Hukum ketenagakerjaan di Korea Selatan

Hukum ketenagakerjaan Korea Selatan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Kerangka utamanya mencakup Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan (근로기준법), beserta aturan mengenai upah minimum, keselamatan kerja, asuransi sosial, perlakuan setara, dan serikat pekerja. Hubungan kerja biasanya didasarkan pada kontrak kerja. Ketentuan penting mencakup pekerjaan, tempat kerja, upah, jadwal kerja, hari istirahat, cuti, dan masa kontrak. Ketentuan tertulis membantu kedua belah pihak memahami apa yang telah disepakati. Hukum menetapkan standar minimum ketenagakerjaan yang umumnya tidak dapat dikurangi oleh kontrak. Standar ini mencakup hal-hal seperti pembayaran upah, batas waktu kerja, istirahat, cuti tahunan, perlindungan dari pelecehan di tempat kerja, dan kondisi kerja yang aman. Beberapa aturan berbeda menurut ukuran tempat kerja atau jenis pekerjaan. Korea Selatan membedakan pekerja tetap, pekerja kontrak berjangka, pekerja paruh waktu, pekerja yang ditempatkan melalui perusahaan penyalur, dan bentuk pekerjaan lainnya. Sebutan yang digunakan suatu usaha tidak selalu menentukan karena pengaturan kerja yang sebenarnya juga diperhitungkan. Seseorang yang dianggap kontraktor independen mungkin tetap perlu meminta nasihat mengenai apakah hukum menggolongkannya sebagai pekerja. Upah harus dihitung dan dibayarkan sesuai kontrak dan hukum yang berlaku. Pekerja sebaiknya menyimpan kontrak, slip upah, jadwal, catatan kehadiran, dan pesan mengenai lembur atau potongan. Catatan ini dapat menjadi penting jika upah diperselisihkan. Pemutusan hubungan kerja bukan keputusan pribadi yang bebas dari batasan hukum. Pada umumnya, pemberi kerja memerlukan alasan yang dapat dibenarkan dan harus mengikuti prosedur yang berlaku, sementara aturan khusus dapat berlaku untuk pengurangan tenaga kerja, tindakan disipliner, atau berakhirnya kontrak berjangka. Pengunduran diri, pengunduran diri atas anjuran, dan pemutusan hubungan kerja memiliki arti hukum yang berbeda. Perselisihan di tempat kerja dapat diajukan secara internal, dilaporkan kepada otoritas ketenagakerjaan, dibawa ke komisi hubungan industrial (노동위원회), atau diajukan ke pengadilan, bergantung pada masalahnya. Komisi hubungan industrial berperan penting dalam perkara seperti pemutusan hubungan kerja yang tidak adil dan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil. Serikat pekerja dapat mewakili pekerja dalam perundingan bersama dan perselisihan di tempat kerja. Hasil praktis sering bergantung pada status kerja, bukti, waktu, dan upaya hukum yang diminta, sehingga mengatur dokumen sejak awal sangat bermanfaat.