Hukum pidana di Korea Selatan

Hukum pidana Korea Selatan membedakan aturan yang menetapkan tindak pidana dan hukuman dari aturan yang mengatur penyidikan dan persidangan. Undang-Undang Pidana (형법) memuat banyak prinsip umum dan tindak pidana, sedangkan undang-undang lain menetapkan tindak pidana tambahan. Pertanggungjawaban pidana pada umumnya mensyaratkan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur hukum suatu tindak pidana. Kesengajaan, kelalaian, percobaan, penyertaan, alasan pembenar, usia, dan kapasitas mental dapat memengaruhi pertanggungjawaban. Penuntut umum harus membuktikan dakwaan pidana melalui proses hukum. Suatu perkara dapat dimulai dari pengaduan korban, laporan orang lain, pengamatan polisi, atau informasi yang ditemukan oleh pihak berwenang. Polisi biasanya menyelidiki dengan mengumpulkan dokumen, catatan digital, bukti fisik, dan keterangan. Jaksa meninjau perkara serta menjalankan fungsi penting dalam penuntutan dan pengawasan. Tersangka adalah orang yang sedang diselidiki, sedangkan terdakwa adalah orang yang secara resmi dituntut di pengadilan. Istilah-istilah ini tidak berarti bahwa orang tersebut bersalah. Tersangka dan terdakwa memiliki hak prosedural, termasuk akses kepada penasihat hukum dan perlindungan dari pemaksaan untuk memberatkan diri sendiri. Penangkapan dan penahanan dikendalikan oleh prosedur hukum dan pengawasan yudisial. Tidak setiap penyidikan berujung pada penahanan, dan tidak setiap penahanan berujung pada putusan bersalah. Siapa pun yang kehilangan kebebasannya sebaiknya meminta bantuan hukum dengan jelas dan tidak menebak-nebak saat menjawab pertanyaan faktual. Jika jaksa mengajukan dakwaan, pengadilan memeriksa bukti dan argumen hukum. Pembela dapat menggugat fakta, keandalan, dapat diterima atau tidaknya bukti, klasifikasi hukum, atau hukuman yang dituntut. Banding memungkinkan pengadilan yang lebih tinggi meninjau putusan yang memenuhi syarat. Korban dapat memberikan bukti, meminta perlindungan, menerima informasi prosedural, dan menuntut kompensasi melalui jalur yang tersedia. Perkara pidana dan gugatan perdata dapat menyangkut peristiwa yang sama, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Penyelesaian secara damai dapat berpengaruh dalam praktik, tetapi tidak secara otomatis mengendalikan setiap penuntutan. Kemungkinan hasilnya meliputi tidak adanya dakwaan, penghentian perkara, pembebasan, putusan bersalah, denda, hukuman yang ditangguhkan, pidana penjara, atau tindakan hukum lainnya. Hasilnya bergantung pada tindak pidana, bukti, keadaan, riwayat prosedural, dan faktor individual, bukan pada rumus tetap yang sederhana.