Hukum perdata di Saint Lucia

Civil Code mengakui kewajiban yang berasal dari kontrak, kuasi-kontrak, delik, dan kuasi-delik. Kuasi-kontrak menimbulkan kewajiban yang diakui hukum tanpa perjanjian biasa; delik adalah tindakan merugikan yang disengaja, sedangkan kuasi-delik adalah kerugian akibat kelalaian yang dapat dipersalahkan. Keabsahan kontrak umumnya bergantung pada objek yang sah, sebab atau imbalan yang sah, kapasitas hukum, dan persetujuan yang sah. Kekeliruan, penipuan, kekerasan, ketakutan, atau lesi dapat mendukung gugatan pembatalan. Pemulihan dapat berupa pelaksanaan, pembatalan atau perubahan, ganti rugi, pembayaran kembali, restitusi, dan perjumpaan utang. Para pihak dapat mengandalkan bukti tertulis atau lisan sesuai aturan pembuktian yang berlaku. Kepemilikan properti dapat timbul melalui pendudukan, perlekatan, keturunan, wasiat, kontrak, daluwarsa, atau hukum. Properti tidak bergerak dicatat dalam Daftar Tanah bidang dengan bagian properti, kepemilikan, dan beban. Land Registry dan Registrar menangani pencarian, salinan, dan pendaftaran pengalihan, sewa, kepentingan jaminan terdaftar, hak lintas, pemecahan bidang, catatan peringatan, dan pembatasan. Hak terdaftar tetap tunduk pada beban yang tercantum dan kepentingan tertentu yang mengesampingkan, termasuk hak lintas, sewa jangka pendek, daluwarsa, penguasaan nyata, dan harta bersama. Pengalihan properti tidak bergerak yang tidak terdaftar tidak dapat mengalahkan hak terdaftar pihak ketiga yang beritikad baik. Penguasaan tanpa gangguan dapat menghasilkan hak berdasarkan daluwarsa setelah 30 tahun, dengan tunduk pada aturan yang berlaku. Perkawinan sipil dan keagamaan diakui melalui proses perizinan atau pemberitahuan yang berlaku, dan Registrar of Civil Status mencatat perkawinan. Komunitas harta bersama menurut hukum pada umumnya berlaku kecuali dikecualikan melalui perjanjian atau keadaan yang diakui hukum. Proses perceraian di High Court memerlukan bukti keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan, seperti perzinaan yang membuat perkawinan tidak tertahankan, perilaku tidak wajar, penelantaran selama dua tahun, atau perpisahan selama lima tahun. Perintah keuangan mempertimbangkan pendapatan, kemampuan memperoleh penghasilan, properti, kebutuhan, taraf hidup, usia, dan lama perkawinan. Anak berusia di bawah 18 tahun untuk tujuan perlindungan anak; tanggung jawab orang tua, hak asuh, kontak, perawatan, perlindungan, pemeliharaan, dan adopsi merupakan persoalan terpisah yang ditangani pengadilan dan Human Services Division, Adoption Committee, atau badan lain yang bertanggung jawab. Pewarisan dapat mengikuti wasiat atau aturan pewarisan tanpa wasiat. Properti bergerak pada umumnya mengikuti hukum domisili almarhum, sedangkan properti tidak bergerak mengikuti hukum Saint Lucia. Surat pengesahan wasiat atau surat kuasa administrasi diperoleh melalui Supreme Court dan biasanya memerlukan akta kematian, bukti terkait wasiat jika relevan, pernyataan tertulis mengenai hak, sumpah administrator, serta informasi aset dan kewajiban. Surat biasanya tidak diterbitkan sebelum 14 hari setelah kematian kecuali Hakim memerintahkan sebaliknya. Prosedur pewarisan kecil dapat berlaku jika nilai harta tidak melebihi $5.000, dengan permohonan tersedia setidaknya tiga bulan setelah kematian dan biaya menurut undang-undang tercatat sebesar $2,40. Administrator General dapat mengambil alih pewarisan yang kosong atau tidak terwakili setelah 12 bulan atau dalam keadaan tertentu. Gugatan tanggung jawab perdata dapat meminta ganti rugi, pelaksanaan khusus, atau pemulihan lain, tetapi masa pembatasan bergantung pada dasar gugatan. Masa daluwarsa umum yang berlaku untuk perkara lain biasanya 30 tahun, sedangkan masa yang lebih singkat berlaku untuk gugatan tertentu; tuntutan yudisial dapat menghentikan berjalannya daluwarsa. Eastern Caribbean Supreme Court terdiri dari High Court dan Court of Appeal. High Court menangani perkara perdata, keluarga, pewarisan dan administrasi, komersial, insolvensi, serta kelautan, sedangkan Court of Appeal memeriksa banding dari High Court dan District Courts. Perkara dapat dimulai dengan formulir gugatan, gugatan bertanggal tetap, petisi, atau permohonan, bergantung pada pemulihan yang diminta, lalu dilanjutkan dengan penyampaian, pembelaan, pengelolaan perkara, pengungkapan, dan pembuktian. Mediasi yang terhubung dengan pengadilan tersedia untuk perkara perdata, dan Electronic Litigation Portal berlaku jika telah diberlakukan melalui pemberitahuan. Setelah putusan, pelaksanaan dapat mencakup perintah pembayaran, cicilan, pemeriksaan lisan atau pemberitahuan posisi keuangan, penyitaan dan penjualan properti bergerak atau tidak bergerak, surat perintah penguasaan, surat perintah penyerahan, atau penyitaan hasil. Pelaksanaan biasanya memerlukan syarat yang ditetapkan bagi putusan atau perintah tersebut, dan pelaksanaan terhadap pemerintah tunduk pada pembatasan terpisah. Hak atas tanah terdaftar dan proses hipotek juga dapat memengaruhi pelaksanaan terhadap properti. Putusan asing mengikuti proses pendaftaran dan pelaksanaan berdasarkan aturan Eastern Caribbean yang berlaku. Biaya pengadilan, biaya pencatatan, biaya pengacara, biaya pendaftaran, dan biaya pelaksanaan berbeda menurut prosedur, dan pihak yang kalah dapat dikenai perintah membayar biaya pihak lain. Orang yang tidak mampu membayar perwakilan swasta dapat mengajukan permohonan ke Saint Lucia Legal Aid Authority. Biaya permohonan yang disebutkan adalah $1 kecuali biaya lain ditetapkan; ambang keuangan yang disebutkan adalah modal yang dapat digunakan tidak lebih dari $7.000 atau pendapatan yang dapat digunakan tidak lebih dari $10.000 per tahun, serta ketidakmampuan membayar pengacara swasta dan perkara yang wajar. Kelayakan dapat mengecualikan bukan warga negara, bukan penduduk tetap, atau bukan imigran. Permohonan biasanya mencakup identitas, kartu National Insurance, slip gaji atau catatan pendapatan pemberi kerja, laporan pajak, serta catatan bank atau credit union. Kontribusi dapat diwajibkan, dan sertifikat dapat mencakup perkara pelaksanaan. Biaya pengacara, biaya pengadilan atau pendaftaran berdasarkan undang-undang, serta waktu yang dibutuhkan bergantung pada perkara, proses pengadilan, dan tenggat undang-undang yang berlaku.