Negara dan pemerintahan di Rusia

Secara resmi, Rusia adalah republik federal yang disebut Federasi Rusia. Kekuasaan federal berlaku di seluruh negeri, sedangkan republik, oblast, krai, kota berstatus federal, satu oblast otonom, dan okrug otonom memiliki lembaga regional masing-masing. Presiden adalah kepala negara dan mewakili negara. Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, pengangkatan pejabat senior, dan arah umum kebijakan negara. Pemerintah dipimpin oleh perdana menteri. Pemerintah mengelola bidang seperti ekonomi, layanan sosial, administrasi publik, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan pelaksanaan kebijakan federal. Majelis Federal adalah parlemen nasional. Majelis ini memiliki dua kamar: Duma Negara dan Dewan Federasi. Duma Negara mengesahkan undang-undang federal dan turut serta dalam pembentukan pemerintah, sedangkan Dewan Federasi mewakili wilayah dan meninjau keputusan nasional yang penting. Pengadilan merupakan bagian terpisah dari struktur resmi negara. Pengadilan menafsirkan dan menerapkan undang-undang, menyelesaikan sengketa, serta memeriksa persoalan pidana, perdata, administratif, dan konstitusional melalui berbagai tingkat pengadilan. Wilayah-wilayah Rusia memiliki konstitusi atau piagam, badan legislatif, eksekutif, dan anggaran masing-masing. Kewenangan mereka penting, tetapi undang-undang federal dan lembaga federal sangat membentuk cara kerja pemerintahan regional. Munisipalitas merupakan tingkat pemerintahan setempat. Kota, distrik, dan unit lokal lainnya menangani urusan praktis seperti jalan lokal, ruang publik, layanan perumahan, pengelolaan sampah, dan fasilitas komunitas, meskipun sumber daya dan kewenangannya berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya berurusan dengan negara melalui dokumen, pendaftaran, pajak, sekolah, rumah sakit, polisi, pengadilan, tunjangan sosial, dan kantor layanan publik. Pembagian kekuasaan secara resmi tidak selalu menunjukkan besarnya pengaruh otoritas federal dalam praktik. Sistem ini memungkinkan koordinasi nasional dan aturan bersama, tetapi sentralisasi yang kuat dapat membatasi kemandirian daerah dan membuat keputusan kurang tanggap terhadap kebutuhan setempat. Untuk memahami suatu persoalan publik, tentukan terlebih dahulu apakah hal itu menjadi kewenangan federal, regional, munisipal, kehakiman, atau penegak hukum.