Agama di Republik Kongo

Survei yang tersedia dari 2012 tidak memberikan gambaran yang konsisten tentang komposisi agama. Sensus terakhir yang diterbitkan melaporkan 55 persen Katolik, 32 persen Protestan, dan 2 persen Muslim. Sekitar sepertiga Protestan digolongkan sebagai anggota gereja evangelis. Sebaliknya, survei pemerintah pada tahun yang sama melaporkan 55 persen Protestan, 32 persen Katolik, 2 persen Muslim, 9 persen anggota kelompok lain, dan 2 persen ateis atau orang tanpa afiliasi agama. Perkiraan Higher Islamic Council of Congo (Conseil supérieur islamique du Congo), yang mencakup penduduk non-Kongo, menempatkan porsi Muslim sekitar 14 persen. Karena itu, angka-angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai hasil survei yang berbeda, bukan statistik penduduk terkini yang tepat. Lembaga penting mencakup Gereja Katolik dan Episcopal Conference of Congo (Conférence épiscopale du Congo), gereja Protestan dan evangelis, Council of Churches of Congo (Conseil des Églises du Congo), Higher Islamic Council of Congo, penganut Kimbanguisme, Salvation Army, dan gereja independen. Komunitas Yahudi kecil terutama berada di Pointe-Noire. Kepercayaan tradisional, termasuk penghormatan kepada leluhur dan konsep kindoki, sebagian memengaruhi praktik agama bersama bentuk kepercayaan Kristen atau lainnya. Penduduk Muslim sebagian besar Sunni. Republik Kongo adalah negara sekuler. Konstitusi melindungi kebebasan beragama dan hati nurani serta kebebasan menjalankan, mengajarkan, dan mempraktikkan agama. Diskriminasi agama, kegiatan agama untuk tujuan politik, fanatisme agama atau ideologi, pemaksaan, dan perekrutan paksa dilarang. Partai politik tidak boleh mengidentifikasi diri dengan agama. Kegiatan keagamaan tunduk pada hukum, ketertiban umum, dan hak orang lain. Pemakaian cadar yang menutupi seluruh wajah, seperti niqab atau burqa, dilarang di tempat umum; Muslim asing tidak boleh bermalam di masjid. Organisasi keagamaan mengajukan permohonan pengakuan kepada Kementerian Dalam Negeri. Permohonan memerlukan setidaknya dokumen kepemilikan atau sewa tempat, alamat tepat, serta anggaran dasar, misi, dan tujuan organisasi. Pemimpin harus memberikan bukti pelatihan agama formal atau informal dan sertifikat pengetahuan Alkitab. Biaya dan waktu pemrosesan seragam belum dipublikasikan secara andal. Sanksi yang mungkin dikenakan atas pelanggaran mencakup denda, penyitaan, pembatalan kontrak, atau pengusiran anggota asing. Permohonan pengakuan organisasi bukan izin individual untuk menganut agama atau mempraktikkannya secara pribadi. Gereja Katolik juga tercakup dalam perjanjian antara Takhta Suci dan Republik Kongo tahun 2017. Dekret 2025-14 mengatur agar Episcopal Conference of Congo, keuskupan, dan lembaga kanonik memberi pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri serta mengumumkan status badan hukum mereka kepada publik. Sampai pelaksanaan penuh, hak sebelumnya bagi lembaga nirlaba tetap berlaku. Sekolah negeri tidak boleh memberikan pendidikan agama. Sekolah swasta boleh menawarkan pendidikan agama; sekolah negeri dan swasta menghormati berbagai keyakinan filosofis dan agama. Hari libur keagamaan resmi adalah Senin Paskah, Hari Kenaikan, Senin Pentakosta, Hari Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November, dan Natal pada tanggal 25 Desember. Tahun Baru, tanggal 1 Mei, tanggal 10 Juni, dan tanggal 15 Agustus juga merupakan hari libur resmi. Ramadan dan Idulfitri tidak termasuk dalam daftar hari libur resmi ini; Kementerian Tenaga Kerja dapat menetapkan hari libur tambahan. Ibadah, pengajaran agama, upacara, dan dukungan pada peristiwa kehidupan terutama diatur oleh komunitas, rohaniwan, dan imam. Baptisan, krisma, pernikahan Islam, pemakaman, pemakaman umum, dan pendampingan pastoral mengikuti komunitas masing-masing. Namun, berdasarkan Pasal 150 Kitab Undang-Undang Keluarga, hanya pernikahan di hadapan pencatat sipil yang memiliki akibat hukum; upacara agama tidak menggantikannya. Untuk mengakses layanan keagamaan, seseorang menghubungi komunitas setempat, rohaniwan, atau imam. Pengakuan kelembagaan mengikuti prosedur di Kementerian Dalam Negeri. Bagi rohaniwan Katolik dan anggota tarekat keagamaan asing, Dekret 2025-14 mempermudah proses visa keagamaan. Council of Churches of Congo dan Higher Islamic Council of Congo berpartisipasi dalam dialog antaragama dan konsultasi pemerintah. Kegiatan ini mencakup ibadah ekumenis, keikutsertaan dalam acara penutup Ramadan, dan inisiatif kesehatan bersama Kementerian Kesehatan serta Higher Islamic Council. Layanan medis, perawatan mata, dan farmasi ini terbuka tanpa memandang afiliasi agama. Biaya ibadah atau ritual keagamaan tidak mengikuti tarif nasional seragam, melainkan bergantung pada komunitas dan upacara.