Hukum pidana di Afrika Selatan

Hukum pidana Afrika Selatan mencakup perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana terhadap masyarakat dan negara. Hukum ini meliputi kejahatan menurut hukum umum dan tindak pidana yang ditetapkan melalui undang-undang Parlemen. South African Police Service biasanya menyelidiki kejahatan, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka jika persyaratan hukum terpenuhi. Orang yang dituduh melakukan kejahatan tidak otomatis bersalah. National Prosecuting Authority memutuskan apakah dan bagaimana banyak perkara akan dituntut. Jaksa menyampaikan perkara atas nama negara, sementara terdakwa dapat membela diri sendiri atau dengan bantuan pengacara. Perkara pidana terutama disidangkan di Magistrates’ Courts dan, untuk perkara serius atau banding, di High Court. Pengadilan dan prosedur khusus dapat berlaku bagi anak-anak dan kelompok lain yang dilindungi. Setelah ditangkap, seseorang dapat dibebaskan dalam keadaan tertentu atau dibawa ke pengadilan untuk keputusan jaminan. Jaminan bukanlah putusan bersalah atau tidak bersalah, dan dapat disertai syarat. Negara harus membuktikan dakwaan tanpa keraguan yang beralasan. Terdakwa memiliki hak penting, termasuk hak untuk tetap diam, mengetahui dakwaan, menggugat bukti, serta memperoleh perwakilan hukum jika diatur oleh undang-undang. Korban dan saksi dapat melaporkan kejahatan, memberikan pernyataan, menghadiri persidangan, serta meminta perlindungan atau dukungan. Korban bukanlah jaksa, karena penuntutan pidana umumnya diajukan atas nama negara. Putusan bersalah dapat berujung pada hukuman seperti denda, penjara, pengawasan pemasyarakatan, atau perintah lain yang sah. Seseorang dapat memiliki pilihan peninjauan kembali atau banding, tetapi tenggat dan prosedurnya bergantung pada perkara.