perlakuan yang setara, dan catatan ketenagakerjaan yang diwajibkan. Pekerja harus melaksanakan pekerjaannya, mematuhi instruksi yang wajar, serta menghormati kewajiban seperti loyalitas dan kerahasiaan. Perwakilan pekerja memiliki peran penting di tempat kerja yang lebih besar. Komite sosial dan ekonomi (comité social et économique), yang umum disebut CSE, mewakili staf dalam urusan ekonomi, sosial, kesehatan, dan keselamatan apabila syarat hukum berlaku. Pengakhiran hubungan kerja dapat melalui beberapa jalur, termasuk pengunduran diri, pemecatan, pengakhiran berdasarkan kesepakatan, atau berakhirnya masa kontrak jangka tertentu yang sah secara alami. Alasan, dokumen, prosedur, dan pembayaran akhir dapat sangat memengaruhi apakah pengakhiran tersebut sah. Perselisihan ketenagakerjaan individual biasanya diperiksa oleh pengadilan perselisihan ketenagakerjaan (conseil de prud’hommes). Inspeksi ketenagakerjaan, serikat pekerja, perwakilan staf, dan tenaga hukum juga dapat membantu sebelum perkara sampai ke pengadilan.